Gerakan Mahasiswa

23 Aktivis Greenpeace Dibebaskan

2006-12-12T20:39:00.000-08:00

M. Rizal Maslan - detikcom

Jakarta - 23 Aktivis Greenpeace yang sempat ditahan polisi setelah melakukan aksi unjuk rasa di Departemen Kehutanan (Dephut), akhirnya dibebaskan. Namun harus lapor Senin-Kamis sampai batas waktu yang belum ditentukan.

"Mereka dibebaskan tadi pukul 03.30 WIB, tapi harus wajib lapor sebanyak 2 kali dalam satu minggu," kata Media Kampanye Greenpeace, Ann Sjamsu kepada detikcom, Selasa (12/12/2006).

Sebelumnya, 23 aktivis itu termasuk Ketua Juru Kampanye Hutan Greenpeace wilayah Asia Tenggara, Hasporo ditahan saat melakukan pemblokiran pintu masuk Dephut di Gedung Manggala Wanabhakti, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Senin (11/12/2006).

23 Aktivis itu semalaman diperiksa dan ditahan di ruang Reserse dan Kriminal Umum, Polda Metro Jaya, di Jalan Sudirman, Jakarta. Mereka dituding telah melanggar Pasal 335 KUHP.

"Tadi pagi pemeriksaannya dianggap selesai oleh penyidik polisi. Mereka juga masih menunggu langkah selajutnya, apa yang akan dilakukan pelapor," jelas Ann.

Greenpeace sendiri kemarin melakukan aksi unjuk rasa untuk menuntut agar Dephut mencabut semua izin penebangan kayu hutan dan tidak mengeluarkan izin HPH baru. Alasannya, kerusakan hutan di Indonesia sudah sangat kritis.

Wilayah hutan alam di Indonesia hilang sebanyak 72 persen akibat penebangan kayu industri berskala besar dan penebangan kayu liar. Untuk tahun 2005, Dephut memperkirakan kerusakan hutan telah mencapai 2,8 juta hektar setiap tahunnya. Seharusnya pemerintah bertindak tegas untuk mencegahnya, yaitu dengan mencabut izin HPH. (zal/sss)

Sumber

Greenpeace Minta 23 Aktivisnya Dibebaskan

2006-12-12T20:27:00.000-08:00

M. Rizal Maslan - detikcom

Jakarta - Dianggap melakukan perbuatan tidak menyenangkan, 23 Aktivis Greenpeace ditahan polisi saat melakukan unjuk rasa di Departemen Kehutanan. Greenpeace meminta mereka segera dibebaskan.

"Dimana letak keadilan, jika mereka yang berusaha melindungi hutan demi generasi mendatang justru ditahan, sedangkan pembunuh hutan kita tetap meneruskan praktik pengrusakan tanpa takut dijerat hukum?" tandas juru kampanye hutan Greenpeace Asia Tenggara Hapsoro seperti rilis yang diterima detikcom, Senin (11/12/2006) malam.

Hapsoro menuntut agar pemerintah segera menghentikan penganiayaan terhadap pihak-pihak yang berjuang mempertahankan hutan. Ia juga meminta semua izin penebangan hutan yang sudah ada dan tidak mengeluarkan izin baru untuk hak penebangan hutan (HPH).

Untuk diketahui, Senin pagi sejumlah aktivis Greepeace melakukan unjuk rasa dengan cara memblokir pintu masuk Dephut dengan kayu dan rantai. Mereka memdesak Dephut untuk mencabut izin HPH yang diistilahkan sebagai pembunuhan hutan.

Greenpeace menilai kerusakan hutan di Indonesia sangat drastis. Indonesia telah kehilangan 72 persen wilayah hutan alam dan 40 persen tutupan hutannya hancur. Hal ini akibat penebangan kayu industri bersekala besar dan penebangan liar.

"Dephut bertanggungjawab atas kerusakan hutan Indonesia dengan memberikan izin operasi bagi HPH yang kenyataannya merupakan izin membunuh hutan kita," tegas Hapsoro.

Ditambahkannya, tahun 2005 Dephut memperkirakan kerusakan hutan telah mencapai 2,8 juta hektar setiap tahunnya. Seharusnya pemerintah bertindak tegas untuk mencegahnya, yaitu dengan mencabut izin HPH.(zal/zal)

Sumber

TEOLOGI PEMBEBASAN dan GERAKAN MAHASISWA

2006-11-29T03:22:00.000-08:00

Oleh Herwindo

Gerakan mahasiswa pada era rezim diktator Soeharto hingga saat ini, tidak sedikit pula yang memberikan label bahwa gerakan liberal mulai mengembang. Stigmatisasi kaum radikal mulai menjamur pada kalangan bawah (masyarakat biasa) dan menebarkan wahyu pemberontakan, juga hal yang sempat menjadi mitos terbesar dalam setiap gerakan mahasiswa. Namun tidak kalah banyaknya opini, bahwa mahasiswa Indonesia yang radikal dan progressiv dari berbagai lingkungan sosial serta lintas kultur mulai memainkan perannya, fungsi sosialnya melalui gerakan-gerakan pembebasan.

Linkungan sosial di Indonesia mayoritas bangsa Indonesia yang religiusitasnya tinggi, menjadikan gerakan mahasiswa dengan misi pembebasannya dari penindasan totaliter Soeharto mendapatkan stereotip positif. Khususnya bagi umat Islam. Terideologisasi oleh teologi pembebasan. Tetapi di sini tidak berupaya untuk meng-klaim, bahwa gerakan penggusuran simbol orde baru (Soeharto) yang represif itu merupakan hasil kesadaran umat Islam yang menjadi mayoritas di Indonesia.

Namun bila berbicara formasi sosial yang menindas dari rezim Soeharto, berekses lebih pada pemeluk Islam dan membentuk bola salju atas pegerakan pembebasan yang digulirkan oleh intelektual muda Indonesia merupakan bentuk geneologis dari violence yang dilakukan negara (state). Adanya sosial gap, kaya-miskin dan tumbuhnya konflik horisontal adalah, anak kandung dari kebijakan pemerintah maupun negara yang timpang. Tidak adanya pemerataan kesejahteraan sosial.

Kemiskinan absolut yang bersumber pada minimnya pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan relatif yang merupakan akibat pertumbuhan ekonomi, menjadi abstraksi sosial yang nyata di Indonesia. Melalui “ideologi” pembangunan nasional, rezim Soeharto membangun kemiskinan dan krisis multi dimensional hingga sekarang. Kemiskinan adalah, sesuatu bisa (racun) disatu sisi dan memberi madu pada sisi lain.

Monopoli, kolusi, korupsi dan nepotisme sedari sang diktator Soeharto sampai saat ini merupakan komoditas yang surplus. Relasinya dengan tekstual teologi pembebasan yang bersinggungan dengan wacana agama sangat jelas yaitu, pembebasan aspek atau dimensi sosial dari teologi pembebasan melarang keras adanya eksploitasi dan manipulasi diberbagai bidang, baik secara fisik maupun psikis oleh dan/atau siapapun.

Bentangan relevansi dalam tulisan ini diberikan dapatlah disisipkan contoh seperti, dalam bidang ekonomi praktek riba dan monopoli yang mengedepankan nilai lebih dilarang keras (Qs. Al Baqarah 275-278). Segala bentuk zakat, infaq dan sedekah merupakan sugesti yang baik dan benar agar manusia tidak teralienasi atas dirinya dari lingkungan sekitarnya dan tidak mengadakan penimbunan harta yang mengakibatkan surplus yang pada akhirnya secara langsung mengeksploitasi manusia lainnya.

Hal lainnya yang dapat dijadikan pijakan identifikasi nilai-nilai teologi pembebasan yaitu, manusia memiliki hak untuk hidup, manusia memiliki hak untuk bereproduksi, manusia memiliki hak untuk berpikir bebas dan manusia memiliki hak untuk mendapatkan keadilan. Empat pointer ini merupakan nilai-nilai teologi pembebasan dalam ajaran agama Islam yang mungkin juga merupakan ajaran agama-agama lain di dunia.

Ada atau tidaknya korelasi antara pergerakan kaum intelektual muda atau mahasiswa dengan teologi pembebasan masih perlu dicari validitasnya dan kebenarannya. Namun jikalau berbicara humanitas, yang lekat juga dengan ajaran agama yang menjadi nilai-nilai teologi pembebasan dari pergerakan pembebasan untuk menciptakan perubahan sosial, yang dilancarkan mahasiswa bersama rakyat mungkin bukanlah hubungan yang insidental pula.

Intinya perubahan harus tetap ada, apapun alasannya dan seperti apa perubahan yang menjadi kebutuhan mahasiswa ? Perubahan yang mendasar, Revolusi Sosial !!!

Sumber

Gerakan Mahasiswa Revolusioner: Teori dan Praktek

2006-11-29T02:50:00.000-08:00

Oleh: Ernest Mandel

Pengantar

Pada tahun 1968, seorang Marxist dari Belgia, Ernest Mandel berbicara di depan 33 perguruan tinggi di Amerika Serikat dan Kanada, dari Harvard ke Berkeley dan dari Montreal ke Vancouver. Lebih dari 600 orang memadati Education Auditorium di New York University pada tanggal 21 September 1968 untuk menghadiri "Majelis Internasional Gerakan Mahasiswa Revolusioner". Presentasi Mandel di tempat itu dipandang sebagai kejadian yang sangat menonjol oleh majelis dan salah satu saat penting dari seluruh perjalanannya. Pidato dan beberapa kutipan dari diskusi yang mengikutinya menjadi dua bagian pertama dari pamflet ini.

Pidato Mandel adalah polemik yang sangat hebat terhadap kecenderungan "aktivisme" dan "spontanisme", yang belakangan ini muncul di kalangan kaum radikal di dunia Barat. Ia kemudian berbicara mengenai konsepsi Marxis tentang integrasi yang tidak terpisahkan antara teori dan praktek. Selama diskusi, Mandel menjawab sejumlah pertanyaan yang kontroversial di kalangan kaum radikal dengan argumen panjang lebar. Beberapa di antaranya berbicara tentang azas sosial ekonomi dari Uni Sovyet, "Revolusi Kebudayaan" di Cina, perlunya dibentuk sebuah partai Leninis, dorongan moral lawan dorongan material, dan banyak hal lainnya.

Bagian ketiga pamflet ini adalah pidato yang diberikan Mandel pada Seminar Ilmu dan Kesejahteraan yang diadakan di Universitas Leiden, Negeri Belanda pada tahun 1970, ketika sedang dilakukan perayaan 70 tahun universitas tersebut. Mandel berpendapat bahwa kebutuhan kapitalisme saat ini akan tenaga kerja yang terlatih dalam jumlah besar merangsang ekspansi universitas yang cepat dan menghasilkan "proletarianisasi" tenaga intelektual, yang tunduk kepada tuntutan-tuntutan kapitalis dan tidak berhubungan dengan bakat perorangan atau kebutuhan manusia.

Makin terasingnya tenaga kerja intelektual ini sedikit banyak menggerakkan perlawanan mahasiswa yang, walaupun tidak menduduki posisi sebagai pelopor kelas buruh, dapat menjadi picu peledak di dalam masyarakat luas. Menurutnya mahasiswa memiliki kewajiban menerjemahkan pengetahuan teoretis, yang mereka peroleh di universitas, ke dalam kritik-kritik yang radikal terhadap keadaan masyarakat sekarang dan tentunya relevan dengan mayoritas penduduk. Mahasiswa harus berjuang di dalam universitas dan di balik itu untuk masyarakat yang menempatkan pendidikan untuk rakyat di depan penumpukan barang.

BAB I

Gerakan Mahasiswa Revolusioner:Teori dan Praktek

Rudi Dutshcke, pemimpin mahasiswa Berlin dan sejumlah tokoh mahasiswa lainnya di Eropa, telah menjadikan konsep menyatunya teori dan praktek (teori dan praktek yang revolusioner tentunya) sebagai gagasan sentral aktivitas mereka. Ini bukan pilihan yang sewenang-wenang. Persatuan teori dan praktek ini dapat dibilang pelajaran yang paling berharga dari rekaman sejarah yang diukir oleh revolusi-revolusi yang telah berlalu di Eropa, Amerika dan bagian dunia lainnya

Tradisi historis yang mengandung gagasan ini dimulai dari Babeuf melalui Hegel dan sampai ke Marx. Penaklukan ideologis ini berarti bahwa pembebasan manusia harus diarahkan pada usaha yang sadar untuk merombak tatanan masyarakat, untuk mengatasi sebuah keadaan di mana manusia didominasi oleh kekuatan ekonomi pasar yang buta dan mulai menggurat nasib dengan tangannya sendiri. Aksi pembebasan yang sadar ini tidak dapat dijalankan secara efektif, dan tentunya tidak dapat berhasil, jika orang belum menyadari dan mengenal lingkungan sosial tempatnya hidup, mengenal kekuatan sosial yang harus dihadapinya, dan kondisi sosial ekonomi yang umum dari gerakan pembebasan itu.

Sama seperti persatuan antara teori dan praktek merupakan penuntun yang mendasar bagi setiap gerakan pembebasan saat ini, begitu pula Marxisme mengajarkan bahwa revolusi, revolusi yang sadar, hanya dapat berhasil jika orang mengerti azas masyarakat tempatnya hidup, dan mengerti kekuatan pendorong yang menggerakkan perkembangan sosial ekonomi masyarakat tersebut. Dengan kata lain, jika ia tidak mengerti kekuatan yang menggerakkan evolusi sosial, ia tidak akan sanggup mengubah evolusi itu menjadi sebuah revolusi. Ini adalah konsepsi utama yang diberikan Marxisme kepada gerakan mahasiswa revolusioner di Eropa.

Kita akan coba melihat bahwa kedua konsep itu, menyatunya teori dan praktek, serta sebuah pemahaman Marxis terhadap kondisi obyektif masyarakat, yang telah ada jauh sebelum gerakan mahasiswa di Eropa lahir, ditemukan dan disatukan kembali dalam aksi-aksi perjuangan mahasiswa Eropa, sebagai hasil dari pengalamannya sendiri.

Gerakan mahasiswa mulai bermunculan di mana-mana dan di Amerika Serikat pun tidak berbedasebagai perlawanan terhadap kondisi langsung yang dialami mahasiswa di dalam lembaga akademis mereka, di universitas dan sekolah tinggi. Aspek ini sangat jelas di dunia Barat tempat kita hidup, walaupun keadaannya sangat berbeda di negara-negara berkembang. Di sana, banyak kekuatan dan keadaan lain yang mendorong anak muda di universitas atau non-universitas untuk bangkit. Tapi selama dua dekade terakhir, anak muda yang masuk ke universitas di dunia Barat tidak menemukan di lingkungan rumah, kondisi keluarga atau masyarakat lokalnya alasan-alasan yang mendesak untuk melakukan perlawanan sosial.

Tentunya ada beberapa perkecualian. Komunitas kulit hitam di Amerika Serikat termasuk di dalam perkecualian itu; para buruh imigran yang dibayar rendah di Eropa Barat juga termasuk di dalamnya. Bagaimanapun, di kebanyakan negara-negara Barat, mahasiswa yang berasal dari lingkungan proletariat yang miskin masih menjadi minoritas yang sangat kecil. Mayoritas mahasiswa saat ini berasal dari lingkungan borjuis kecil atau menengah atau golongan penerima gaji atau upah yang mendapat bayaran lumayan. Ketika memasuki universitas mereka secara umum tidak disiapkan oleh hidup yang mereka jalani untuk sampai pada titik pemahaman yang jelas dan lengkap tentang alasan-alasan perlunya perlawanan sosial. Mereka baru akan memahaminya ketika berada di dalam kerangka universitas. Di sini aku tidak mengacu kepada sejumlah perkecualian atau golongan kecil elemen-elemen yang memiliki pengetahuan politik yang memadai, tapi kepada massa mahasiswa secara keseluruhan yang berhadapan dengan sejumlah kondisi, yang membimbing mereka pada jalan perlawanan

Singkatnya, ini sudah mencakup organisasi, struktur dan kurikulum universitas yang amat tidak memadai dan serangkaian fakta material, sosial dan politik yang dialami dalam kerangka universitas borjuis, yang semakin tidak dapat ditahan oleh kebanyakan mahasiswa. Menarik untuk dicatat bahwa para teoretisi dan pendidik borjuis yang berusaha memahami perlawanan mahasiswa, harus memasukkan sejumlah pernyataan di dalam analisis mereka terhadap lingkungan mahasiswa, yang telah lama mereka enyahkan dari analisis umum terhadap masyarakat.

Beberapa hari yang lalu, ketika berada di Toronto, salah satu pendidik Kanada yang terkenal memberikan kuliah umum tentang sebab-sebab terjadinya perlawanan mahasiswa. Menurutnya, alasan-alasan perlawanan itu "secara mendasar bersifat material. Bukan berarti bahwa kondisi hidup mereka tidak memuaskan; bukan karena mereka diperlakukan buruh seperti buruh abad XIX. Tapi karena secara sosial kita menciptakan sejenis proletariat di universitas yang tidak berhak berpartisipasi dalam menentukan kurikulum, tidak berhak, setidaknya untuk ikut menentukan kehidupan mereka sendiri selama empat, lima atau enam tahun yang mereka habiskan di universitas."Sekalipun aku tidak dapat menerima definisi yang non-Marxis tentang proletariat di atas, aku berpikir bahwa pengajar borjuis ini sebagian telah menelusuri salah satu akar dari perlawanan mahasiswa. Struktur universitas borjuis hanyalah cerminan dari struktur hirarki yang umum dalam masyarakat borjuis; keduanya tidak dapat diterima oleh mahasiswa, bahkan oleh tingkat kesadaran sosial yang sementara ini masih rendah. Kiranya terlalu berlebihan kalau saat ini juga kita coba membahas akar-akar psikologis dan moral dari gejala itu. Di beberapa negara di Eropa Barat, dan mungkin juga di Amerika Serikat, masyarakat borjuis seperti yang berkembang selama generasi terakhir ini, selama 25 tahun terakhir telah menghantam banyak elemen di dalam keluarga borjuis. Sebagai anak muda, para mahasiswa pembangkang diajarkan pertama-tama oleh pengalaman langsung untuk mempertanyakan semua bentuk wewenang, dimulai dengan wewenang orang tuanya.

Hal ini paling terasa di negara seperti Jerman sekarang ini. Jika kalian tahu sesuatu tentang kehidupan di Jerman, atau mempelajari cerminannya di dalam kesusastraan Jerman, maka kalian akan tahu bahwa sampai Perang Dunia II, wewenang paternal paling sedikit dipertanyakan di negara itu. Kepatuhan anak terhadap orang tua telah mendarah daging dalam proses penciptaan masyarakat (fabric of society). Anak-anak muda Jerman kemudian mengalami rangkaian pengalaman pahit yang dimulai dengan adanya generasi orang tua di Jerman yang menerima Nazisme, mendukung Perang Dingin, dan hidup nyaman dengan asumsi bahwa "kapitalisme rakyat" (disebut juga ekonomi pasar yang sosial), tidak akan menghadapi resesi, krisis dan masalah sosial. Kegagalan yang beruntun dari dua atau tiga generasi orang tua seperti itu kini menghasilkan rasa jijik di kalangan anak muda terhadap wewenang orang tua mereka. Perasaan ini membuat anak-anak tersebut, saat memasuki universitas, tidak menerima setiap bentuk wewenang begitu saja, tanpa perlawanan.

Mereka pertama-tama berhadapan dengan wewenang para dosen dan lembaga-lembaga universitas yang paling tidak dalam bidang ilmu sosialnyata tidak berhubungan dengan realitas. Pelajaran yang mereka peroleh tidak memberikan analisis ilmiah yang obyektif tentang apa yang sedang terjadi di dunia atau negara-negara Barat lainnya. Tantangan terhadap wewenang akademis dari lembaga inilah yang kemudian cepat bergeser menjadi tantangan terhadap isi pendidikannya.Sebagai tambahan, di Eropa kondisi material untuk universitas masih sangat kurang. Terlalu penuh. Ribuan mahasiswa harus mendengar dosen-dosen berbicara melalui sound system. Mereka tidak dapat berbicara dengan dosen-dosen itu atau sedikitnya berhubungan, bertukar pikiran yang normal atau dialog. Perumahan dan makanan juga buruk. Faktor-faktor pendukung lainnya makin menajamkan kekuatan pemberontakan mahasiswa. Tapi, perlu aku tekanan bahwa dorongan utama untuk melakukan pemberontakan akan tetap ada, sekalipun persoalan-persoalan di atas telah dibenahi. Struktur otoriter dari universitas dan substansi yang sangat lemah dari pendidikan, paling tidak dalam bidang ilmu sosial, lebih menjadi penyebab ketimbang kondisi material di atas.

Inilah alasan mengapa usaha-usaha mengadakan reformasi di universitas, yang disorongkan oleh sayap liberal dalam keadaan-keadaan yang berbeda dalam masyarakat neo-kapitalis barat mungkin menemui kegagalan. Reformasi ini tidak akan mencapai tujuannya karena tidak menyentuh persoalan dasar dari pemberontakan mahasiswa. Mereka tidak berusaha menekan sebab-sebab keterasingan mahasiswa, dan sekalipun melakukannya, mereka hanya akan membuat mahasiswa makin terasing.

Lalu apa tujuan reformasi di universitas seperti yang diajukan oleh kaum reformis liberal di dunia barat? Dalam kenyataan, rancangan reformasi itu tidak lain untuk meluruskan organisasi universitas agar sesuai dengan kepentingan ekonomi neo-kapitalis dan masyarakat neo-kapitalis. Tuan-tuan itu mengatakan: tentu sangat disayangkan adanya proletariat akademis; sayang sekali begitu banyak orang yang meninggalkan universitas dan tidak berhasil mendapat pekerjaan. Ini akan menimbulkan ketegangan sosial dan ledakan sosial.

Bagaimana caranya mengatasi persoalan ini? Kita akan membenahinya dengan reorganisasi universitas dan membagi-bagi tempat belajar yang ada sesuatu dengan kebutuhan ekonomi neo-kapitalis. Di tempat yang memerlukan 100.000 insinyur akan lebih baik jika dikirim 100.000 insinyur daripada 50.000 orang sosiolog atau 20.000 filsuf yang tidak akan mendapat pekerjaan yang layak. Hal seperti inilah yang akan menghentikan pemberontakan mahasiswa.Di bawah ini adalah suatu usaha menempatkan fungsi universitas pada posisi subordinat terhadap kebutuhan langsung dari ekonomi neo-kapitalis dan masyarakat. Hal ini akan menggerakkan keterasingan mahasiswa yang makin besar. Jika reformasi-reformasi itu dilakukan maka mahasiswa tidak akan menemukan struktur universitas dan pendidikan yang sesuai dengan keinginan mereka. Mereka bahkan tidak diizinkan memilih karir, bidang studi, dan disiplin ilmu yang mereka kehendaki dan berhubungan dengan keahlian dan kebutuhan mereka. Mereka akan dipaksa menerima pekerjaan, disiplin ilmu dan bidang studi yang berhubungan dengan kepentingan penguasa masyarakat kapitalis, dan tidak berhubungan dengan kebutuhan mereka sebagai manusia. Jadi dengan reformasi di universitas, tingkat alienasi yang lebih tinggi pun akan terjadi. Aku tidak mengatakan bahwa kita harus mengabaikan semua reformasi di dalam universitas. Penting dicari beberapa slogan transisional untuk masalah-masalah universitas, sama seperti kaum Marxis coba mencari slogan-slogan transisional dalam gerakan sosial lain dalam sektor apapun. Misalnya, aku tidak mengerti kenapa slogan "student power" tidak dapat diangkat di dalam lingkup universitas. Dalam masyarakat luas slogan ini memang dihindari karena artinya bahwa sebuah minoritas kecil menempatkan dirinya sebagai pemimpin mayoritas masyarakat. Tapi di dalam universitas slogan "student power" ini, atau slogan lain yang sejurus dengan ide "self-management" oleh massa mahasiswa, jelas punya arti dan valid.

Tapi di sinipun aku akan hati-hati karena banyak persoalan yang membuat universitas berbeda dari pabrik atau komunitas produktif lainnya. Tidak benar, seperti dikatakan sebagian teoretisi SDS Amerika, bahwa mahasiswa itu sama dengan buruh. Kebanyakan mahasiswa memang akan menjadi buruh atau sudah setengah buruh. Mereka dapat dibandingkan dengan orang yang magang di pabrik karena kedudukan mereka sama --dari sudut kerja intelektual dengan orang magang di pabrik-- dari sudut kerja manual. Mereka memiliki peranan sosal dan tempat transisional yang khas dalam masyarakat. Karena itu kita harus hati-hati merumuskan slogan tentang transisi ini.

Bagaimanapun, kita tidak perlu memperpanjang perdebatan ini sekarang. Mari kita terima saja gagasan "student power" atau "student control" sebagai slogan transisional di dalam kerangka universitas borjuis. Tapi sudah jelas bahwa realisasi slogan ini yang tidak akan mungkin bertahan untuk jangka waktu yang lama, tidak akan mengubah akar-akar alienasi mahasiswa karena mereka tidak terletak di dalam universitas itu sendiri, melainkan dalam masyarakat secara keseluruhan. Dan kita tidak akan sanggup mengubah sebuah sektor kecil dalam masyarakat borjuis, dalam hal ini universitas borjuis, dan berpikir bahwa masalah sosial dapat diatasi di segmen tertentu tanpa mengubah masalah sosial dalam masyarakat sebagai keseluruhan.Selama kapitalisme masih ada, maka terus akan ada kerja yang terasing, baik itu kerja manual maupun kerja intelektual. Dan karena itu tetap akan ada mahasiswa yang terasing, seperti apapun aksi-aksi kita menghantam kemapanan dalam lingkup universitas.

Sekali lagi, ini bukan observasi teoretis yang jatuh dari langit. Ini adalah pelajaran dari pengalaman praktek. Gerakan mahasiswa Eropa, paling tidak sayap revolusionernya, telah melalui pengalaman ini di seluruh negara-negara Eropa. Dalam garis besar, gerakan mahasiswa dimulai dengan isyu-isyu kampus dan dengan cepat mulai bergerak keluar batas-batas universitas. Gerakan itu mulai menanggapi masalah-masalah sosial dan politik yang tidak langsung berhubungan dengan apa yang terjadi di dalam universitas. Apa yang terjadi di Kolumbia di mana masalah penindasan komunitas kulit hitam diangkat oleh sejumlah mahasiswa pemberontak mirip dengan apa yang terjadi dalam gerakan mahasiswa Eropa Barat, paling tidak di kalangan elemen yang maju, yang paling peka terhadap masalah-masalah yang dihadapi orang-orang paling tertindas dalam sistem kapitalis dunia.

Mereka terlibat dalam berbagai aksi solidaritas dengan perjuangan pembebasan revolusioner di negara-negara berkembang seperti Kuba, Vietnam dan bagian-bagian tertindas lainnya Dunia Ketiga. Identifikasi bagian-bagian yang paling sadar dalam gerakan mahasiswa di Prancis dengan revolusi Aljazair, dan perjuangan pembebasan Aljazair dari imperialisme Prancis memainkan peranan besar. Ini mungkin kerangka pertama di mana diferensiasi politik yang nyata terjadi di kalangan gerakan mahasiswa kiri. Kalangan mahasiswa yang sama kemudian akan mengambil tempat di depan dalam perjuangan mempertahankan revolusi Vietnamm melawan perang agresi imperialisme Amerika.Di Jerman, simpati kepada orang-orang terjajah dimulai dari titik yang unik. Gerakan protes mahasiswa yang besar dipicu oleh aksi solidaritas dengan buruh, petani dan mahasiswa dari sebuah negara Dunia Ketiga lainnya, yaitu Iran, saat Shah Iran berkunjung ke Berlin.

Para mahasiswa pelopor tidak sekadar mengidentifikasikan diri mereka dengan perjuangan di Aljazair, Kuba dan Vietnam: mereka memperlihatkan simpati kepada perjuangan pembebabasan dari apa yang disebut Dunia Ketiga secara keseluruhan. Perkembangannya dimulai dari sini. Di Prancis, Jerman, Italia --dan proses yang sama sedang berlangsung di Inggris-- tidak akan mungkin memulai aksi yang revolusioner tanpa analisis teori tentang asas dari imperialisme, kolonialisme, dan kekuatan-kekuatan yang mendorong eksploitasi Dunia Ketiga dengan imperialisme, dan di sisi lain, kekuatan yang mendorong perjuangan pembebasan massa yang revolusioner menentang imperialisme.Melalui analisis tentang kolonialisme dan imperialisme kekuatan gerakan mahasiswa Eropa yang paling maju dan terorganisir kembali kepada titik di mana Marxisme dimulai, yakni analisis tentang masyarakat kapitalis dan sistem kapitalis internasional di mana kita hidup. Jika kita tidak memahami sistem ini, kita tidak akan dapat memahami alasan dilakukannya perang kolonial dan gerakan pembebasan di negeri jajahan. Kita juga tidak akan dapat mengerti kenapa kita harus mengikatkan diri kepada kekuatan-kekuatan ini di tingkat dunia.Di Jerman misalnya, proses ini terjadi dalam waktu kurang dari enam bulan. Gerakan mahasiswa dimulai dengan mempertanyakan struktur universitas yang otoriter, dan terus menuju masalah imperialisme dan keadaan Dunia Ketiga, dan dengan menghubungkan diri dengan gerakan pembebasan maja timbul kebutuhan menganalisis kembali neo-kapitalisme di tingkat dunia dan di negeri di mana mahasiswa-mahasiswa Jerman itu bergerak. Mereka kembali kepada titik awal analisis Marxis tentang masyarakat di mana kita hidup untuk memahami alasan-alasan terdalam dari masalah sosial dan perlawanan.

Kesatuan Teori dan Aksi

Dalam proses keseluruhan kesatuan teori dan aksi yang dinamis, teori kadang ada di depan aksi dan sewaktu-waktu aksi tampil di depan teori. Bagaimanapun, pada setiap titik keharusan perjuangan mendesak para aktivis untuk memantapkan kesatuan ini pada tingkat yang lebih tinggi.Untuk memahami proses yang dinamis ini kita harus menyadari bahwa mempertentangkan aksi langsung dengan studi yang mendalam itu sepenuhnya keliru. Saya tersentak ketika mengikuti Konferensi Sarjana Sosialis dan pertemuan lainnya yang saya ikuti di Amerika selama dua minggu terakhir, melihat bagaimana pemisahan teori dan praktek terus dipertahankan. Saya seperti sedang mengikuti perdebatan di antara orang-orang tuli, di mana sebagian pengunjung mengatakan, "yang penting aksi! Tidak perlu yang lain, yang penting aksi!" sementara di pihak lain ada yang mengatakan, "Tidak, sebelum bisa aksi, kita harus tahu apa yang dikerjakan. Duduk, belajar, dan tulis buku." (tepuk tangan)

Jawaban yang jelas dari pengalaman sejarah gerakan revolusioner, bukan hanya dari periode Marxis tapi bahkan dari periode pra-Marxis, adalah kenyataan bahwa keduanya tidak dapat dipisahkan (tepuk tangan) Aksi tanpa teori tidak akan efisien atau tidak akan berhasil melakukan perubahan yang mendasar, atau seperti saya katakan sebelumnya, kita tidak dapat membebaskan manusia tanpa sadar. Di pihak lain, teori tanpa aksi tidak akan mendapat watak ilmiah yang sejati karena tidak ada jalan lain untuk menguji teori kecuali melalui aksi.

Setiap bentuk teori yang tidak diuji melalui aksi bukan teori yang sahih, dan dengan sendirinya menjadi teori yang tidak berguna dari sudut pandang pembebasan manusia. (tepuk tangan) Hanya melalui usaha terus menerus memajukan keduanya pada saat bersamaan, tanpa pemisahan kerja, maka kesatuan teori dan aksi dapat dimantapkan, sehingga gerakan revolusioner tersebut, apapun asal usul maupun tujuan sosialnya, dapat mencapai hasilnya. Dalam hubungannya dengan pemisahan kerja, ada satu hal lain yang membuat saya tersentak, dan benar-benar menyentak karena diajukan dalam satu pertemuan orang-orang sosialis. Pemisahan teori dan aksi yang sudah begitu buruk, kini diberi satu dimensi baru dalam gerakan sosialis ketika dikatakan: di satu pihak ada para aktivis, orang-orang awam yang kerja kasar. Di pihak lain adalah elit yang kerjanya berpikir. Jika elit ini terlibat dalam aksi demonstrasi, maka mereka tidak akan punya waktu berpikir atau menulis buku, dan dengan begitu maka ada elemen berharga dalam perjuangan yang akan hilang.

Saya katakan bahwa setiap pernyataan yang menyebut adanya pemisahan kerja manual dan kerja pikiran di dalam gerakan revolusioner, yang memisahkan barisan aksi yang kerja kasar dan elit yang kerja pikiran, secara mendasar bukan pernyataan sosialis. Pernyataan itu bertentangan dengan salah satu tujuan utama dari gerakan sosialis, yang ingin mencapai penghapusan pemisahan kerja manual dan intelektual (tepuk tangan) bukan hanya dalam organisasi tapi, lebih penting lagi, dalam masyarakat secara keseluruhan. Orang-orang sosialis revolusioner pada 50 atau 100 tahun yang lalu belum dapat melihat hal ini dengan jelas, seperti kita sekarang ini, saat sudah ada kemungkinan obyektif untuk mencapai tujuan itu. Kita sudah memasuki satu proses teknologi dan pendidikan yang memungkinkan tercapainya hal itu. Salah satu pelajaran berharga yang harus kita ambil dari kemunduran Revolusi Rusia, adalah jika pemisahan antara kerja manual dan kerja intelektual dipertahankan pada masyarakat yang sedang dalam transisi dari kapitalisme menuju sosialisme dalam bentuk lembaga, maka hasilnya pasti meningkatkan birokrasi dan menciptakan ketimpangan baru dan bentuk-bentuk penindasan manusia yang tidak sesuai dengan kemakmuran sosialis. (tepuk tangan)

Jadi kita harus mulai dengan menghapus sebisa mungkin setiap gagasan tentang pemisahan kerja manual dan kerja pikiran dalam gerakan revolusioner. Kita harus bertahan bahwa tidak akan ada teoretisi yang baik jika tidak terlibat dalam aksi, dan tidak akan ada aktivis yang baik jika tidak dapat menerima, memperkuat dan memajukan teori. (tepuk tangan)

Gerakan mahasiswa Eropa telah mencoba mencapai hal ini sampai tingkat tertentu di Jerman, Prancis dan Italia. Di sana muncul pemimpin-pemimpin mahasiswa agitator yang juga dapat, jika diperlukan, membangun barikade dan bertempur mempertahankannya, dan pada saat yang dapat menulis artikel bahkan buku teoretis dan berdiskusi dengan sosiolog terkemuka, ahli politik dan ekonomi dan mengalahkan mereka dalam bidang ilmu mereka sendiri. (tepuk tangan) Hal ini makin memperkuat keyakinan bukan hanya tentang masa depan gerakan mahasiswa tapi juga tentang masa ketika orang-orang ini sudah berhenti menjadi mahasiswa, dan harus berjuang di bidang lain.

Perlunya Organisasi Revolusioner

Sekarang saya ingin berbicara tentang aspek lain dari kesatuan teori dan aksi yang sudah menjadi perdebatan dalam gerakan mahasiswa Eropa dan Amerika Utara. Saya secara pribadi yakin bahwa tanpa organisasi yang revolusioner, bukan suatu formasi yang longgar tapi sebuah organisasi yang serius dan permanen sifatnya, maka kesatuan teori dan praktek tidak akan bertahan lama. (tepuk tangan)

Ada dua alasan. Yang pertama berhubungan dengan asas dari mahasiswa sendiri. Status kemahasiswaan, hanya berlaku untuk jangka waktu yang singkat, tidak seperti buruh. Ia bisa menetap di universitas selama empat, lima, enam tahun, dan tidak ada yang dapat memperkirakan apa yang terjadi setelah ia meninggalkan universitas. Pada kesempatan ini saya sekaligus ingin menjawab salah satu argumen demagogis yang telah digunakan sejumlah pemimpin partai-partai komunis di Eropa yang menentang perlawanan mahasiswa. Dengan nada sinis mereka mengatakan: "Siapa mahasiswa-mahasiswa itu? Hari ini mereka berontak, besok mereka akan menjadi bos yang menindas kita. Kita tidak perlu memperhitungkan aksi-aksi mereka dengan serius."

Ini adalah argumen yang tolol karena tidak mempertimbangkan transformasi revolusioner dari peranan lulusan universitas sekarang ini. Jika mereka melihat angka-angka statistik, maka mereka akan tahu bahwa hanya sebagian kecil dari lulusan universitas yang bisa menjadi kapitalis atau agen-agen langsung dari para kapitalis ini. Apa yang mereka khawatirkan mungkin saja menjadi kenyataan jika jumlah lulusan itu hanya 10.000, 15.000 atau 20.000 orang dalam satu tahun. Tapi sekarang ada satu juta, empat juta, lima juta mahasiswa, dan tidak mungkin kebanyakan dari mereka akan menjadi kapitalis atau manejer perusahaan karena tidak ada lowongan sebanyak itu untuk mereka.

Argumen demagogis ini ada benarnya. Lingkungan akademis memang memiliki konsekuensi tertentu terhadap tingkat kesadaran sosial dan aktivitas politik seorang mahasiswa. Selama ia tetap di universitas, maka lingkungannya mendukung aktivitas politik. Ketika ia meninggalkan universitas, lingkungan ini tidak ada lagi di sekelilingnya, dan ia makin mudah ditekan oleh ideologi dan kepentingan borjuasi atau borjuasi kecil (petty-bourgeoisie). Ada ancaman bahwa ia akan melibatkan dirinya dalam lingkungan sosial yang baru ini, apapun bentuknya. Ada kemungkinan terjadinya proses mundur ke posisi intelektual reformis atau liberal kiri yang tidak lagi berhubungan dengan aktivitas revolusioner.

Penting untuk mempelajari sejarah SDS Jerman, yang dalam hal ini adalah gerakan mahasiswa revolusioner yang paling tua di Eropa. Setelah dikeluarkan dari kalangan Sosial Demokrat Jerman sembilan tahun yang lalu satu generasi mahasiswa SDS yang militan meninggalkan universitas. Setelah beberapa tahun, dengan tidak adanya organisasi revolusioner, kebanyakan orang-orang militan ini, terlepas dari keinginan mereka untuk tetap teguh dan menjadi aktivis sosialis, tidak aktif lagi dalam politik dari sudut pandang revolusioner. Jadi, untuk memelihara kelanjutan aktivitas revolusioner ini, kita harus punya organisasi yang lebih luas jangkauannya dari organisasi mahasiswa biasa, sebuah organisasi di mana mahasiswa dan bukan mahasiswa dapat bekerja sama.Dan ada alasan yang lebih penting lagi, di balik kepentingan kita memiliki satu organisasi partai. Karena tanpa organisasi semacam itu, tidak akan dapat dicapai kesatuan aksi dengan kelas buruh industri, dalam pengertian yang paling umum sekalipun. Sebagai Marxis, saya tetap yakin bahwa tanpa aksi kelas buruh tidak akan mungkin masyarakat borjuis ini ditumbangkan dan itu berarti tidak mungkin juga dibangun masyarakat sosialis. (tepuk tangan)

Di sini sekali lagi kita lihat bagaimana pengalaman gerakan mahasiswa, pertama di Jerman, lalu Prancis dan Italia, sudah berhasil mencapai kesimpulan teoretis tersebut dalam praktek. Diskusi yang sama tentang relevan atau tidaknya kelas buruh industri bagi aksi revolusioner dilakukan setahun atau bahkan enam bulan yang lalu di negara-negara seperti Jerman dan Italia.Masalah ini ditempatkan dalam praktek bukan hanya oleh peristiwa revolusioner selama Mei-Juni 1968 di Prancis, tapi juga oleh aksi bersama mahasiswa di Turin dengan buruh Fiat di Italia. Ini juga diperjelas dengan usaha-usaha sadar dari SDS Jerman untuk melibatkan bagian dari kelas buruh di dalam agitasi mereka di luar universitas menentang perusahaan penerbit Springer dan kampanyenya dalam mencegah diberlakukannya undang-undang darurat yang akan mencegah kebebasan sipil.

Pengalaman seperti ini mengajarkan gerakan mahasiswa di Eropa Barat bahwa mereka harus menemukan jembatan dengan kelas buruh industri. Masalah ini memiliki sejumlah aspek yang berbeda dengan tingkatan yang berbeda pula. Ada masalah programatik yang tidak dapat saya jabarkan sekarang. Hal yang diungkapkan di sini adalah bagaimana mahasiswa dapat mendekati buruh, bukan sebagai guru, karena buruh tentunya menolak hubungan seperti itu, tapi dengan cara masuk ke dalam lapangan kepentingan yang sama. Terutama diuraikan masalah organisasi partai. Selain pengalaman kalah beberapa kali untuk membangun kolaborasi di tingkat rendahan dalam aksi-aksi langsung antara sejumlah kecil mahasiswa dan sejumlah kecil buruh, setelah tiga sampai delapan bulan, persekutuan itu akan hilang. Bahkan jika kalian memulai lagi dari awal, dan saat keseimbangan sudah tercapai, maka sedikit saja yang tersisa.

Kegunaan organisasi revolusioner yang permanen adalah untuk menyediakan integrasi timbal balik antara mahasiswa dan perjuangan kelas buruh oleh para pelopornya secara terus menerus. Ini bukan sekadar kesinambungan yang sederhana dalam batas waktu tertentu, tapi sebuah kelanjutan ruang antara kelompok-kelompok sosial yang berbeda yang memiliki tujuan sosialis revolusioner yang sama.Kita harus kritis melihat apakah integrasi seperti ini memang mungkin secara obyektif. Melihat pengalaman di Prancis, Italia, dan sejumlah negara Eropa Barat lainnya, maka dengan mudah kita bisa bilang ya. Dan garis inipun dapat dipertahankan di Amerika Serikat. Dengan alasan-alasan historis yang juga tidak dapat saya uraikan sekarang, sebuah situasi khusus muncul di Amerika Serikat di mana mayoritas kelas buruh, yakni kelas buruh kulit putih, belum menerima gagasan sosialis tentang aksi revolusioner. Ini fakta yang tidak dapat ditandingi.

Tentu saja hal ini dengan cepat dapat berubah. Sejumlah orang berpendapat seperti itu di Prancis, hanya beberapa minggu sebelum tanggal 10 Mei 1968. Namun, bahkan di Amerika Serikat, ada minoritas dalam kelas buruh industri yang penting, yaitu buruh kulit hitam. Tak seorangpun bisa mengatakan bahwa setelah dua tahun terakhir mereka tidak dapat menerima gagasan sosialis atau tidak mampu menjalankan aksi revolusioner. Di sini paling tidak ada kemungkinan langsung terjadinya kesatuan antara teori dan praktek di sebagian kalangan kelas buruh.

Sebagai tambahan, kiranya penting untuk menganalisa kecenderungan sosial dan ekonomi yang dalam jangka panjang akan mengguncang ketidakpedulian politik yang platen dan konservatisme kelas buruh kulit putih. Pelajaran dari Jerman dengan lingkungan yang sangat mirip membuktikan bahwa hal itu mungkin terjadi. Beberapa tahun lalu di kalangan kelas buruh di Jerman mengendap stabilitas, konservatisme, dan integrasi masyarakat kapitalis yang tidak terguncang, sama seperti Amerika Serikat di mata banyak orang sekarang ini. Hal ini sudah mulai berubah. Kasus ini memperlihatkan bahwa pergeseran kecil di dalam perimbangan kekuatan, yaitu penurunan tingkat ekonomi, dan serangan dari pengusaha terhadap struktur serikat buruh tradisional dan hak-hak dapat menciptakan ketegangan sosial yang mampu mengubah banyak hal.

Tugas saya di sini tidak lebih dari memberi informasi kepada kalian tentang masalah-masalah perjuangan kelas kalian sementara tugas kalian adalah menyadari bahwa kalian harus bergabung dengan buruh. Saya hanya akan menunjukkan satu di antara sekian banyak saluran tempat kesadaran sosialis dan aktivitas revolusioner dapat menghubungkan mahasiswa dan buruh, seperti ditunjukkan bukan hanya oleh Eropa Barat tapi juga oleh Jepang. Rangkaian penghubung ini adalah pemuda dari kalangan kelas buruh. Sebagai konsekuensi dari perubahan teknologi selama beberapa tahun terakhir yang mempengaruhi struktur kelas buruh, sistem pendidikan borjuis tidak dapat mempersiapkan buruh-buruh muda, atau sebagian dari buruh muda ini, untuk memainkan peran baru dalam teknologi yang telah berubah bahkan dari sudut pandang para kapitalis sendiri. Amerika Serikat adalah contoh yang jelas tentang kehancuran total dari pendidikan bagi buruh muda berkulit hitam yang tingkat penganggurannya sama tinggi seperti tingkat rata-rata pengangguran seluruh kelas buruh di masa depresi. Kenyataan ini memperlihatkan apa yang tengah terjadi di kalangan pemuda kulit hitam negeri itu. Ini hanyalah ekspresi dari kecenderungan umum yang mendikte kepekaan ekstrem terhadap segala sesuatu yang terjadi di kalangan muda. Kebusukan dan kemacetan sistem sosial sekarang ini jelas menunjukkan ketidakberpihakan para penguasanya kepada kaum muda. Para penguasa Prancis selama peristiwa Mei tidak membeda-bedakan antara mahasiswa, pegawai dan buruh muda. Mereka memperlakukan semuanya sebagai musuh.Contoh kongkret dari ini adalah insiden di Flins ketika terjadi demonstrasi besar. Setelah seorang anak sekolah dibunuh oleh polisi muncul kegelisahan besar. Polisi bergerak masuk dan mulai memerika para demonstran, memerika kartu identitas orang-orang yang lewat. Setiap orang yang berusia di bawah 30 tahun ditangkap karena dianggap potensial sebagai pemberontak, sebagai orang yang akan bergerak menghantam polisi. (tepuk tangan)

Jika kalian secara seksama membaca buku-buku sekarang, industri film dan bentuk-bentuk refleksi kenyataan sosial yang lain di dalam suprastruktur budaya selama lima atau sepuluh tahun terakhir, kalian akan lihat bahwa di samping semua pembicaraan yang palsu tentang kenakalan remaja, kaum borjuis telah menggambarkan jenis pemuda yang dihasilkan sistemnya dan juga semangat memberontak dari kaum muda. Ini tidak terbatas bagi mahasiswa atau kelompok minoritas seperti orang kulit hitam di Amerika Serikat. Ini juga berlaku bagi buruh-buruh muda.Kiranya perlu dipelajari apa yang ada lingkungan buruh-buruh muda karena perjuangan memenangkan mereka kepada kesadaran sosialis, kepada gagasan-gagasan revolusi sosialis kelihatannya penting bagi negeri-negeri Barat selama sepuluh sampai limabelas tahun mendatang. Jika kita berhasil mengangkat kaum muda yang terbaik menjadi sosialis revolusioner --saya pikir ini sudah mulai dilakukan di negeri-negeri Eropa Barat-- kita bisa yakin tentang kemajuan gerakan kita. Jika kemungkinan ini lepas dan kebanyakan orang muda berpihak ke kalangan ekstrem kanan, maka kita akan kalah dalam perjuangan yang menentukan dan akan masuk ke dalam liang kubur bersama sosialis Eropa dan gerakan revolusioner di tahun 1930-an.

Persatuan teori dan praktek juga berarti bahwa serangkaian gagasan kunci dari gerakan sosialis dan tradisi revolusioner telah ditemukan kembali sekarang. Aku tahu bahwa sebagian orang dalam gerakan mahasiswa di Amerika Serikat ingin menciptakan sesuatu yang sama sekali baru. Aku sepenuh hati setuju dengan setiap usulan yang menginginkan sesuatu yang lebih baik, karena apa yang telah dicapai oleh generasi-generasi sebelumnya juga kurang meyakinkan dari sudut pandang pembangunan masyarakat sosialis. Tapi penting juga aku utarakan peringatan. Jika kalian menyangka sedang menciptakan sesuatu yang baru, yang sebenarnya sedang dilakukan adalah mundur ke masa lalu yang jauh lebih terbelakang dari masa lalu Marxisme.

Semua gagasan baru yang dimajukan dalam gerakan mahasiswa di Eropa selama tiga atau empat tahun terakhir, dan menjadi populer di kalangan mahasiswa Amerika Serikat, sebenarnya sudah sangat tua umurnya. Alasannya sangat sederhana. Kecenderungan logis dari evolusi sosial dan kecenderungan kritik sosialis dikembangkan dalam jalur para pemikir besar abad 18 dan 19. Terlepas dari kalian suka atau tidak, hal itu memang benar, dan berlaku bagi ilmu sosial sekaligus ilmu alam yang rangkaian hukumnya diciptakan di masa lalu. Jika kalian ingin mengembangkan kecenderungan baru, kalian harus maju dari landasan yang merupakan hasil terbaik dari generasi-generasi sebelumnya. Keinginan untuk senantiasa menciptakan sesuatu yang baru hanyalah satu aspek awal dari radikalisme mahasiswa. Ketika gerakan sudah berkembang menjadi besar dan bisa memobilisasi massa yang besar maka yang akan terjadi adalah sebaliknya seperti ditunjukkan para sosiologis Prancis ketika melihat kejadian bulan Mei 1968. Saat itu massa mahasiswa revolusioner yang luas berjuang menemukan kembali tradisi sejarah dan akar-akar historis mereka. Mereka seharusnya sadar bahwa mereka akan lebih kuat jika mengatakan: perjuangan kami adalah perpanjangan dari perjuangan untuk kebebasan yang dimulai 150 tahun lalu, atau bahkan 2.000 tahun lalu ketika budak-budak pertama memberontak terhadap tuannya. Ini akan jauh lebih meyakinkan daripada mengatakan: kami melakukan sesuatu yang sama sekali baru yang terputus dari sejarah dan terisolasi dari keseluruhan masa lalu seakan masa lalu tidak pernah mengajarkan apa-apa kepada kita dan tidak ada yang dapat kita pelajari dari itu. (tepuk tangan)

Masalah ini akhirnya akan membawa aktivis mahasiswa kembali pada beberapa konsep historis dasar dari sosialisme dan Marxisme. Kita telah melihat bagaimana gerakan mahasiswa di Prancis, Jerman, Italia dan sekarang Inggris kembali kepada gagasan-gagasan revolusi sosialis dan demokrasi buruh. Bagi seseorang seperti saya, sangat menggembirakan melihat bagaimana gerakan revolusioner Prancis mempertahankan hak kebebasan berbicara, dan menghubungkannya dengan tradisi terbaik dari sosialisme. Pertemuan kalian sekarang ini juga memperbarui kembali tradisi internasionalisme dari sosialisme lama dan Marxisme ketika kalian bilang bahwa perlawanan mahasiswa bersifat mendunia dan bahwa gerakan mahasiswa itu bersifat internasional. Ini adalah internasionalisme yang sama, dengan akar-akar dan tujuan yang sama seperti internasionalisme dari sosialisme, sama seperti internasionalisme dari kelas buruh. Masalah-masalah internasional yang dihadapi adalah masalah solidaritas dengan kawan-kawan kita di Meksiko, Argentina dan Brasil yang memimpin perjuangan besar, yang mengangkat revolusi Amerika Latin ke tingkat lebih tinggi setelah menderita kekalahan karena kepemimpinan yang buruh, reaksi internal dan represi imperialis selama tahun-tahun belakangan ini. Kita harus menyanjung kekuatan mahasiswa-mahasiswa Mexico. (tepuk tangan) Dalam beberapa hari mereka telah mengubah situasi politik secara mendasar di negeri itu dan membuang topeng demokrasi palsu yang dipasang pemerintah Mexico untuk menerima jutaan dolar dari penonton-penonton Olimpiade. Sekarang setiap orang yang menonton Olimpiade akan tahu bahwa ia telah mengunjungi negeri di mana para pemimpin serikat buruh kereta apinya ditahan bertahun-tahun setelah masa tahanan mereka berakhir; negeri di mana banyak pemimpin politik kalangan kiri dipenjara bertahun-tahun tanpa pengadilan, di mana pemimpin mahasiswa dan ribuan milisi mahasiswa ditahan di penjara tanpa landasan hukum. Protes mereka yang heroik memiliki konsekuensi bagi masa depan politik Meksiko dan perjuangan kelas di negeri itu. (tepuk tangan)

Penting juga kiranya mengutarakan beberapa patah kata tentang mahasiswa tahanan di negeri-negeri semi kolonial lainnya, yang tidak pernah dibicarakan orang, seperti pemimpin mahasiswa Kongo yang telah ditahan selama hampir satu tahun karena mengorganisir sebuah demonstrasi kecil menentang perang Vietnam ketika wakil presiden Humphrey bertandang ke sana. Kita tidak boleh lupa bahwa pemimpin-pemimpin mahasiswa Tunisia yang ditahan selama dua belas tahun dengan alasan yang sama, memimpin sebuah demonstrasi. Duabelas tahun di penjara! Kita harus menyadarkan masyarakat agar kejahatan penindas seperti ini tidak akan terlupakan.

Akhirnya, kita tidak boleh lupa perjuangan melawan intervensi Amerika Serikat di Vietnam, yang tetap menjadi perjuangan utama di dunia sekarang ini. Dengan dimulainya negosiasi itu di Paris, tidak berarti bahwa tidak ada yang dapat kita lakukan untuk membantu perjuangan kawan-kawan kita di Vietnam. Untuk itu, saya mengajak kalian ikut dalam aksi dunia yang dimulai oleh gerakan mahasiswa Jepang, Zengakuren, Federasi Mahasiswa Revolusioner Inggris bersama dengan Kampanye Solidaritas Vietnam, dan Komite Mobilisasi Mahasiswa di sini. Ini adalah Minggu Solidaritas untuk revolusi Vietnam, dari tanggal 21 sampai 27 Oktober. Minggu ini ratusan ribu mahasiswa, buruh muda dan revolusioner muda akan turun ke jalan bersamaan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diajukan kawan-kawan Vietnam! Perlihatkan pada dunia bahwa di Amerika Serikat ada ratusan ribu orang yang menginginkan penarikan kembali pasukan Amerika dari Vietnam. Itu pasti akan berhasil. (terputus oleh tepuk tangan)

* * *

Sumber

Aksi Penolakan Kenaikan Harga BBM

2006-11-29T02:42:00.000-08:00

Aksi demonstrasi mahasiswa menolak kenaikan harga BBM terus terjadi sampai hari Sabtu [1/10]. Di Jakarta, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Kota dan beberapa elemen lainnya kembali melakukan aksi di Jl. Diponegoro depan kampus UKI.
--
Menyusul bentrokan satu hari sebelumnya, penjagaan aksi yang dilakukan aparat kepolisian terlihat sangat berlebihan. Terlihat puluhan polisi anti huru hara, beberapa mobil tahanan dan 1 mobil water canon bersiaga di sekitar lokasi demonstrasi. Mahasiswa tetap melakukan aksi sambil berorasi di jalan.
Sampai sore hari aksi berjalan tertib, sampai seluruh peserta aksi membubarkan aksi mereka di Kampus STTJ, Tugu Proklamasi. Tidak lama setelah mahasiswa membubarkan diri, aparat kepolisian tiba-tiba merangsek masuk ke dalam kampus. Sebagian mahasiswa lari ke arah Jl. Diponegoro dan Jl. Salemba. Tarik menarik antara mahasiswa polisi berlangsung sangat singkat.
Terlihat polisi menyita berbagai atribut aksi, seperti boneka orang-orangan, spanduk, poster-poster, dll. Dan terlihat beberapa mahasiswa ditangkap dan langsung dimasukan ke dalam mobil tahanan. Tidak jelas apa alasan polisi menyerbu ke dalam kampus STTJ dan melakukan penyitaan serta penangkapan tersebut.

Aksi di berbagai daerah

Selain di Jakarta, aksi unjuk rasa juga digelar di berbagai kota lainnya, di antaranya, Bandung, Cirebon, Cianjur, Bogor, Tangerang, Banten, Sidoarjo, Lamongan, Yogyakarta, Tuban, Purbolinggo, Jombang, Surabaya, Denpasar, Jambi, Medan, Nias, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Bontang, Kutai Kertanegara, Balikpapan, Tarakan, Palangkaraya, Nunukan, Makasar, Palu, Palopo, Flores, Papua, dan lain-lain.

Di Palu, Sulawesi Tengah, aksi unjuk rasa diwarnai bentrok aparat dengan mahasiswa. Bentrokan berawal ketika sebagian dari peserta aksi yang sedang berorasi di Kantor DPRD Sulteng tiba-tiba berbalik haluan dan menuju SPBU 74-0801 di Jalan Pramuka, Palu, sekitar 500 meter dari Kantor DPRD Sulteng. Sebagian tetap berorasi sambil meminta anggota Dewan berdialog menjadi kesal sebab tuntutan mereka tak dikabulkan.
Kondisi ini membuat situasi jadi panas. Para demonstran berteriak-teriak dan mulai mendorong pagar betis aparat. Aparat langsung melepas tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan aksi tersebut. Mahasiswa pun mundur sambil melakukan perlawanan. Tercatat empat mahasiswa, yakni Wahyu, Darius, Andri, dan Karim dan tiga polisi luka-luka menyusul bentrokan.
Di Semarang, Jawa Tengah, demonstrasi berlangsung di sepanjang ruas jalan protokol dan terkonsentrasi depan air mancur di Jalan Pahlawan. Pengunjuk rasa dari aliansi masyarakat miskin ini juga sempat menunaikan salat ghaib. Mereka juga membakar patung jenazah "Susilo Bambang Yudhoyono" yang terbungkus kain mori sebagai simbol matinya hati pemimpin bangsa. Saat pembakaran berlangsung, polisi berusaha mematikan api. Meski demikian, tak terjadi bentrokan fisik antara kedua belah pihak.

Di Mataram, Nusatenggara Barat ratusan melampiaskan kemarahan dengan menghentikan kendaraan dinas pemerintah daerah dan menggembosi bannya. Menurut mereka, seharusnya pemerintah yang paling pertama dan pantas merasakan dampak kenaikan harga BBM, bukan rakyat. Demonstran nyaris bentrok dengan polisi yang berupaya menghentikan aksi penggembosan ban kendaraan dinas. Polisi akhirnya bisa membebaskan sejumlah mobil.

Demonstrasi juga digelar puluhan mahasiswa. Aksi diwarnai dengan pembakaran ban bekas serta mendobrak gerbang Kompleks Gedung Sate yang merupakan kompleks gedung pemerintahan daerah dan DPRD. Mereka tak bisa mendekati kantor gubernur, karena dihadang puluhan polisi. Mahasiswa kemudian mundur dan kembali berorasi di jalan.

Di Kupang, NTT, ratusan mahasiswa berhasil menduduki RRI sekitar 30 menit dan menyiarkan penolakan mereka terhadap kenaikan harga BBM.

Pemogokan Angkutan Umum masih berlanjut

Ribuan sopir angkutan kota di Manado, Sulawesi Utara, sejak Sabtu (1/10) pagi, mogok kerja. Para sopir memarkir kendaraan mereka di pinggir jalan, seperti di kawasan Pal Dua, Miangas, dan Jalan Boulevard.

Di Kendari, Sulawesi Tenggara. Ratusan sopir angkot mogok beroperasi. Mereka memarkir kendaraan di sepanjang Jalan Raya Abu Nawas, Kendari.

Di Terminal Kartosuro, Solo, Jawa Tengah, sejak pagi para awak bus menurunkan paksa ratusan penumpang yang akan masuk atau meninggalkan Surakarta. Menurut mereka kenaikan harga solar menyebabkan setoran sulit terpenuhi.

Di Bogor, Jawa Barat. Beberapa angkot menggelar mogok. Diantaranya adalah angkot trayek 07 Warung Jambu-Merdeka dan 08 Citeureup-Pasar Anyar.

Sementara itu di Jakarta sebagian angkot dan mikrolet di terminal Kampung Melayu dan Ciputat juga terlihat masih tetap melakukan aksi mogok.

01-10-2005, 22:06

Sumber

Aliansi Gerakan Mahasiswa Akan Follow Up Hasil Dialog Terbuka

2006-11-09T08:27:00.000-08:00

Gunungsitoli, WASPADA Online

Aliansi pergerakan mahasiswa akan mem follow up dialog terbuka yang mereka lakukan bersama BRR Perwakilan Nias, pada 31 Oktober 2006 lalu.

“Salah satunya, mempertanyakan sejauhmana tindak lanjut 6 poin hasil rekomendasi yang telah disepakati bersama,” sebut Sekretaris DPC GRI Nias, Yusman Zendrato, Rabu (8/11) didampingi Presiden Mahasiswa STIE Pembnas Nias, Yohanes Giawa, Ketua Presidium PMKRI CC Nias, Yohanes Bu’ulolo dan Koordinator Eksekutif KS Lini Nias, Anugrah N. Hia di Sekretariat GRI Nias Jl. Yos Sudarso Gunungsitoli.

Yusman Zendrato mengungkapkan, tujuan mem follow up dialog terbuka merupakan itikad baik menyatukan persepsi agar proses pelaksanaan rehabilitasi rekonstruksi berjalan lebih baik sesuai harapan bersama.

Namun, ketika hasil rekomendasi hanya untuk menenangkan kontrol elemen gerakan di Nias, maka alternatif terakhir yang akan dilakukan melakukan aksi massa.

Presiden Mahasiswa STIE Pembnas Nias, Yohannes Giawa menambahkan, hasil rekomendasi yang telah ditandatangani bersama bukan hanya lips service. “Kita mendesak BRR tidak menghalalkan pelanggaran, penyalahgunaan wewenang serta pengerjaan proyek bermasalah, yang dapat menjadi petaka baru buat masyarakat Nias ke depan,” tandasnya.

Sehubungan itu, aliansi gerakan mahasiswa ini mendesak penegak hukum lebih serius menangani dan menyelesaikan semua penyelewengan yang terjadi dalam proses rehabilitasi rekonstruksi, dan berharap penegak hukum komitmen terhadap kasus-kasus yang sedang ditangani

Adapun hasil rekomedasi dialog terbuka itu, pembentukan otoritas BRR Nias, pembentukan otoritas kontrol legislatif, mengakuratkan seluruh data penerima bantuan 2007 untuk melaksanakan pembangunan rumah tahun anggaran 2007, segera direkonstruksi dan direhabilitasi orang-orang di BRR, koordinasi lebih diarahkan sebagai koordinasi institusi dengan institusi, serta mendesak Polres Nias dan Kejaksaan Gunungsitoli mengusut tuntas oknum BRR Nias yang terindikasi praktek KKN.(cbj) (sn)

Sumber

Mungkinkah Mahasiswa Bersatu (Kembali)?

2006-04-13T00:33:00.000-07:00

http://www.detik.com/kolom/200101/2001125-212453.shtml

Penulis: Aditya Perdana *

detikcom - Maraknya aksi mahasiswa yang menuntut Presiden Abdurrahman Wahid untuk mundur dari kursi kepresidenan akhir-akhir ini membawa romantika pergerakan mahasiswa tahun 1998 ketika menjatuhkan rezim Orde Baru. Tema besar yang dibawakan hampir sama yaitu mengkritisi pemerintahan yang belum berada di jalur demokrasi sesungguhnya. Namun kondisi gerakan mahasiswa saat ini jauh berbeda dengan keadaan 3 tahun lalu.

Kalau dahulu mereka mampu bersatu dalam kekuatan besar yang bernama mahasiswa karena mempunyai musuh bersama yang dianggap layak dijatuhkan, mempunyai keinginan merubah bangsa ini agar lebih demokratis, atau menganggap rezim yang ada sudah selayaknya digantikan dengan kekuatan rakyat yang sesungguhnya. Tetapi sekarang, keadaan telah berubah. Lalu, bagaimana dengan peta gerakan mahasiswa serta kondisi yang saat ini membutuhkan kesatuan gerak mahasiswa dalam mengkritisi pemerintahan, akan menjadi pertanyaan di tulisan ini.

Pasca Mei 1998, gerakan mahasiswa seakan tercerai berai. Euforia kemenangan atas kejatuhan Suharto begitu besar yang akibatnya banyak elemen mahasiswa lupa diri dan hanya menyerahkan begitu saja kepada elit-elit politik. Seterusnya, penentangan terhadap diadakan atau tidak Sidang Istimewa November 1998 adalah bukti awal bahwa gerakan mahasiswa, walau belum kelihatan secara detail, akan terpolarisasi menjadi dua kutub. Dan yang menjadi realitas adalah menjamurnya elemen gerakan mahasiswa baik di dalam atau di luar kampus menambah keyakinan akan polarisasi itu. Hingga saat ini, polarisasi tersebut semakin kuat dan menjadi sulit disatukan kembali.

Ada dua fase utama di mana gerakan mahasiswa semakin terpolarisasi, yang mungkin lebih disebabkan faktor ideologisnya untuk membawa arah dan tujuan gerakan itu. Pertama, fase antara Mei 1998 hingga berlangsungnya Pemilu bahkan ditarik lebih jauh lagi naiknya Gus Dur sebagai presiden. Pada fase ini, mahasiswa dihadapkan berbagai persoalan awal bangsa setelah reformasi berhasil digulirkan.

Sidang Istimewa MPR menjadi perdebatan yang hebat hingga konflik fisik yang menimbulkan banyak korban. Kondisi ini disebabkan oleh dua kekuatan yang menginginkan dibentuknya semacam Komite Rakyat tanpa memperdulikan jalur konstitusional dan membentuk presidium bagi pemerintahan transisi. Sementara di sisi yang berseberangan menginginkan ada jalur konstitusional lewat mekanisme Sidang Istimewa untuk mengeluarkan mandat kepada presiden baru yaitu Habibie untuk mengadakan pemilu paling lambat tahun 1999 untuk memilih presiden dan wakil rakyat yang baru. Peristiwa itu diiringi dengan aksi besar-besaran dan mengakibatkan tragedi Semanggi dengan aparat yang ganas.

Setelah itu, RUU PKB yang rencananya akan dilegalkan oleh pemerintahan Habibie menambah korban keganasan militer. Sebenarnya, penolakan mahasiswa terhadap RUU ini telah gencar dilakukan tetapi kekuatan negara masih mampu menjatuhkan gerakan rakyat. Bahkan akhirnya penilaian mahasiswa tentang keberadaan RUU ini ditanggapi beragam pula karena melihat dari sisi yang berbeda tetapi mampunyai satu visi yang sama, RUU PKB tidak layak dilegalkan jika belum ada perubahan secara signifikan.

Polarisasi gerakan mahasiswa bisa dilihat secara general yiatu gerakan mahasiswa yang terus konsisten akan beberapa isu utama reformasi seperti cabut dwifungsi TNI, adili Soeharto dan kroninya, dan sebagainya. Dan gerakan ini diwakili oleh elemen mahasiswa ekstra-kampus yang lebih bersifat sosialis dalam pergerakan yaitu Forkot, Forbes, LMND dan sebagainya.
Sementara gerakan mahasiswa berikutnya lebih peduli kepada persoalan bangsa terutama jalannya pemerintahan dalam menjalankan amanah reformasi yang telah disepakati dalam Enam Visi Reformasi. Elemen ini diwakili oleh badan atau organisasi intra-kampus seperti Senat Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa universitas di Jawa atau bahkan Indonesia (seperti JMI).

Lalu, gerakan mahasiswa yang tergabung dalam HMI, KAMMI, GKMNI,PMII atau yang lainnya dapat dimasukkan ke dalam kategori yang di atas secara masing-masing (seperti HMI lebih cocok ke tipikal kedua bersama KAMMI, sedangkan GKMNI dan PMII lebih cocok tipikal pertama), karena mereka pada umumnya tidak secara fokus gerakannya, hanya dapat menyikapi keadaan bangsa secara temporer dan beberapa isu saja. Dan kadangkala elemen mahasiswa ini ada sangkut pautnya dengan beberapa partai, sehingga pergerakan mereka seringkali diidentikkan dengan kepentingan partai tertentu.

Kedua adalah fase setelah Gus Dur naik menjadi presiden hingga saat ini. Polarasasi yang disebutkan di atas semakin tajam adanya. Bahkan penyatuan untuk beraksi dalam satu momen yang sama enggan untuk dilakukan. Sehingga, aksi mahasiswa dalam setahun belakangan ini membawa agenda-agenda yang berbeda-beda. Seperti, agenda yang dibawa oleh Forkot untuk pengadilan Suharto atau agenda permasalahan amandemen UUD 45 yang diangkat oleh gerakan mahasiswa yang berasal dari lembaga formal pada Sidang Tahunan MPR adalah cermin perbedaan agenda yang dibawa oleh mahasiswa saat ini.

Walaupun diakui bahwa keduanya sangat setuju dengan isu yang diangkat, hanya saja pola gerakan dan metodenya berbeda. Bahkan, layaknya kekuatan politik, hingga kini, tambahan polarisasi gerakan mahasiswa, di mana ada kelompok mahasiswa yang telah mempunyai bargaining politik dengan pemerintahan sekarang untuk mengambil keuntungan tertentu dalam label mahasiswanya. Entah itu keuntungan materi atau usaha memberi dukungan penuh terhadap pemerintahan ini. Contoh dalam kasus terakhir ini (kasus Buloggate yang menghebohkan), kenapa mahasiswa tidak mampu membuktikan diri untuk menyatukan kekuatan lagi dikala isu yang kuat saat ini adalah maraknya KKN gaya baru yang dimunculkan rezim sekarang. Sedangkan isu ini telah disepakati untuk diberantas oleh seluruh elemen masyarakat termasuk mahasiswa.

Sementara, kalau beranjak dalam pola pikir bahwa apa pun bentuk polarisasi gerakan mahasiswa asalkan mempunyai isu bersama yang dimunculkan, saya pikir akan kembali menyatukan sebuah kekuatan massa yang telah hilang itu. Ternyata hal itu disayangkan karena ada indikasi yang telah saya sebutkan di atas bahwa sebagian kekuatan mahasiswa takluk akan kekuatan materi yang ditawarkan oleh penguasa rezim. Ditambah pula, lihainya penguasa dengan mengambil jalur kekuatan massa serta dukungan yang pro terhadapnya sehingga keyakinan saya bahwa sebagian kelompok mahasiswa berada dalam jalur ini adalah benar adanya.

Mengungkap kebenaran dalam koridor moralitas ditambah dengan kekuatan intelektualitas adalah ciri khas mahasiswa. Kalaupun akhirnya ada kelompok mahasiswa yang melenceng dari hal ini, saya khawatir integritas mereka yang diharapkan sebagai kader pimpinan bangsa ini sangat jauh dari harapan rakyat untuk sekedar berbicara kejujuran saja.

Untuk itu, saya sebenarnya berada dalam kalangan orang yang pesimistis untuk sekedar melihat saja bahwa kekuatan mahasiswa tidak akan mampu lagi menyatukan diri. Karena ada setidaknya tiga alasan, pertama, jika saja kekuatan moral mampu dibeli, maka tidak akan pernah ada lagi kebenaran yang diungkapnya. Kedua, mahasiswa yang tetap berada dalam koridor intelektual dan moralitas, sesungguhnya adalah pejuang-pejuang yang rela berkorban demi rakyatnya sehingga ketiga, penyatuan itu takkan mungkin terlaksana dengan dua kondisi mahasiswa yang sudah berbeda itu karena masing-masing telah terkooptasi dengan egonya yang sangat sulit dilakukan.

Tetapi, saya termasuk orang yang optimis jika melihat ternyata masih banyak mahasiswa yang mau berjuang di jalan mencari kebenaran tanpa pamrih. Ketika melihat kenyataan bahwa respon mahasiswa terhadap kasus Buloggate sangat beragam, sesungguhnya saya melihatnya dalam pola pikir seperti di atas.@

* Penulis adalah mahasiswa FISIP UI jurusan Ilmu Politik, aktivis Lingkar Studi Dialektika dan pengurus BEM UI bidang Sosial Politik.

Gerakan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan Era 1990-an

2006-04-08T06:34:00.000-07:00

http://www.isnet.org/archive-milis/archive95/dec95/0158.html

Oleh Fadli Zon

Sebuah gerakan mahasiswa tidak akan lahir dalam situasi vakum. Dinamisasi merupakan syarat yang tak bisa dihindarkan ketika mahasiswa menuntut kembali peran politiknya dalam interaksi politik nasional. Relevansi mempertanyakan peran mahasiswa Indonesia memang tepat pada waktunya, saat depolitisasi hampir mencapai titik jenuh. Situasi yang berubah ditandai menaiknya tuntutan demokratisasi dan hak-hak asasi manusia mempercepat pergeseran-pergeseran kekuasaan di tingkat elit serta mempertinggi kesadaran rakyat pada umumnya tentang what's going on in this country.

Titik jenuh depolitisasi kampus memang harus terjadi. Lebih dari sepuluh tahun mahasiswa berada dalam penjara ketidakterlibatan politik yang menyebabkan putusnya akar gerakan mahasiswa sebelum nya. Keadaan ini merupakan konsekuensi logis dari kekalahan-kekalahan beruntun gerakan mahasiswa sejak 1970-an. Bermula dari gerakan moral menuju gerakan politik, gerakan mahasiswa 1970-an ditunggangi pertarungan elit. Gerakan mahasiswa1966 yang telah menjadi mitos gerakan mahasiswa Indonesia hingga kini dianggap berhasil memenangkan pertarungan, yang sebenarnya telah didisain oleh Angkatan Darat. Sebagai ujung tombak kemenangan, demikian Angkatan 1966 sering diidentifikasi, mereka telah masuk dalam grand design elit yang menang. Akibatnya ketika Orde Lama tumbang dan Orde Baru masuk dalam pentaspolitik Indonesia, tidak ada alternatif disain yang ditawarkan gerakan mahasiswa, suatu bukti bahwa mahasiswa hanya menjadi alat dan mediatorpeople's power. Ketika kemenangan tiba, mahasiswa disingkirkan dan berusaha direduksi kekuatan politiknya. Hanya saja, hal yang tak bisa dipungkiri dari Angkatan 1966 adalah kemenangannya memilih partner politik yang kuat, yang tidak berhasil pada 1974 dan seterusnya.

Puing-puing gerakan mahasiswa yang ditinggalkan atas kekalahan gerakan mahasiswa 1978 menjadi klimaks legitimasi pemerintah untuk memberangus bibit-bibit baru gerakan mahasiswa. Putuslah sudah perjuangan politik mahasiswa secara nasional yang membawa isu-isu substansial mengenai strategi pembangunan dan persoalan negara secara makro.

Angkatan 1980-an mencoba menyambung getaran-getaran yang masih tersisa dari kehancuran gerakan mahasiswa itu. Upaya-upaya sistematis dari pemerintah untuk mereduksi kekuatan politik mahasiswa makin gencar dengan proyek Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK), penempatan rektor sebagai penguasa tunggal di kampus, dan berbagai bentuk campur tangan korporatis yang takhentinya memerintahkan mahasiswa untuk menjadikan kampus sebagai tempat belajar. Sendi-sendi politik mahasiswa dipatahkan dengan tesis pendidikan sebagai pemenuhan tekno struktur pembangunan.

Tak terhindarkan lagi, peran lembaga intra kampus yang dulu dimotori DewanMahasiswa (DM) hapus sudah. Pereduksian politik ini berhasil dan akibatnya menyurut pula peran lembaga ekstra universitas. Organisasi kemahasiswaan seperti HMI, GMNI, GMKI, PMKRI, PMII semakin kurang laku di kalangan mahasiswa. Angkatan 1980-an mencoba memajukan tesis baru berupa kelompok studi yang menurut mereka sebagai warming up menuju proses yang akhirnya memunculkan situasi anomik. Mereka lebih memilih menunggu momentum ketimbang menciptakan momentum, sehingga dalam proses sejarahnya yang tidak ditunjang kaderisasi, kelompok studi-kelompok studi yang semula menjamur akhirnya lenyap perlahan-lahan. Aktor-aktornya menjadi elit individual dan jauh dari basis massa. Di sisi lain kelompok demokrasi jalanan atau parlemen jalanan memuntahkan isu-isu populis lokal dan berharap suatu saat isu-isu lokal itu akan menjadi isu nasional. Tetapi demokrasi jalanan inipun tidak kuatstaminanya. Sedangkan LSM cenderung lebih akomodatif terhadap kegiatan aksi dan refleksi, tetapi peran mahasiswa di lembaga ini relatif terbatas dibanding peran mantan-mantan aktivis.

Ada beberapa kekurangan-kekurangan Angkatan 1980-an. Pertama, ketiadaan kaderisasi. Kelompok studi maupun demokrasi jalanan dimotori oleh orang yangitu-itu juga. Kedua, ketiadaan basis massa. Situasi massa memang tidak mendukung, proyek depolitisasi berhasil, tindakan represif mengancam setiapgerakan mahasiswa yang membawa isu-isu substansial. Ketiga, disakumulasi kekuatan mahasiswa. Menyadari pereduksian politik yang berakibat posisimahasiswa berada di jalur peripheral, pinggiran, mestinya kekuatan-kekuatansporadis mahasiswa melakukan akumulasi, saling bergandeng tangan. Tetapiyang terjadi adalah saling menuduh dan saling menghakimi antara kelompok studi dan demokrasi jalanan. Bahkan sesama demokrasi jalanan pun terjadi kleim-mengkleim tentang sebuah move. Ada semacam arogansi, sayangnya arogansi ini lahir dari kaum pinggiran yang makin dimarjinalisasi sehingga kekuatan gerakan mahasiswa 1980-an mengalami disakumulasi kekuatan, power disaccumulation. Bisa dibayangkan jika sebuah kelompok marjinal yang makinmarjinal, ingin "menggoyang" center yang makin menguat. Hasilnya adalah kegagalan Angkatan 1980-an. Angkatan Baru
Membangun sebuah gerakan mahasiswa baru, gerakan mahasiswa 1990-an, bukan hal mudah. Puing-puing gerakan mahasiswa sebelumnya masih membayang-bayangi. Adalah satu keberanian menggulirkan diskursus gerakan mahasiswa 1990-an di tengah kehancuran politik mahasiswa. Bahkan istilah gerakan mahasiswa1990-an adalah nama yang mendahului sejarah. Seringkali angka-angka 1908,1928, 1945, 1966, 1974, 1978, lahir setelah terjadi, post factum. Angka-angka itu pun erat kaitannya dengan sebuah momentum. Bisakah gerakan mahasiswa 1990-an menciptakan momentum ketimbang menunggu momentum, karena memang momentum tidak akan datang dari langit. Kare nanya agenda gerakan mahasiswa 1990-an haruslah menghela sejarah, bukan menunggu masa krisis maupun momentum yang dihela oleh elit-elit politik yang bertikai.

Pesimisme kemungkinan terbangunnya suatu kekuatan baru mahasiswa memang ada. Pertama, aksi-aksi mahasiswa sekarang hanya merupakan bentuk gagah-gagahan dan "menapaktilas" Angkatan 1966. Aksi-aksi itu masih dilingkupi romantisme Angkatan 1966 yang ikut mendongkel Orde Lama. Kedua, aksi-aksi mahasiswasekarang kurang dibekali landasan konsepsional yang matang serta peta politik, ekonomi, yang akurat. Hal ini merupakan dampak NKK yang mengisolasikan mahasiswa dari politik dan persoalan kemasyarakatan. Ketiga,aksi-aksi lebih banyak mengandalkan liputan media massa ketimbang berdiri otonom. Keempat, aksi-aksi bersifat sporadis, temporer dan reaktif, tidakmembangun isu dari bawah. Sementara isu yang dimunculkan juga bersifatsesaat tidak perubahan mendasar. Kelima, dampak NKK masih terasa dan proyekdepolitisasi kampus masih diterapkan. Kebanyakan mahasiswa menjadi asing terhadap persoalan-persoalan bangsanya sendiri. Keenam, gerakan mahasiswa sendiri terpecah belah dalam banyak faksi mewakili kepentingan yang bervariasi dengan strategi gerakan yang juga beragam. Ketujuh, ormas kepemudaan dan ormas kemahasiswaan kurang berperan dan semakin tidak kritis terhadap ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Sehingga, kehadiran aksi-aksi sulit diharapkan menjadi pressure group bagi pemerintah.

Di samping pesimisme itu ada faktor eksternal dan internal yang mendukung optimisme. Faktor eksternal adalah faktor di luar dunia kemahasiswaan atau gerakan mahasiswa yaitu perubahan cuaca politik. Cuaca politik di era1990-an mengalami kemajuan terutama dengan dibukanya keran keterbukaan oleh pemerintah, meskipun belum pada tahap yang diharapkan. Kuatnya isu demokrasi dan hak asasi manusia di dunia internasional telah membawa perhatian pemerintah untuk lebih arif menyelesaikan persoalan-persoalan pemerintah dengan rakyat seperti kasus tanah, upah buruh, monopoli, dan seterusnya. Terjadi pula perubahan power block, blok kekuasaan, dalam konstalasi pemerintahan Orde Baru. Arief Budiman menyebut ini sebagai realiansi, dari Soeharto-Katolik-CSIS-Ali Murtopo ke Soeharto-Islam-ICMI-Habibie yang dipicuUU Peradilan Agama tahun 1989. Berturut-turut Islam, yang selama dua dekade Orde Baru ditempatkan sebagai ekstrem kanan, mendapat akomodasi politik seperti dengan kehadiran ICMI, CIDES, BMI, penghapusan pelarangan jilbab, penghapusan SDSB, dan seterusnya. Meskipun akomodasi politik Islam ini masih bersifat artifisial, namun ia telah membawa kegairahan baru di kalangan umat Islam yang selama ini marjinal dalam politik Indonesia. Hal ini merupakan harapan baru bagi upaya demokratisasi di Indonesia. Tanpa keterlibatan mayoritas, tidak mungkin tercipta demokrasi di Indonesia. Karenanya Islam di Indonesia harus mendorong demokratisasi. Ini merupakan suatu revolution from above yang menjadi blessing in disguise bagi demokratisasi di Indonesia.

Faktor internal adalah faktor dalam dunia kemahasiswaan sendiri. Perlahan-lahan, kesadaran politik mahasiswa mulai kembali meskipun belum pada derajat memahami politik itu. Kepedulian terhadap nasib rakyat yang tertindas masih hadir dan makin hidup. Hal ini tecermin dalam banyak kasus seperti pembelaan terhadap kasus tanah, upah buruh, dan seterusnya. Meskipun pembelaan itu masih dalam kerangka "reaktif" namun masih ada harapan. Contoh yang menarik adalah kasus SDSB tahun 1993. Angkatan 1990-an berhasil menggelindingkan bola salju SDSB sehingga isu lokal populis ini dengan akseleratif menjadi isu nasional yang tak terelakkan dan akumulatif.Menghadapi itu, pemerintah mau tak mau harus mencabut SDSB. Meskipun kemenangan ini kecil, bahkan pemerintah dan ABRI mendapat citra baik dalampencabutan SDSB ini, tetapi tak bisa disangkal bahwa pupusnya SDSB telah menjadi platform dan legitimasi bahwa gerakan mahasiswa masih ada, dan demonstrasi sebagai jalan akhir ketika dialog macet, masih efektif digunakan. Ini merupakan stepping stone bagi gerakan mahasiswa 1990-an.

Kasus SDSB merupakan fenomena menarik melihat gerakan mahasiswa 1990-an. Sebagai sebuah batu loncatan, hapusnya SDSB harus dilihat secara optimistik bahwa dalam isu-isu tertentu akan terjadi konsolidasi yang begitu kuat menghadapi policy pemerintah yang tidak dikehendaki rakyat. Argumentasi relijius dan ekonomis ternyata cukup kuat untuk mendongkel sebuah kebijakan.Terjadilah the unity of action dari berbagai kelompok mahasiswa mulai dari kelompok mahasiswa yang bernafaskan kelompok studi, parlemen jalanan atau demokrasi jalanan, aktivis lembaga mahasiswa SMPT, aktivis ekstra kampus,OKP berbasis mahasiswa dan kelompok mahasiswa relijius. Bahkan dalam perkembangannya, ketika aksi-aksi anti SDSB telah meluas, pihak-pihak tertentu yang semula tidak concern soal SDSB, mungkin juga mendukung SDSB,secara mengejutkan berusaha ikut membonceng dengan niatan berbeda. Keberhasilan gerakan mahasiswa dalam isu SDSB harus diakui tertolong oleh power block politik yang ada. Pemerintah tidak mau berhadapan dengan Islam, hanya untuk mempertahankan SDSB.

Fenomena Baru Gerakan Mahasiswa

Hadirnya argumentasi relijius sebenarnya merupakan salah satu fenomena baru1990-an. Paling tidak ada tiga fenomena baru gerakan mahasiswa 1990-an yang sejauh ini dapat dicatat yaitu fenomena relijius, kesadaran internasional dan kecenderungan konvergensi aksi-refleksi.
Fenomena relijius yang ditandai menguatnya unsur relijiusitas dalam aktivitas kemahasiswaan sebagai reaksi atas pencepatan sekularisme ke arahstagnan dan arus umum revival of faith di masyarakat telah melahirkan sebuahkelompok baru: kelompok mahasiswa relijius. Faktor lain yang memunculkan kelompok ini adalah ketidakmampuan organisasi-organisasi ekstra kampus menjawab tantangan zaman karena memang telah surut akibat depolitisasi kampus. Kalau dulu HMI, PMKRI, GMNI, PMII dan organisasi sejenis memiliki basis di kampus, maka sekarang akar organisasi ekstra itu tercerabut dikampus dan makin tidak populer. Berbeda dengan kelompok studi atau demokrasijalanan di tahun 1980-an maka kelompok mahasiswa relijius menempatkan tema-tema politik setelah tema-tema ideologis sehingga mereka tidak secara eksplisit menyatakan sikap terhadap perkembangan sosial politik diIndonesia. Bagi mereka, proses terpenting adalah pembinaan diri terus-menerus sehingga dalam proses itu mereka benar-benar survive lalu keluar sebagai manusia yang mampu menjawab tantangan dunia sekelilingnya.Dalam kalimat yang lebih pendek sebut saja tarbiyatul qoblal jama'ah, pendidikan yang terus-menerus sebelum membentuk society. Jadi, mereka mempunyai kesadaran politik tetapi lebih memilih membina diri pribadi mereka dahulu ketimbang terlibat dalam isu-isu politik. Hanya dalam isu-isu tertentu saja mereka terlibat.

Bagi kelompok mahasiswa relijius persoalannya adalah tidak kondusifnya lingkungan bagi penerapan keberagamaan mereka, termasuk tidak akomodatifnya sistem yang ada. Untuk itu perlu dibentuk suatu masyarakat yang lebihagamis baik secara keimanan maupun budi pekerti, tingkah laku, sehingga terjadi kesatuan penerapan antara iman, amal dan ilmu. Pengertian keberagamaan yang umum didekonstruksi sedemikian rupa dengan semangat purifikasi. Sebagai konsekuensi pembinaan ke dalam, terjadi pembatasan yang agak transparan antara kelompok mahasiswa relijius dengan kelompok-kelompokmahasiswa pada umumnya. Pada derajat tertentu pembatasan itu mengarah padaekslusivisme sehingga mendukung pengkotakan mereka sebagai kaum"fundamentalis." Namun tentu saja derajat itu berbeda-beda. Dalam prosesberikutnya bahkan sebagian kelompok mahasiswa relijius lebih tanggap terhadap perubahan tanpa emosional.

Basis kelompok mahasiswa relijius termasuk yang paling kuat di antara kelompok-kelompok mahasiswa lainnya. Mereka hadir di jantung-jantungfakultas universitas baik negeri maupun swasta dan mempunyai network yang terbina rapi. Komitmen mereka yang kuat atas perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan tampaknya akan mempunyai peran penting di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika komitmen itu menyatu dengan nafas zaman ini yang diidentifikasi sebagai masa tuntutan demokratisasi dan pemenuhan hak-hakasasi manusia.
Sementara fenomena kesadaran internasional lahir karena globalisasi informasi yang cepat, menguatnya diskursus demokrasi dan hak-hak asasi manusia dan kesadaran perlunya menggandeng kekuatan internasional dalam pemenuhan demokrasi dan hak-hak azasi manusia itu. Selain itu mungkin pula karena apatisme terhadap perjuangan isu lokal yang hampir selalu gagal. Hal menarik dari kesadaran internasional ini adalah kaitannya dengan kesadaranrelijius. Munculnya advokasi-advokasi masalah Bosnia-Herzegovina-Serbia, Perang Teluk, Irak-Amerika, PLO-Israel, Aljazair dan Somalia, tidak lepasdari persoalan solidaritas agama.
Sedangkan kecenderungan konvergensi aksi-refleksi tampak dalamkelompok-kelompok mahasiswa yang ada. Pada dasarnya intelektualitas atau kecendekiawanan tetap harus menjadi pegangan. Masalah cara, apakah dialog, lobi, mimbar bebas atau unjuk rasa bukanlah persoalan intelektualitas. Intelektualitas itu ditentukan substansi yang disampaikan dikaitkan dengan argumentasi yang berdasar kuat dan mempunyai konsep yang jelas.

Pada Angkatan 1980-an, berbenturannya kelompok studi dan demokrasi jalanan selain perbedaan ideologi, juga perbedaan persepsi pendekatan gerakan.Kelompok studi dan LSM cenderung tidak apriori terhadap pemerintah dengan memajukan persoalan-persoalan yang bersifat transformatif dan korektif seperti pengembangan isu demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Sedangkan demokrasi jalanan memilih pembatasan yang tegas, non kooperatif dengan pemerintah dalam bentuk komite-komite aksi yang pragmatis berdasar isu lokaltertentu dengan harapan melibatkan gerakan rakyat.

Senat Mahasiswa dan Dewan Mahasiswa

Lembaga kemahasiswaan SMPT (Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi) merupakan bagian penting dari fenomena 1990-an. Berlakunya SMPT ini berdasarkan SK Mendikbud Fuad Hassan No. 0457/U/1990 sekaligus mengakhiri NKK/BKK. Walau demikian dampak buruk NKK/BKK dalam aktivitas kemahasiswaan masih tampakjelas hingga kini. Ketika itu Fuad menegaskan bahwa pembentukan senat pada fakultas dan universitas tidak ada kaitannya dengan DM (Dewan Mahasiswa)yang telah diberangus.

Semula beberapa perguruan tinggi menolak konsep SMPT ini termasuk ForumKomunikasi SM-BPM Universitas Indonesia. Berikut adalah sejumlah alasanpenolakan terhadap SMPT. Pertama, SMPT tidak mengakar ke mahasiswa umumnya,tidak populis. Kedua, hubungan SMPT dengan lembaga-lembaga mahasiswa lainseperti Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) hanya bersifat koordinatif sehingga suara tidak menyatu, mudah terpecah belah. Ketiga, adanya peluang menjadikan SMPT sebagai wadah permainan elit mahasiswa belaka. Keempat, tidak diakuinya fungsi legislatif mahasiswa yang seharusnya menjalankan fungsi kontrolterhadap eksekutif. Kelima, SMPT tidak mandiri, tidak otonom, dan tidak independen karena berada di bawah kekuasaan rektorat yang berhak ikut campurdalam persoalan SMPT. SMPT dianggap sebagai upaya kooptasi birokrat kampus. Sebagian lagi menilai SMPT adalah perpanjangan NKK/BKK yang berubah bentuk. Keenam, ada pula yang menilai SMPT harus ditolak karena pemberian pihaklain, bukan dari mahasiswa untuk mahasiswa.

Sejumlah alasan tersebut telah diungkapkan pada awal tahun 1990-an. Darisinilah aktivis mahasiswa intrakampus terbelah kembali. Namun, sebagianbesar kampus-kampus di Indonesia akhirnya menerima SMPT dengan beberapacatatan. Alasan utama penerimaan SMPT itu adalah adanya celah dalam pasal 16ayat 2 dari SK Mendikbud yang menyatakan bahwa petunjuk teknis pelaksanaan keputusan ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Dengan modal ini, aturan main SMPT ditentukan oleh institusi perguruan tinggi masing-masing. Aktivis intrakampus akhirnya bermain diantara celah-celah yang hasilnyadapat dilihat dengan keberadaan SMPT dewasa ini. SMPT-SMPT itu menjadiberagam strukturnya. SM UGM, misalnya, mempunyai kongres yang membawahi SMPT, UKM dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) secara sejajar. Ada mekanisme legislatif-eksekutif. SM UI mengambil celah melalui pemisahan tugas antara Ketua Umum SMPT, yang bertindak sebagai legislatif, dan Ketua Harian SMPT,sebagai eksekutif. Pola pemilihan di SM UI mengalami berbagai perubahan.Dalam usianya yang masih muda itu, tampaklah SMPT mulai kelihatan berperan dalam berbagai isu lokal maupun nasional. SM UGM yang memajukan soal lembaga kepresidenan, SM UI yang mengusulkan rancangan GBHN adalah contoh gerakan yang strategis dilakukan SMPT pada awal berdirinya. SMPT-SMPT jugamengedepankan persoalan korupsi dan kolusi, mengajukan proposal perlunyapembatasan monopoli dan seterusnya. Selain itu, sebagian pimpinan SMPTterlibat dalam pengorganisasian komite-komite mengetengahkan isu-isu tertentu yang tidak bisa membawa nama lembaga. Termasuk dalam kasus SDSB, pimpinan-pimpinan SMPT aktif memimpin massa mahasiswa.

Perlu diakui, ada beberapa kesulitan untuk membawa nama SMPT dalam melakukan gerakan. Untuk melakukan dialog, mimbar bebas di kampus, atau membuat pernyataan tampaknya masih memungkinkan dilakukan. Tetapi melakukan unjuk rasa dengan membawa SMPT agaknya masih riskan. Inilah yang dialami SM UIbeberapa waktu lalu ketika berdemonstrasi SDSB membawa nama SMPT. Pihakrektorat dengan tegas menyatakan tindakan itu bersalah karena tidak ada izin pimpinan untuk membawa nama almamater, meskipun yang dibawa adalah nama SM, bukan universitas secara keseluruhan. Untuk unjuk rasa membawa nama almamater harus ada izin, dan tentu saja tidak akan mendapat izin. SM UIakhirnya mendapat peringatan terakhir dari rektorat secara sepihak. Dalam argumentasi rektorat, cara-cara dan prosedur birokrasi lebih pentingketimbang substansi yang dibawakan. Sehingga bagi SMPT, perjuangan demokratisasi kampus agaknya akan mengalami masa-masa yang berat. Hal ini bisa dipahami karena membawa nama lembaga formal melawan lembaga pemerintah,misalnya, akan meminta konsekuensi politis tertentu. Bagi pemerintah iniadalah trauma dewan mahasiswa di tahun 1970-an. Gerakan yang lahir dari tubuh institusi formal, organisasi intra kampus, jauh lebih berbahaya ketimbang komite-komite aksi yang insidental dan sporadis.

Pada akhir tahun 1994 setelah Kongres IV mahasiswa UGM muncul DewanMahasiswa (DM) yang dianggap sebagai alternatif SMPT. Nama "DM" dipinjam dari Dewan Mahasiswa yang ada pada 1970-an, yang dibekukan tahun 1978. Upaya sosialisasi DM dilakukan di berbagai kota agar terwujud DM-DM di kota lain.Aktivis DM mengemukakan gagasan-gagasan dan kritik-kritik tajam terhadap SMPT yang sebagian besar teah disadari oleh aktivis SMPT ketika menerima SMPT. DM mendefinisikan dirinya sebagai antitesa terhadap kelemahan-kelemahan SMPT. Pertama, DM mengkleim mempunyai basis massa dan memang dikehendaki oleh mahasiswa, tidak seperti SMPT yang elitis dan menggantung ke atas. Kedua, lembaga DM mempunyai otonomi penuh, independensi yang tidak bisa dicampuri rektorat, tidak seperti SMPT yang bertanggungjawab pada rektorat. Hubungan DM bersifat sejajar dengan rektorat. Dan seterusnya.

Kepedulian masalah otonomi, independensi, dan berbagai kelemahan SMPT itusebenarnya juga merupakan kepedulian aktivis-aktivis SMPT. Di kalangan SMPT, perjuangan untuk memperbaiki diri yang berhubungan dengan kelemahan itutetap ada. Persoalannya apakah DM menjadi alternatif? Saya justru melihatkehadiran DM dalam situasi sekarang malah memecah belah mahasiswa dan tidakstrate gis. DM harus berhadapan dengan aktivis-aktivis SMPT yang sebetulnya mempunyai concern yang sama. Polarisasi persoalan lembaga akhirnya mengarah pada perbedaan ideologi perjuangan. Harus diakui, mayoritas aktivis SMPT di Indonesia adalah aktivis mahasiswa Islam. Lucunya, aktivis DM sebelumnya juga duduk di SMPT dan menerima SMPT itu. DM ternyata tidak diterima mayoritas mahasiswa. Karenanya DM juga menjadi lembaga elitis yang menjadi tempat bermain elit-elit aktivisnya.

Beberapa gagasan DM yang patut didukung adalah semangatnya untuk melakukanperubahan. Tetapi, menurut saya, koreksi terhadap SK Mendikbud No.0457/U/1990 seharusnya dilakukan oleh SMPT sebagai badan yang telah diakui.Agenda yang perlu dilakukan SMPT adalah demokratisasi kampus antara laindalam bentuk sharing administration. Segala keputusan universitas yangmenyangkut kepentingan mahasiswa harus mengikutsertakan sikap dan pandanganmahasiswa. Karena mahasiswa adalah bagian paling vital dalam universitas maka mahasiswa perlu diminta pendapatnya karena itu adalah hak mahasiswa. Mahasiswa juga berhak ikut menentukan dekan dan rektor, biaya SPP,pengelolaan kampus seperti asrama mahasiswa, dan seterusnya. Kesejahteraan mahasiswa adalah kunci program SMPT selain pengabdian masyarakat.

Menaikkan Posisi Tawar

Dalam posisi tawar mahasiswa yang lemah dewasa ini, belum saatnya menentukan partner politik atau memutuskan pilihan-pilihan grand design politik tertentu. Gerakan mahasiswa sekarang belum lagi menjadi agent of socialchange, sebaliknya menjadi gerakan peripherial, pinggiran. Agenda yang diperlukan adalah penyatuan kelompok-kelompok pinggiran mahasiswa dalamsuatu konsolidasi secara nasional.Hal ini dibutuhkan untuk pengembalian posisi tawar yang menyurut. Karenanya, dalam posisi tawar yang lemah, agendagerakan mahasiswa mesti berpihak memilih misi transformatif dan misi korektif. Misi transformatif menekankan pada gerakan penyadaran sosial politik dan penularan gagasan-gagasan demokrasi dan hak-hak azasi manusia. Sedangkan misi korektif menitikberatkan pada koreksi berbagai kebijakan atau sikap dan tindakan yang tidak menguntungkan rakyat banyak.

Diangkatnya isu-isu lokal populis dengan harapan dapat menjadi isu nasional nampaknya masih bisa diandalkan. Pilihan isu-isu mikro memang sesuai dengankondisi gerakan mahasiswa yang lemah. Dalam tahap ini diharapkan terjadi konsolidasi secara bertahap untuk mengembalikan nafas gerakan mahasiswa yangtelah surut akibat depolitisasi kampus. Untuk merajut jaringan secara nasional itu paling tidak dibutuhkan beberapa prinsip. Pertama, perlunya semangat dialog tanpa apriori antarkelompok mahasiswa. Melalui dialog tanpa apriori dapat diketahui kekuatan dan kelemahan masing-masing pihak serta menghindari perasaan curiga atau rasa permusuhan akibat berbedanya pendekatan gerakan. Kedua, kedewasaan berpolitik antaraktivis yang berbeda ideologi dan pendekatan gerakan. Ketiga, konsolidasi berjalan bertahap dan berkesinambungan melalui isu-isu tertentu dengan target "jangka panjang," sehingga terhindar situasi gerakan yang prematur.

Fadli Zon, Mahasiswa Program Studi Rusia UI, aktivis, wartawan.

Format Gerakan Mahasiswa Pasca Reformasi

2006-04-08T06:25:00.000-07:00

http://www.habibie.net/2001/Indonesia/
activities/other/2001/dil/malang_okt30.html

Malang, 30 Oktober 2000

Salah satu peran yang sangat penting dalam proses perubahan politik di Indonesia adalah peran mahasiswa dengan gerakan mahasiswanya. Perjalanan panjang Gerakan mahasiswa mencapai puncaknya pada mei 1998 dengan indikasi turunnya kekuatan otoriter dibawah kepemimpinan Soeharto.

Keberhasilan yang mengesankan ini tampaknya tidak dibarengi oleh kesiapan jangka panjang gerakan mahasiswa. Sejumlah pihak menganggap turunnya Soeharto pada Mei 1998 sebenarnya diluar prediksi semula. Soeharto terlalu cepat turun sementara konsolidasi gerakan mahasiswa sebenarnya masih amburadul.

Pasca reformasi 1998 tampak terlihat bagaimana masih amburadulnya konsolidasi gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa tahap selanjutnya mengalami krisis identitas. Perbedaan visi yang muncul pada gerakan mahasiswa seringkali mengarah pada persoalan friksi-friksi yang sifatnya teknis. Kenyataan demikian menyebabkan friksi-friksi gerakan mahasiswa kehilangan arah dan bentuk.

Kehilangan arah dan bentuk format gerakan ini menyebabkan sejumlah gerakan mahasiswa harus melakukan konsolidasi internal organisasi. Konsolidasi internal ini sebagai upaya untuk mencariu format baru gerakan mahasiswa dalam konstalasi politik yang baru pula. Disamping itu konsolidasi internal ditujukan agar gerakan mahasiwa harus lebih intropeksi diri terhadap apa yang dilakukan. Upaya konsolidasi internal ini bukan berarti menegasikan dinamika politik sekitar. Tetapi konsolidasi internal ini agar lebih tepat baik secara strategis dan taktis untuk melakukan gerakan kedepan.

Pada awal reformasi terjadi konsolidasi massif melawan simbol-simbol kekeuasaan otoriter yaitu Soeharto. Perkembangan selanjutnya, gerakan mahasiswa lebih disibukkan oleh kondisi internal organisasi, tanpa melihat nilai-nilai apa yang telah digulirkan pada awal-awal reformasi yaitu untuk melakukan perubahan yang sangat mendasar yang dihadapi oleh rakyat. Artinya disini ada satu otokritik bagi elemen gerakan mahasiswa yaitu penyebaran-penyebaran yang dilakukan bukan pada masifikasi gerakan. Gerakan Mahasiswa tidak menjadi sebuah inklusifitas gerak tetapi menjadi eklusifitas gerak.

Kondisi ini terjadi karena mahasiswa tidak mempunyai konsistensi orientasi dari kondisi otoriter ke kondisi leberalisme politik. Seharusnya mahasiswa harus terus konsisten dengan orientasinya bahwa saat ini kalau dalam tataran opini tidak sampai muncul dalam konstalasi politik bukan berarti gerakan mahasiswa harus mengendap, akan tetapi ditengah pengendapan itu harus ada konsolidasi ditingkatan grasroot yaitu konsolidasi masyarakat sipil yang solid.
Agenda gerakan mahasiswa kedepan adalah ruang gerak mahasiswa harus lebih reaktif dalam mensikapi kondisi sosial masyarakat. Mahasiswa tidak perlu terjebak dalam konstalasi politik nasional sementara ia harus kehilangan jati dirinya sebagai mahasiswa. Perjuangan kedepan adalah bagaimana membangun kekuatan sosial masyarakat dengan melakukan kerja bareng bersama-sama rakyat. Hal ini menginggat bahwa salah satu hal yang menyebabkan terpecahnya konsolidasi gerakan mahasiswa adalah terjebak dalam arus politik nasional yang sebenarnya jauh dari kegiatan mahasiswa. Untuk itu salah satu perekat dari keberlanjutan gerakan mahasiswa adalah membangun kekuatan bersama-sama rakyat.

Penulis: unidentified

Analisis singkat sejarah gerakan mahasiswa Indonesia 1966-2001

2006-04-08T06:08:00.000-07:00

http://www.sosialista.org/081801_09_pelopor.html

PELOPOR DAN PENGAWAL REVOLUSI DEMOKRASI:GERAKAN MAHASISWA SEBAGAI GERAKAN POLITIK NILAI
oleh : M. Fadjroel Rahman

DUA TAHAP REVOLUSI DEMOKRASI DAN PERAN OPOSISI ADHOC

Puncak revolusi mei 1998 adalah penggulingan Jenderal Besar (purn) Soeharto, didahului oleh pendudukan gedung DPR/MPR oleh mahasiswa Indonesia. Namun, revolusi mei 1998 hanyalah awal dari tahap pertama (first strage) revolusi demokrasi yang dipelopori gerakan mahasiswa. Tahap pertama revolusi demokrasi ini merupakan tahap pembongkaran kesadaran massa dan mahasiswa terhadap struktur ekonomi, politik, sosial dan budaya yang menindas atau eksploitatif. Proses pembentukkan tahap pertama revolusi demokrasi ini berlangsung sepanjang sejarah rezim Orde baru (ditandai sejumlah "puncak" perlawanan gerakan mahasiswa 1974, 1987,1989, dan 1998). Peran oposisi adhoc gerakan mahasiswa merupakan peran historis yang dipaksakan secara struktural oleh rezim Orde baru yang menjalankan satu jenis faasisme baru yaitu fasisme pembangunan (developmental fascism). Peran ini menjadi permanen sepanjang sejarah rezim Orde baru karena diberangusnya semua kekuatan oposisi formal (dalam kondisi demokrasi merupakan peran partai politik) dan ditundukkannya masuarakat sipil secara korporatis-fasistis, maupun melalui kekerasan terbuka.

Peran oposisi adhoc ini kembali dijalankan gerakan mahasiswa dibawah rezim Abdurrahman Wahid karena; Pertama: agenda reformasi total tidak dilaksanakan oleh semua lembaga politik baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif; kedua: tidak ada satupun partai politik yang menegaskan kekuatan politik oposisional dan memperjuangkan pelaksanaan agenda reformasi total tanpa kompromi politik dengan rezim Orde baru; ketiga: semua partai politik peserta pemilu 1999 (48 parpol) adalah legitimator UU pemilu yang cacat demokrasi karena mensyahkan keberadaan TNI/POLRI di legislatif (DPR/MPR, DPRD I dan DPRD II) dan keikutsertaan partai Golongan Karya dalam pemilu tanpa pertanggungjawaban hukum terhadap kejahatan politik, ekonomi dan HAM sepanjang 32 tahun rezim Orde baru. Dengan demikian semua partai politik berkhianat terhadap agenda reformasi total dan revolusi demokrasi, karena menjadi kolaborator politik rezim Orde baru .

Tahap pertama revolusi demokrasi ini berawal pada tergulingnya Jenderal Besar (purn) Soeharto da berakhir pada pelaksanaan seluruh agenda reformasi total. Bila seluruh agenda reformasi total dijalankan maka terbentuklah demarkasi politik demokrasi/reformasi total terhadap politik anti-demokrasi/anti reformasi total. Oleh karena agenda reformasi total belum dijalankan hingga rezim Abdurrahman Wahid sekarang, maka gerakan mahasiswapun terus menerus menjalankan oposisi adhoc-nya. Dapat dicatat dengan sejumlah "puncak lain" selain Mei 1998 (pendudukan DPR/MPR dan penggulingan Soeharto), November 1998 (Semanggi I, penolakan terhadap SI MPR), September 1999 (Semanggi II, Penolakan terhadap UU Penanggulangan Keadaan Bahaya), Oktober 1999 (Penolakan terhadap Habibie dan Wiranto), Januari 2001 hingga sekarang (tuntutan terhadap penurunan Abdurrahman Wahid serta pembubaran dan pengadilan Partai Golkar).

Dalam skala waktu,tidak dapat ditetapkan kapan tahap pertama revolusi demokrasi atau pelaksanaan agenda reformasi total berakhir. Bukan tidak mungkin, bahkan rezim berikutnyapun yang berasal dari pemilu 1999 yang cacat demokrasi, bila Abdurrahman Wahid mengundurkan diri, tidak akan mampu dan mau menyelesaikan tahap pertama revolusi demokrasi tersebut. Tetapi secara teoritis, tahap kedua (second stage) dari revolusi demokrasi dapat diawali bila semua agenda reformasi total sudah dijalankan. Tahap kedua ini merupakan tahap pembongkaran struktur ekonomi, politik, sosial dan budaya yang menindas atau eksploitatif. Pada tahap keduainilah pemantapan dan pengembangan demokrasi dijalankan melalui proses konsolidasi dan pendalaman demokrasi.

GERAKAN POLITIK NILAI VERSUS GERAKAN POLITIK KEKUASAAN

Apakah gerakan mahasiswa bebas kepentingan politik? Tentu tidak, karena kepentingan pertama dan terutama yang diperjuangkannya adalah nilai-nilai (values) atau sistem nilai (values system) yang sifatnya universal seperti keadilan sosial, kebebasan, kemanusiaan, demokrasi dan solidaritas kepada rakyat yang tertindas. Karena itu oposisi adhoc gerakan mahasiswa di Indonesia merupakan gerakan politik nilai (values political movement) dan bukan gerakan politik kekuasaan (power political movement) yang merupakan fungsi dasar partai politik.Nilai-nilai universal tersebut juga hidup dalam konteks kesejarahan suatu gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa di Indonesia menterjemahkan nilai-nilai tersebut dalam konteks politik kontemporer Indonesia dalam bentuk agenda reformasi total sekarang ini berupa:
1. Amandemen UUD '45 menjadi konstitusi demokrasi,
2. Pencabutan Dwifungsi ABRI (TNI/Polri) atau penghapusan peran politik, bisnis dan teritorial TNI/Polri.
3. Pengadilan pelaku KKN sepanjang pemerintahan Soeharto, Habibie dan Abdurrahman Wahid,
4. Pengadilan pelaku kejahatan HAM sepanjang pemerintahan Soeharto, Habibie dan Abdurrahman Wahid.
5. desentralisasi atau otonomi daerah seluas-luasnya,
6. reformasi perburuhan dan pertanian.

Dibandingkan dengan gerakan politik kekuasaan yang menjadi ciri khas partai politik, dimana penetapan agenda dan target politik maupun pemilahan lawan dan kawan politik semata-mata sebagai urusan taktis dan strategis untuk memperkuat dan mengukuhkan posisi politiknya dalam percaturan kekuasaan sekarang dan di masa depan. Maka gerakan politik nilai yang menjadi ciri khas gerakan mahasiswa walaupun melakukan penetapan agenda dan target politik maupun pemilahan lawan dan kawan politik, tetapi samasekali tidak untuk memperkuat dan mengukuhkan posisi politiknya dalam percaturan kekuasaan. Contohnya, ketika gerakan mahasiswa menolak pemilu 1999 dimasa rezim Habibie, lebih disebabkan oleh perhitungan bahwa pemilu tersebut cacat demokrasi dan mnegkhianati agenda reformasi total. Tetapi, untuk 48 parpol peserta pemilu 1999, pemilu tersebut merupakan peluang untuk meraih dan mengukuhkan kekauasaan politik atau sekedar memperoleh legitimasi hukum untuk keberadaan partainya, bahkan sekedar memperoleh sedikit jabatan dan sejumput uang.

GERAKAN POLITIK NILAI UNTUK MENUNTASKAN REVOLUSI DEMOKRASI

Karena berdiri sebagai gerakan politik nilai, maka gerakan mahasiswa angkatan 2001 sekarang pun dengan luwes menetapkan sejumlah agenda dan target politik baru yang menghindarkan mereka dari jebakan dan manipulasi kepentingan elite maupun partai politik tertentu. Melalui pertarungan gagasan yang cukup tajam antar kelompok dan gerakan mahasiswa, sekarang secara praktis semua elemen gerakan mahasiswa "bersatu lagi" sebagai gerakan politik nilai, membela dan mengawal revolusi demokrasi dengan memperjuangkan agenda reformasi total yang mereka cita-citakan bahu membahu. Kini, kita semua menyaksikan sinergi gagasan dan kekuatan gerakan mahasiswa "bersatu" memperjuangkan agenda reformasi total atau enam visi reformasi ditambah dengan agenda menurunkan Abdurrahman Wahid, menolak kenaikan harga BBM dan sembako dan menjadikan KKN orde baru -partai Golkar sebagai musuh bersama (Common Enemy).

Disarikan dari berbagai sumber

Kekerasan dalam Gerakan Mahasiswa: Demonstran/Pemberang?

2006-04-08T06:04:00.000-07:00

http://www.bubu.com/kampus/maret99/fokus3.htm

Banyak kritik, gerakan mahasiswa belakangan ini dianggap tak lagi murni, dan sudah mulai memaksakan kehendak. Terutama karena merekapun mulai mempraktikkan kekerasan sebagai reaksi balik atas sikap represif aparat keamanan yang diterimanya. Kok bisa ya? Bukankah dulunya mereka semua adalah "anak-anak manis" yang berhasil didepolitisir oleh Orde Baru?

Dalam banyak pemberitaan pers, berbagai kesempatan perbincangan, atau sekedar nguping pembicaraan orang di bus, halte, atau mana saja, kemarin-kemarin ini memang sempat menguat kecemasan bercampur kecewa orang kebanyakan soal aksi-aksi mahasiswa belakangan ini. Keluhan mereka rata-rata sama: demonstrasi mahasiswa = macet di mana-mana, lalu soal turut beringasnya aksi-aksi mahasiswa dalam menyikapi perilaku represif aparat keamanan. Bahkan keluhan-keluhan ini kemudian bisa berkembang lebih parah lagi dan bermetamorfosis menjadi kecurigaan atas kemurnian motif dari setiap aksi mahasiswa, yang memang lebih banyak digelar dengan memenuhi-sesaki jalanan.

Untuk keluhan yang pertama –tanpa berpretensi mewakili suara seluruh kawan-kawan mahasiswa yang menggantungkan kerinduannya di jalan raya— harap dimaafkan. (Barangkali –mirip yang dilakukan para pekerja galian telepon atau ledeng— besok-besok setiap kali diadakan demonstrasi, mahasiswa harus memasang plang: "Maaf perjalanan anda terganggu. Anda harap mengambil jalan lain. Indonesia masih dalam perbaikan") Menduduki jalan raya dengan massa dalam jumlah besar memang sejak lama lazim dipakai untuk memperagakan protes kepada para penguasa yang tuli hatinya, beku nuraninya, dan membenci perubahan. Tujuannya jelas, sekali lagi peragaan. Unjuk rasa –bukan pertama-tama unjuk kekuataan— bahwa ada suara-suara ketidakpuasan yang gagal diserap oleh dinding-dinding gedung parlemen dan para penghuninya. Soal efektivitas cara ini, semua orang boleh berargumen dengan bukti masing-masing. Tapi cara ini memang sudah terlanjur menjadi tradisi. Karenanya, barangkali memang perlu ada proses pencanggihan metode aksi di masa mendatang, tentunya dengan tidak mengabaikan urgensi untuk mengakomodasi berbagai dukungan dan kritik dari masyarakat.

Memang, masih ada banyak cara menyatakan protes. Sebagai contoh, dalam bukunya The Politics of Nonviolent Action (1980), Gene Sharp mencatat ada sekitar 198 metode aksi nirkekerasan yang berhasil dihimpun dari sejarah gerakan politik dari berbagai belahan dunia. Itu yang tertulis, masih banyak metode yang tidak tertulis melekat dalam budaya masyarakat yang belum ditemukan. Juga, dari ke-198 aksi itu kemungkinan bisa berkembang lebih banyak tergantung kreativitas manusia dalam mengembangkannya sesuai dengan rezim politik yang dihadapinya. Dengan bukunya itu, Sharp -- yang pernah dijuluki sebagai ''Machiavelli nirkekerasan'' itu -- menolak anggapan umum bahwa metode nirkekerasan Gandhi tidak taktis untuk gerakan perubahan praktis untuk gerakan perubahan politik. Sebaliknya, kajian historisnya menunjukkan bahwa umat manusia dengan cara mereka masing-masing telah melakukan aksi nirkekerasan ketika ditindas oleh rezim berkuasa. Memang ada sebagian yang gagal mencapai perubahan politik cepat, tetapi sebagian besar berhasil mengesankan.
Dari sekian banyak macam metode aksi itu, Sharp membaginya ke dalam tiga bagian besar menurut derajat intensitasnya: (1) protes, demonstrasi, dan persuasi; (2) nonkooperasi ekonomi, sosial, politik; dan (3) intervensi tanpa kekerasan. Ketika dengan protes, demonstrasi, dan persuasi, sudah berhasil, metode nonkooperasi tidak dipergunakan. Metode intervensi dipakai hanya sebagai senjata pamungkas, ketika protes, persuasi, nonkooperasi, tidak berhasil.
Metode pertama adalah penyampaian tuntutan dengan jalan komunikasi publik, agar penguasa menanggapinya. Komunikasi tidak terbatas verbal, tetapi juga simbolik dan interaktif. Terdapat sekitar 54 metode termasuk di sini, di antaranya pernyataan publik, deklarasi, petisi, slogan, karikatur, poster, leflet, lobi, simbol pakaian, warna bendera, gambar seseorang sebagai protes, doa protes, drama, musik, parade, upacara kematian korban represi, pengiriman deputi perwakilan, duduk di jalan, walk-out, dan sebagainya.

Metode nonkooperasi adalah aksi nirkekerasan dengan cara tidak mau kerjasama dengan rezim atau memutus hubungan dengan rezim sehingga kepentingan rezim terganggu. Sekitar 103 macam metode termasuk di sini. Di antaranya, boikot, penundaan dukungan, mogok, keluar dari lembaga tertentu, tinggal di rumah saja, pergi hijrah, boikot ekonomi, embargo, sanksi ekonomi, menolak mendukung, menolak membantu, memblok komando dan informasi, menolak rapat, menolak dialog, dan sebagainya.

Metode intervensi diambil ketika kedua metode di atas tidak berjalan. Ia sebagai cara terakhir karena di dalamnya memiliki risiko tinggi. Metode ini adalah menekan secara psikologis dan fisik tanpa kekerasan kepada pihak lawan atau penguasa. Terdapat sekitar 41 macam aksi masuk di sini. Di antaranya ialah puasa, mempuasai hari-hari jatuhnya korban, mogok makan, menduduki tempat strategis, membuat alternatif organisasi massa, blokade tempat simbol penindasan, membuka kedok agen rahasia, membebaskan tahanan politik, memutus hubungan penguasa dengan pendukungnya, memojokkan posisi penguasa dari pergaulan internasional, dan sebagainya.

Sebagian besar aksi di atas telah dipraktikkan mahasiswa dalam banyak aksinya sepanjang tahun 1998 dengan hasil yang cukup gemilang. Prinsip dari semua aksi itu adalah nirkekerasan. Aksi demikian bisa berhasil efektif tanpa pengorbanan massa yang besar. Namun, aksi demikian akan efektif bila dilakukan secara konsisten, keberhasilan yang satu mendukung lainnya. Aksi nirkekerasan secara konsisten dapat meruntuhkan struktur bangunan kekuasaan, karena kekuasaan pada dasarnya bersandar pada hubungan kooperatif antara penguasa dan yang dikuasai, yaitu rakyat. Bila hubungan itu goyah dan retak, maka penguasa akan kehilangan pijakan. Semua jenis aksi di atas sedikit banyak menggoyahkan hubungan penguasa dan rakyatnya. Penguasa yang cerdas biasanya sangat tahu bahaya ini. Mereka akan segera merespons munculnya aksi dengan segera, bahkan sejak metode pertama muncul, kalau tidak ingin kehilangan basis kekuasaannya.

Sementara untuk keluhan yang kedua, jawabannya ternyata lebih sulit, dan sepertinya memang tidak cukup dengan sebuah permintaan maaf atau permakluman. Kalau dikatakan mahasiswa tidak mengerti politik tanpa kekerasan, itu tidak benar. Sebagian besar, kalau tidak dikatakan semua, protes mahasiswa selama ini sebenarnya demonstrasi tanpa kekerasan. Mahasiswa baru mengambil cara kekerasan, itu pun sangat minim seperti melempar dengan batu, sebatas untuk melindungi diri dari aparat yang brutal. Juga, demonstrasi mahasiswa selama Reformasi Damai antara Februari-Mei 1998 lalu yang berhasil menurunkan Soeharto hampir semua bersifat damai, tanpa kekerasan. Mengapa mahasiswa di Jakarta akhir-akhir ini tiba-tiba mengambil cara kekerasan? Melihat tindakan mahasiswa yang bersifat menyerang (offensive), mahasiswa kelihatan telah kehilangan daya kreasi dan terperangkap dalam cara kekerasan. Kawab-kawan mahasiswa sepertinya telah memasuki wilayah kekerasan. Mahasiswa telah menuntut perubahan politik dengan pemaksaan kehendak dengan kekuatan fisik (coercion by force) yang bisa mengerasi, melukai, bahkan menelan korban nyawa, mungkin nyawa mahasiswa sendiri, nyawa aparat, atau pihak lain.

Sejumlah suara kritik bahkan sudah mencemaskannya begitu jauh hingga ada yang sampai membayangkan bisa jadi saja nanti akan berkembang faksi-faksi garis keras dari kalangan mahasiswa yang berkembang mirip Brigade Merah di Italia, Tentara Merah di Jepang, atau kelompok-kelompok teroris ternama lainnya yang memang banyak beranggotakan para mantan aktivis mahasiswa yang sudah terlanjut frustasi dan memilih kekerasan dan terorisme sebagai sarana perjuangannya. Kalau sekarang baru pentung versus pentungan, gas air mata dan pelor versus lemparan batu ala intifadah, jangan-jangan di kemudian hari berkembang menjadi bom bunuh diri, atau modus-modus lain yang tak kalah menyeramkan. Wow!
Kalau mau disebut frustasi –sama seperti motivasi yang melatarbelakangi para anggota kelompok-kelompok penebar teror yang telah disebut di atas— barangkali memang ada sebagian kawan mahasiswa yang mengalaminya, tentunya dalam kadar dan tingkatan yang berbeda. Radikalisasi di mana-mana memang muncul dan berakar kuat dari menguatnya ketidakpuasan. Namun hal ini tidak bisa menjelaskan radikalisasi tiban –menjadi radikal dalam sekonyong-konyong— yang terjadi pada sekelompok besar mahasiswa Jakarta? Bukankah mereka terhitung "lebih miskin" tradisi aksi ketimbang banyak rekan mahasiswa di kota-kota "biang demo" seperti Bandung, Yogya, Semarang, Malang, Makassar, dan lain-lainnya?
Sejumlah analisis barangkali bisa kita pinjam untuk menjelasnya. Tapi sebagian besar bersepakat bahwa ada ketidakpuasan yang akumulatif, terus bertimbun. Kemarahan dan kekecewaan yang menggunung seperti itu memang selalu menjadi "lahan persemaian" yang subur bagi pemikiran-pemikiran radikal. Nah, hal itu makin kondusif karena "diberi pupuk", ada situasi yang secara obyektif mendukungnya, yakni berlarut-larutnya krisis ekonomi yang membuahkan kehancuran kredibilitas pemerintah di hadapan rakyatnya. Hasilnya, muncul sebuah kesadaran baru yang fenomenal, sebuah kesadaran to do something. Nah, begitu kesadaran ini hampir mematang, secara terus menerus dibenturkan oleh kenyataan empirik bahwa suatu perubahan senantiasa bukanlah sebuah proses tawar menawar yang berjalan mulus. Ada konflik keras di sana, ada korban yang jatuh karenanya. Di saat seperti itu, kekesalan yang memuncak akibat terlalu gemas menyaksikan perubahan yang diharapkannya tak kunjung terjadi, rasa frustasi mulai muncul. Cara-cara lama menegoisasikan kehendak pun mulai dikaji ulang. Sebagian mereka yang belum sampai pada kepenuhan pemahaman bahwa perjuangannya itu adalah sebuah "pekerjaan jangka panjang", tidak segan-segan memangkas akal sehatnya. Tanpa pikir panjang, mereka merasa perlu mengelaborasi lebih lanjut prinsip-prinsip nirkekerasan –tanpa menutup sikap pembelaan diri tentunya—dengan mencari jalan lain yang bisa lebih efektif, sekalipun sedikit banyak hal itu mengandung prinsip kekerasan yang dikecamnya sendiri. Situasi ini diperparah oleh belum terkonsolidasinya secara baik kesadaran massa. Sehingga setiap aksi yang dilakukan selalu beresiko bakal dimuati oleh banyak "turis-turis politik", sejumlah mahasiswa yang ikut aksi tanpa didukung oleh kematangan refleksi atas aksinya dan hanya mengalaminya sebagai sebuah petualangan yang memacu adrenalinnya –sebuah kebutuhan eksistensial yang memang melekat dengan karakter kemudaannya.
Penjelasan di atas dapat dengan mudah memperoleh pembenaran, cukup dengan mencermati betapa cairnya ikatan politis –apalagi ideologis— massa yang selama digelar. Harap maklum, setelah sekian lama didepolitisasi, sebagian besar kawan terlanjur menjadi mahasiswa yang mahal dan manja. Kehadiran sebagian mereka sebagai "penggembira" dalam setiap aksi sesungguhnya berbahaya –meskipun kuantitas mereka sangat signifikan untuk "menggentarkan" lawan. Dengan kesadaran politik yang masih sungguh cair, dan masih berkutat sebatas slogan, sulit bagi mereka untuk bisa menempatkan dirinya sebagai massa aksi.
Pantas dipertanyakan bila sebagian aktivis menilai bahwa dialektika pemikiran tentang paradigma gerakan telah selesai, seolah-olah telah terbangun sebuah ideologi gerakan yang terlalu suci untuk selalu direevaluasi. Kita bisa bersepakat pada perubahan politik sebagai muara dari pergerakan ini, tapi visi mereka yang menempatkan mobilisasi untuk melakukan perlawanan terbuka dan frontal justru akan berhadapan dengan tembok yang terlalu keras untuk bisa ditembus saat sebagian besar anggota masyarakat dan kelompok-kelompok strategis lainnya belum siap.

Ini jelas bukan penghakiman. Siapapun boleh saja setuju, atau berseberangan dengan analisis ini. Pahamilah, deras bergulirnya dinamika gerakan mahasiswa selalu membuka kemungkinan terjadinya perubahan-perubahan internal, ataupun pergeseran visi dalam memahami gerakan kita ini. Satu-satunya yang tak bakal berubah adalah kesepakatan kita bersama: kita akan terus bergerak sampai perubahan yang kita rindukan bakal terjelang. Setiap penindasan senantiasa akan mendatangkan perlawanan. Sepakat?

Andreas Ambar Purwanto

Teologi Pembebasan dan Gerakan Mahasiswa

2006-04-07T03:49:00.000-07:00

www.geocities.com/frontnasional/
teologi_pembebasan_dan_gerakan_m.htm

Oleh Herwindo

Gerakan mahasiswa pada era rezim diktator Soeharto hingga saat ini, tidak sedikit pula yang memberikan label bahwa gerakan liberal mulai mengembang. Stigmatisasi kaum radikal mulai menjamur pada kalangan bawah (masyarakat biasa) dan menebarkan wahyu pemberontakan, juga hal yang sempat menjadi mitos terbesar dalam setiap gerakan mahasiswa. Namun tidak kalah banyaknya opini, bahwa mahasiswa Indonesia yang radikal dan progressiv dari berbagai lingkungan sosial serta lintas kultur mulai memainkan perannya, fungsi sosialnya melalui gerakan-gerakan pembebasan.
Linkungan sosial di Indonesia mayoritas bangsa Indonesia yang religiusitasnya tinggi, menjadikan gerakan mahasiswa dengan misi pembebasannya dari penindasan totaliter Soeharto mendapatkan stereotip positif. Khususnya bagi umat Islam. Terideologisasi oleh teologi pembebasan. Tetapi di sini tidak berupaya untuk meng-klaim, bahwa gerakan penggusuran simbol orde baru (Soeharto) yang represif itu merupakan hasil kesadaran umat Islam yang menjadi mayoritas di Indonesia.
Namun bila berbicara formasi sosial yang menindas dari rezim Soeharto, berekses lebih pada pemeluk Islam dan membentuk bola salju atas pegerakan pembebasan yang digulirkan oleh intelektual muda Indonesia merupakan bentuk geneologis dari violence yang dilakukan negara (state). Adanya sosial gap, kaya-miskin dan tumbuhnya konflik horisontal adalah, anak kandung dari kebijakan pemerintah maupun negara yang timpang. Tidak adanya pemerataan kesejahteraan sosial.
Kemiskinan absolut yang bersumber pada minimnya pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan relatif yang merupakan akibat pertumbuhan ekonomi, menjadi abstraksi sosial yang nyata di Indonesia. Melalui “ideologi” pembangunan nasional, rezim Soeharto membangun kemiskinan dan krisis multi dimensional hingga sekarang. Kemiskinan adalah, sesuatu bisa (racun) disatu sisi dan memberi madu pada sisi lain.
Monopoli, kolusi, korupsi dan nepotisme sedari sang diktator Soeharto sampai saat ini merupakan komoditas yang surplus. Relasinya dengan tekstual teologi pembebasan yang bersinggungan dengan wacana agama sangat jelas yaitu, pembebasan aspek atau dimensi sosial dari teologi pembebasan melarang keras adanya eksploitasi dan manipulasi diberbagai bidang, baik secara fisik maupun psikis oleh dan/atau siapapun.
Bentangan relevansi dalam tulisan ini diberikan dapatlah disisipkan contoh seperti, dalam bidang ekonomi praktek riba dan monopoli yang mengedepankan nilai lebih dilarang keras (Qs. Al Baqarah 275-278). Segala bentuk zakat, infaq dan sedekah merupakan sugesti yang baik dan benar agar manusia tidak teralienasi atas dirinya dari lingkungan sekitarnya dan tidak mengadakan penimbunan harta yang mengakibatkan surplus yang pada akhirnya secara langsung mengeksploitasi manusia lainnya.
Hal lainnya yang dapat dijadikan pijakan identifikasi nilai-nilai teologi pembebasan yaitu, manusia memiliki hak untuk hidup, manusia memiliki hak untuk bereproduksi, manusia memiliki hak untuk berpikir bebas dan manusia memiliki hak untuk mendapatkan keadilan. Empat pointer ini merupakan nilai-nilai teologi pembebasan dalam ajaran agama Islam yang mungkin juga merupakan ajaran agama-agama lain di dunia.
Ada atau tidaknya korelasi antara pergerakan kaum intelektual muda atau mahasiswa dengan teologi pembebasan masih perlu dicari validitasnya dan kebenarannya. Namun jikalau berbicara humanitas, yang lekat juga dengan ajaran agama yang menjadi nilai-nilai teologi pembebasan dari pergerakan pembebasan untuk menciptakan perubahan sosial, yang dilancarkan mahasiswa bersama rakyat mungkin bukanlah hubungan yang insidental pula.
Intinya perubahan harus tetap ada, apapun alasannya dan seperti apa perubahan yang menjadi kebutuhan mahasiswa ? Perubahan yang mendasar, Revolusi Sosial !!!

Buloggate II dan Progresivitas Gerakan Mahasiswa

2006-04-06T00:47:00.000-07:00

Kompas, Senin, 15 april 2002

Ahmad Fuad Fanani

Perkembangan kasus dana nonbudgeter Bulog, sampai saat ini masih terus menarik untuk dicermati. Terlebih lagi pascaperistiwa penangguhan penahanan Akbar Tandjung oleh PN Jakarta Pusat hari Jumat.

Alasan dibebaskannya Akbar, menurut Humas PN Jakarta Pusat karena dia tidak lagi dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan bukti, ataupun mengulangi tindakan kejahatan lagi. Maka, keluarlah SK No 449.Pid.B/2002/PN Jak-Pus, yang menurut mereka berawal dari jaminan dari istri beliau. (Kompas, 7/4/2002)

Seperti sudah banyak diduga, penangguhan penahanan tersebut pasti menimbulkan banyak pertanyaan dan kontroversi. Kontroversi itu paling tidak, bisa dilihat dari kenyataan tidak dibebaskannya tahanan lain pada kasus yang sama, yaitu Rahardi Ramelan, Wilfred Simatupang, dan Dadang Sukandar. Bahkan, yang lebih aneh lagi, Rahardi Ramelan justru diperpanjang masa penahanannya 60 hari, dengan dalih untuk mempermudah pengusutan dan penanganan kasus tersebut.

Sebetulnya, dari fakta yang ada, tampak dari awal bahwa penanganan kasus ini jauh berbeda dengan kasus terdahulu (Buloggate I). Bila dahulu proses perjalanannya di DPR tidak bertele-tele, maka sekarang tampaknya sedikit terulur-ulur, tidak ada kekompakan, dan terjadi perubahan keputusan politik tiap detik.

Hal itu bisa terlihat tidak hanya di panggung politik saja, namun juga merambah pada penanganan hukum ataupun peliputan media yang tidak segegap-gempita masa lampau. Maksudnya, bila dahulu hampir semua media membangun wacana bahwa Gus Dur beserta kawan-kawannya harus diadili, maka yang tampak sekarang adalah seakan-akan terjadi politisasi pada kasus ini.

Meskipun publik akhirnya agak lega sedikit dengan ditahannya Akbar Tandjung pada 7 Maret 2002, tetapi itu tetap belum bisa memulihkan kepercayaan publik. (Kompas, 8/3/ 2002). Karena, sebagian besar dari mereka menganggap bahwa penahanan itu tak lebih dari sebuah sandiwara murahan dan gampang basi.

Apalagi, Akbar yang sudah jelas menjadi tersangka belum juga mau mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR. Jika ia tidak mau mundur dari Ketua Umum DPP Golkar, mungkin orang masih mau memaklumi, namun pada hal yang pertama tentu menimbulkan tanda tanya besar. Karena, persoalan moralitas politik dan keteladanan publik layak dipertimbangkan olehnya.

Fenomena gerakan mahasiswa

Pemerintahan Indonesia yang sedang berjalan di era transisi, agar tidak menyimpang ke otoritarianisme kembali, haruslah bergerak secara progresif, dinamis, dan kalau perlu revolusioner. Maka, penanganan atas penyelewengan dana Bulog ini haruslah diusut secara tuntas dan maksimal. Dalam hal ini, gerakan mahasiswa banyak diharapkan geraknya untuk memberikan pressure kepada pemerintah yang berjalan dengan lemah gemulai seperti saat sekarang. Namun, dalam menyikapi kasus Buloggate II, ironisnya gerakan mahasiswa mengidap penyakit yang tidak jauh berbeda dengan fenomena keadaan politik Indonesia di atas. Padahal, pada pemerintahan sebelumnya dan untuk kasus yang sama, gerakan mereka berjalan secara spektakuler, fenomenal, dan mengundang decak kagum sebagian rakyat Indonesia.

Bila kita amati gerakan mahasiswa 2001, setidaknya akan kita jumpai tiga warna gerakan berdasarkan pemetaan isu yang diusung dan diperjuangkan. (Tabloid Detak, Edisi Maret 2001)

Pertama, gerakan mahasiswa yang terkumpul dalam aliansi BEMI (Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia). Mereka terdiri dari PMII, Famred, Jarkot, Forkot, BEM PT Jawa Timur, serta sebagian gerakan kiri lainnya. Pada waktu itu, isu yang mereka perjuangkan adalah pembubaran Golkar, pengadilan Soeharto, dan desakan untuk percepatan pemilu. Dalam hal penurunan Gus Dur yang terlibat Buloggate I, mereka cenderung tidak larut serta bahkan terkesan membelanya.

Kedua, mahasiswa yang tergabung dalam BEMSI (Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia). Kelompok ini terdiri dari UI, ITB, Trisakti, UNJ, IPB, dan beberapa perguruan tinggi lainnya. Isu yang mereka usung dan perjuangkan adalah menuntut Gus Dur untuk turun, pembersihan KKN, pengadilan Soeharto, dan pelaksanaan enam agenda reformasi. Di antara beberapa elemen gerakan mahasiswa yang ada, merekalah yang paling gegap-gempita dan bersemangat untuk menurunkan Gus Dur.

Ketiga, kelompok yang tidak bergabung dengan mereka di atas dan berdiri membawa benderanya masing-masing. Mereka adalah KAMMI, HMI MPO, HMI DIPO, IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah), Alfonso (Aliansi Lembaga Formal Seluruh Indonesia), Hammas, dan lain-lain. Kelompok ini menganggap bahwa Gus Dur hanyalah entry point dari seluruh desakan untuk menegakkan clean and good governance. Maka, yang lebih diperlukan adalah revolusi sistemik atas segala perangkat politik dan budaya Indonesia.

Beberapa pengelompokan gerakan mahasiswa berdasarkan tipologi gerakan diusung, sampai sekarang masih bisa kita jumpai. Setidaknya sekarang ini ada kelompok mahasiswa kanan, kiri, dan tengah yang tampak muncul di permukaan. (Ahmad Fuad Fanani, Republika, 16/3/2002). Namun, berbagai tipologi gerakan mahasiswa 2002 yang ada tersebut, dalam penyikapannya terhadap kasus Buloggate II, sangat jauh tertinggal dari gerakan mahasiswa 2001. Karena, sampai persidangan Akbar yang ketiga kalinya, hanya BEM UI yang bisa kita saksikan bersama-sama menuntut. Meskipun KAMMI melakukan demonstrasi juga, itu hanya terjadi di daerah-daerah. Malahan, sekarang ini KAMMI dan gerakan mahasiswa kanan lainnya seperti Hammas dan HMI MPO lebih menyukai dan merasa perlu untuk melakukan demonstrasi mengutuk penyerangan Israel atas Palestina.

Kemudian, gerakan mahasiswa yang sering diidentikkan radikal, revolusioner, dan garang dalam berunjuk rasa seperti PMII, Famred, Forkot, Jarkot, dan lain sebagainya juga terlihat diam dan tenteram melihat permainan politik dan hukum di balik kasus Buloggate II ini. Padahal, merekalah yang dahulu paling agresif mengutuk Orde Baru, menuntut pengadilan Soeharto, dan mendesak pembubaran Golkar. Namun, pada kasus yang merupakan momentum pembukaan kotak pandora atas tuntutannya di atas, mereka kurang terlihat pro-aktif untuk meresponsnya.

Lantas, ke mana pula perginya dan istirahatnya gerakan mahasiswa yang bertipologi tengah-tengah seperti IMM, HMI DIPO, PMKRI, GMNI, GMKI, dan sebagainya? Kenapa mereka belum melakukan demonstrasi mengutuk pembantaian negara Palestina dan tidak juga mendesak penuntasan kasus Buloggate II sebagai perwujudan visinya sebagai agent of social change and moral control? Padahal, peran kesejarahan dan visi transformasi mahasiswa yang harum sepanjang sejarah dalam menegakkan keadilan dan demokratisasi, banyak ditunggu masyarakat banyak yang sudah jengah terimpit oleh krisis dan ketidakpastian politik.

Tuntutan kesejarahan

Menurut M Hatta, pemuda yang di antaranya sebagian besar terdiri dari para mahasiswa adalah harapan bangsa dan pelopor dalam setiap perjuangan. Pernyataan itu bukanlah sekadar pujian atau isapan jempol belaka, tetapi sebuah fakta sejarah yang tidak bisa dimungkiri. Hal itu tampak terlihat pada gegap-gempita perjuangan para pemuda Indonesia yang berhimpun dalam Budi Oetomo pada 2 Mei 1908, para pemuda yang menggalang persatuan Indonesia lewat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, Hatta dan kawan-kawannya di Belanda yang menyosialisasikan negara Indonesia, serta perjuangan Soekarno beserta angkatannya lewat pendirian PNI di Bandung yang bergerak memperjuangkan nasionalisme dan menolak hegemoni Belanda. Begitu juga, ketika persiapan proklamasi kemerdekaan, para pemuda Indonesia yang dipandegani Sukarni adalah mereka yang meyakinkan Soekarno dan Hatta untuk segera melaksanakan proklamasi itu. (Ben Anderson, Revoloesi Pemoeda, 1988)

Pernyataan Bung Hatta di atas relevan dengan keadaan sekarang, khususnya sebagai pemecut semangat kebangkitan dan progresivitas gerakan mahasiswa yang cenderung melemah. Karena, ketika partai politik sebagai organisasi politik resmi negara melemah fungsinya seperti saat ini, gerakan mahasiswalah yang dituntut untuk mengingatkan dan mendesak terus-menerus. Terlebih lagi partai politik Indonesia saat ini, tidak peka sama sekali terhadap isu-isu publik untuk pemberdayaan rakyat, pengentasan krisis, serta pencerdasan bangsa. Mereka lebih sibuk dengan isu-isu berdimensi aliran, uang, serta pembagian kekuasaan.

Oleh karena itu, tidak alasan lagi bagi gerakan mahasiswa untuk tidak bergerak dan menyatukan langkah dalam menegakkan kebebasan dan keadilan.

Pada dasarnya, gerakan mahasiswa merupakan sebuah gerakan budaya, karena ia memiliki kemandirian dan berdampak politik yang sangat luas. Oleh karena itu, mereka tidaklah boleh cepat puas dengan hasil yang dicapai. Gerakan mereka juga harus senantiasa menegakkan asas kebenaran politik dan pengungkapan kebenaran publik sekaligus. Maka, budaya Indonesia yang cenderung cepat puas dengan keadaan dan tidak peduli dengan perkembangan karena sibuk sendirian, tidaklah patut menjadi paradigma gerakan mahasiswa. (Yozar Anwar, Pergolakan Mahasiswa Abad ke-20, 1981)

Meskipun pemerintah, para politisi, anggota DPR, ataupun para eksekutif dan penguasa seperti tampak kita saksikan sehari-hari kurang berbudaya adiluhung, namun mahasiswa sebagai harapan bangsa terbesar tidaklah perlu terhinggapi virus tersebut. Terlebih lagi, budaya patron-client, malu, sungkan dengan senior, dan bermuka dua (munafik) yang banyak menjangkiti politisi dan sebagian masyarakat itu, bukanlah contoh yang bagus bagi para aktivis gerakan mahasiswa.

Agar gerakan mahasiswa menjadi progresif, dinamis, revolusioner, dan inklusif, menurut penulis, gerakan mahasiswa haruslah meniscayakan hal berikut ini.

Pertama, pro-aktif merespons keadaan dan teguh pendirian. Gerakan mahasiswa haruslah bersatu dalam visi penegakan keadilan dan penumpasan kemunafikan. Hal ini bisa dilakukan dengan saling memasok informasi untuk selanjutnya dilanjutkan pada penyusunan agenda aksi. Sedangkan teguh pendirian yang dimaksud di sini adalah gerakan mahasiswa haruslah bersifat independen dan tidak menjadi perpanjangan tangan para seniornya. Karena, hal ini biasanya hanya akan menimbulkan friksi di kalangan sendiri dan saling memperebutkan proyek demonstrasi.

Kedua, melakukan dialog transformatif-meminjam istilah Jurgen Habermas-untuk menciptakan masyarakat komunikatif yang demokratis. Bila selama ini gerakan intelektual cenderung elitis dan menggunakan bahasa yang mengawang, maka gerakan mahasiswa yang juga gerakan intelektual plus, haruslah mencerdaskan, mencerahkan, dan memberdayakan masyarakat yang selama ini banyak ditindas.

Ketiga, mendorong para aktivisnya untuk membentuk kapasitas intelektul yang memadai dan berjiwa intelektual organik-meminjam istilah Antonio Gramsci.

Hal ini berguna agar para aktivis gerakan tidak hanya sibuk di lapangan, kurang melakukan refleksi, dan cenderung bergerak secara pragmatis. Bila mereka mampu memiliki kapasitas intelektual yang tinggi, tentu saja akan berguna pada penyusunan strategi dan pengajuan alternatif konsep penyelesaian masalah yang dikritik secara lebih sistematis dan memadai.

Terakhir, ketidakpastian penanganan Buloggate II dan kelambanan pemerintah dalam melaksanakan agenda reformasi untuk menegakkan demokrasi adalah sebuah momentum yang baik untuk membangkitkan kembali progresivitas gerakan mahasiswa. Karena, kesempatan ini tidaklah bisa datang untuk kedua kali. Di samping, bila gerakan mahasiswa hanya diam dan tidak merespons secara kritis pada era kali ini, hal itu tentu saja mengkhianati kesadaran kesejarahan dan visitransformatif gerakan mahasiswa.

Viva gerakan mahasiswa Indonesia, semoga sukses perjuangan kita! Wallahu A'lam.

Ahmad Fuad Fanani Redaktur Pelaksana Jurnal Progresif DPP IMM, Mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN Jakarta

Gerakan Mahasiswa Tak Seperti Dulu

2006-04-04T22:12:00.000-07:00

Kompas, 29 Janunari 2001

AKSI-aksi mahasiswa yang belum lama surut dalam beberapa hari terakhir muncul kembali. Akumulasi mahasiswa yang terlibat dalam aksi turun ke jalan terus bertambah, tidak hanya di Jakarta tetapi juga di sejumlah kota besar lainnya. Gelombang mahasiswa yang bergerak menuju Gedung MPR/ DPR Senayan makin membesar dan diperkirakan akan terus memuncak dalam minggu ini. Mahasiswa dengan warna-warni jaket dan polah-tingkahnya kembali tampil di layar televisi, surat kabar, dan majalah-majalah. Akankah peristiwa dramatik yang masih sangat segar dalam ingatan kita, ketika mahasiswa berbondong-bondong menguasai gedung para wakil rakyat yang berakhir dengan tersingkirnya seorang presiden dari kekuasaannya, berulang kembali?GERAKAN mahasiswa tahun 2001 tidak sama sebangun dengan gerakan yang muncul di tahun 1998. Pada awal tahun 1998 belum ada tanda-tanda yang cukup berarti yang bisa ditangkap bahwa mahasiswa akan bergerak dalam jumlah yang masif dan cukup kuat untuk menantang penguasa otoriter Orde Baru yang telah bercokol selama 32 tahun. Ketika Soeharto dikukuhkan kembali oleh MPR yang dipimpin mantan Menteri Penerangan Harmoko untuk ketujuh kalinya sebagai Presiden Republik Indonesia, baru sejumlah kecil mahasiswa yang mulai resah dan melakukan konsolidasi. Namun, sekonyong-konyong gerakan itu muncul bagaikan bola salju, makin membesar dan makin cepat bergulir.
Diawali dengan bentrokan dengan aparat kepolisian dan militer yang masih represif pada 2 Mei 1998, gerakan itu dengan cepat menular ke semua kampus. Penembakan terhadap empat mahasiswa Trisakti 13 Mei 1998, yang hingga kini belum tuntas diungkap, semakin mengobarkan semangat perlawanan mahasiswa. Puluhan ribu mahasiswa pada 18 Mei menyerbu Senayan dan gelombang itu makin membesar hingga Soeharto terpaksa meletakkan jabatan kepresidenannya.
Aksi-aksi mahasiswa terus berlanjut hingga terpilih duet Presiden Abdurrahman Wahid-Megawati Soekarnoputri melalui pemilihan umum yang dinilai cukup demokratis. Setelah itu gerakan mahasiswa tinggal riak-riak kecil yang tidak jelas lagi target dan tidak didukung oleh visi yang luas. Namun, dalam beberapa hari terakhir gelombang aksi mahasiswa marak kembali.
Berbeda dengan gerakan mahasiswa tahun 1998 yang lebih didominasi oleh gerakan di luar kampus, aksi-aksi mahasiswa saat ini diawali dengan keterlibatan para aktivis organisasi formal kampus, baik yang tergabung dalam senat mahasiswa, badan eksekutif mahasiswa, maupun keluarga mahasiswa. Mereka adalah para aktivis yang umumnya berafiliasi dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) atau Jaringan Mahasiswa Indonesia (JMI) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
Keterkaitan itu dapat dengan mudah ditangkap dengan mendengarkan yel-yel dan lagu-lagu yang dinyanyikan ketika aksi maupun dari ukuran yang dipergunakan, yakni enam visi reformasi. Enam visi reformasi yang dimaksud adalah pencabutan Dwifungsi TNI/Polri, amandemen UUD 1945, otonomi daerah, supremasi hukum, pembudayaan demokrasi, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan Soeharto dan kroni-kroninya.
Sejak 15 Januari 2001, para aktivis lembaga formal kemahasiswaan ini bergerak dengan atribut-atribut kampusnya menyerukan dukungan terhadap Pansus Buloggate dan Bruneigate serta mengingatkan kembali enam agenda reformasi yang mereka perjuangkan. Para aktivis itu menolak dikategorikan dalam kelompok massa anti-Presiden Abdurrahman Wahid, meski dalam orasi mereka sangat kritis dan memberi nilai negatif kepada Abdurrahman Wahid. Bahkan dalam orasi maupun yel-yel mereka sering telontar tuntutan agar Abdurrahman Wahid mengundurkan diri.
***
KESATUAN-kesatuan aksi yang tidak berbasis agama, seperti Forum Kota, Jaringan Kota, Gerakan Mahasiswa dan Pemuda untuk Reformasi (Gempur), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Front Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Famred), Jaringan Kota, dan berbagai kesatuan aksi lainnya yang muncul setelah Soeharto tumbang belum memberikan sumbangan signifikan dalam gelombang aksi mahasiswa hari-hari ini. Mereka tengah berkonsolidasi untuk menyuarakan kembali tuntutan penghancuran Orde Baru, pengadilan Soeharto dan kroninya dalam mahkamah rakyat, dan pembubaran Partai Golkar. Dalam gelombang aksi yang berlangsung hingga akhir pekan lalu, baru sejumlah kecil mahasiswa yang turun ke jalan, sebagian lagi masih bersikap menunggu.
Akan tetapi, Jumat 26 Januari, di tengah gelombang mahasiswa dan massa anti-Abdurrahman Wahid, muncul sebuah kesatuan aksi baru yang menamakan diri Komite Mahasiswa Indonesia (KOMI). Tidak berbeda dengan para aktivis organisasi formal mahasiswa yang dapat diidentifikasi dengan mudah dari kelompok mana, asal-usul mereka dapat ditebak dengan mudah dengan mendengarkan jargon-jargon, yel-yel, dan lagu-lagu yang dinyanyikan. Tokoh-tokoh gerakan yang ada dalam KOMI merupakan para pemain lama yang dulu bergabung dalam Forum Kota, Famred, dan lain-lain. Namun, sebagian besar yang terlibat dalam KOMI memiliki keterkaitan dengan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang memiliki hubungan erat dengan Nahdlatul Ulama (NU).
Arif, aktivis KOMI, mengatakan bahwa kekisruhan politik yang terjadi selama ini dibuat oleh Orde Baru baik melalui teror bom, disintegrasi, maupun gerakan-gerakan politik lainnya. Orde Baru ingin agar kekuasaan kembali ke tangannya. Menurut Arif, mahasiswa yang terlibat dalam gerakan anti-Abdurrahman Wahid ada kaitannya dengan pudarnya organisasi kemahasiswaan berbasiskan agama dalam memonopoli sumber-sumber dana dari Bulog, Pertamina, dan badan-badan usaha milik negara lainnya. "Mereka lebih berorientasi pada kekuasaan," kata Arif yang juga ketua PMII Jakarta Timur itu.
Kaum "veteran" gerakan mahasiswa tahun 1998 masih sangat menentukan dalam aksi-aksi mahasiswa tersebut. Ada di antara mereka yang terlibat langsung dalam aksi namun ada juga yang sekadar menempatkan diri sebagai pengatur strategi dan sumber referensi. Sebagian besar di antaranya adalah tokoh-tokoh mahasiswa yang kelulusannya tertunda-tunda dan kuliahnya terkatung-katung atau mereka yang telah lulus tetapi tidak kunjung memperoleh pekerjaan.
"Gus Dur tidak bisa menjamin kehidupan saya. Sampai sekarang saya belum juga dapat pekerjaan," ujar seorang lulusan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah, Ciputat, yang ditemui saat berbincang-bincang dengan sejumlah aktivis mahasiswa yang akan menggelar aksi mendukung Pansus Buloggate dan Bruneigate.
***
KEKUATAN gerakan mahasiswa yang bergerak saat ini tidak banyak berbeda dengan polarisasi yang terjadi yang terjadi di tingkat elite politik. Mereka terpecah dalam kelompok anti-Abdurrahman Wahid, pendukung Abdurrahman Wahid, dan kelompok di tengah yang masih ragu-ragu. Kehadiran mereka dimeriahkan dengan sejumlah massa demonstran bayaran dan massa yang digerakkan oleh partai politik, yang mungkin akan terus bertambah dalam pekan ini. Kemurnian gerakan mahasiswa sebagai gerakan moral makin diragukan. Mereka tidak banyak berbeda dengan massa rakyat yang mudah diombang-ambingkan oleh kepentingan elite politik yang mengutamakan kekuasan. Dalam keadaan seperti itu tidak mudah gerakan mahasiswa tahun 2001 dapat merebut hati rakyat pada umumnya. Peran sebagai gerakan moral jangan-jangan direduksi menjadi sekadar kerumunan massa pengikut.
Dulu gerakan mahasiswa yang terserpih-serpih, tanpa pemimpin, menjadi sebuah mozaik yang membentuk kesatuan gerakan untuk meruntuhkan sebuah rezim yang lalim. Serpihan-serpihan itu kini tidak membentuk sebuah mozaik yang membuat orang kagum tetapi menjadi bagian dari sebuah kekuatan dan masyarakat yang terbelah.
Agus Haryadi, mantan aktivis Forum Salemba, mencoba menjelaskan mengapa gerakan mahasiswa yang ada sekarang tidak satu seperti dulu. Gerakan Mei 1998, kata Agus, memiliki musuh yang jelas, yakni Soeharto. Apa yang terjadi sekarang tidak berbeda dengan gerakan tersebut. "Sama seperti dulu, semula banyak mahasiswa yang takut dan ragu-ragu. Sekarang ini kita tengah menuju kristalisasi pendapat di kalangan mahasiswa. Ketika angin berembus cukup kuat, saya yakin mereka juga akan ikut," kata Agus yang masih menjalin hubungan dekat dengan para aktivis organisasi formal kemahasiswaan.
Fanni, aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung, mengemukakan, gerakan mahasiswa saat ini memang agak berbeda dengan gerakan tahun 1998. Pada tahun 1998 ada musuh bersama yang sama. Namun saat ini yang dipermasalahkan adalah tata nilainya. Namun, Fanni mengelak bahwa gerakan para aktivis organisasi formal kemahasiswaan yang ada saat ini terkait dengan KAMMI atau HMI. "Kami berjalan sendiri, kami punya visi sendiri, yang menjadi ukuran kami adalah enam visi reformasi. Ketika agenda itu tidak dijalankan, apakah oleh Presiden atau MPR, kami akan terus bergerak," ujarnya.
Masinton, aktivis Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), menuduh para aktivis organisasi formal kemahasiswaan telah menjadi partisan politik. Mobilisasi massa mahasiswa dengan isu Buloggate dan Bruneigate, menurut dia, patut dipertanyakan. Alasannya, kalau mau jujur DPR mestinya juga menuntaskan kasus penyelewengan dana bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai ratusan trilyun rupiah, bukannya terpaku pada penyimpangan dana Yanatera Bulog. "Mahasiswa sekarang memang sudah jadi partisan politik. Mereka itulah dulu para pendukung kekuasaan BJ Habibie," kata Masinton.
Namun, menurut Agus Haryadi, tuduhan itu tidak beralasan karena aktivis organisasi formal kemahasiswaan yang tergabung dalam Forum Salemba maupun badan-badan eksekutif mahasiswa bersikap kritis terhadap pemerintahan Habibie dan memperjuangkan terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil. Itu justru tidak dilakukan oleh Forkot dan lain-lainnya yang justru menyuarakan penolakan terhadap pemilu.
Fadjroel Rachman, anggota Presidium Forum Pascasarjana UI, berpendapat bahwa mayoritas mahasiswa yang menyuarakan pembubaran Orde Baru dan Golkar bukan berarti mereka pendukung Abdurrahman Wahid. Mahasiswa, kata Fadjroel, mengetahui bahwa dalang konflik elite politik saat ini adalah Golkar. Golkar memanfaatkan konflik politik untuk melindungi diri dari upaya-upaya semua elemen yang ingin menjalankan reformasi dan demokrasi.
"Bila Gus Dur terbukti secara hukum terlibat, mahasiswa tentu akan menuntut ia mundur. Namun bila tidak, seruan mahasiswa terhadap pembubaran Golkar akan makin gencar," kata Fadjroel.
Akan tetapi, Aznil, mahasiswa Universitas Mercu Buana yang pernah dihajar aparat saat bersama delapan kawannya hendak menerobos Istana semasa kekuasaan Habibie, menyatakan bahwa gerakan mahasiswa saat ini telah cacat. Mahasiswa terjebak dalam blok-blok politik, baik yang anti-Abdurrahman Wahid dengan dibungkus isu dukungan terhadap Pansus Buloggate dan Bruneigate ataukah para pendukung Abdurrahman Wahid. Mestinya gerakan mahasiswa sebagai gerakan moral berpihak pada rakyat, independen, dan tidak ikut dalam blok-blok politik.
"Saya kira rakyat sudah muak dengan gerakan mahasiswa. Perjuangan mahasiswa selama ini hanya dimanfaatkan untuk kepentingan elite. Mereka lupa bahwa demokrasi ini dibangun di atas darah, keringat, dan nyawa teman-teman," kata Aznil. (wis/win)

DARI JALANAN KE LSM: Kiprah Gerakan Mahasiswa dalam Pemilihan Umum

2006-04-04T00:32:00.000-07:00

http://www.transparansi.or.id/majalah/edisi5/5profil_1.html

Ketika gerakan mahasiswa masih asyik masyuk dengan aksi-aksi turun ke jalan, sejumlah pengamat politik khawatir para calon pemimpin bangsa ini lalai merumuskan agenda reformasi lebih lanjut, sehingga kesalahan sejarah, saat mahasiswa sukses menumbangkan Orde Lama, tapi gagal menyusun platform Orde Baru, akan terulang. Namun, tampaknya selama bulan Ramadhan lalu, banyak para aktifis mahasiswa yang mengkaji ulang arah gerakan mereka, dan kini tampil lebih dewasa dengan menempatkan diri sebagai mitra tanding pelaksanaan pemilihan umum bulan Juni 1999. Salah satunya adalah University Network for Free and Fair Election (UNFREL).
Resmi diumumkan pada tanggal 5 Desember 1998, University Network for Free and Fair Election atau dikenal juga sebagai Jaringan Perguruan Tinggi Pemantau Pemilu merupakan wujud kerjasama dari ---pada awalnya--- 14 perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk terlibat aktif dalam pemilihan umum bulan Juni mendatang.
Gagasan untuk aktif memantau pelaksanaan pemilu dan mendidik masyarakat tentang hak-hak mereka dalam pemilu muncul beberapa bulan sebelumnya, dengan berkaca pada pengalaman mahasiswa di negara-negara tetangga, seperti Muangthai dan Filipina. "Ide pembentukan Jaringan Universitas Pemantau Pemilu ini sebenarnya sudah lama sekali dicetuskan sebelum Presiden menawarkan kepada mahasiswa," kata Rama Pratama, mantan Ketua Senat Mahasiswa UI yang merupakan salah satu penggagas, "Pembentukan JUPP yang nantinya diwujudkan dalam kerja-kerja konkret ini merupakan semangat mendukung reformasi, khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilu."
Motor penggerak UNFREL lainnya, yaitu pengacara Todung Mulya Lubis, SH menekankan bahwa dasar berdirinya JUPP antara lain memperjuangkan keinginan rakyat agar pemilihan umum berlangsung langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga terwujud pemerintahan yang demokrasi. Mulya Lubis khawatir, tanpa pengawasan yang ketat, keinginan masyarakat ini tidak akan tercapai. 'Dengan mesin birokrasi kementerian dalam negeri dari pusat sampai ke kelurahan, maka amat banyak peluang terbuka bagi penyalahgunaan kekuasaan dan keberpihakan,'' kata mantan pengacara LBH Jakarta ini, sebagaimana dikutip harian Republika edisi 5 Desember 1998.
Sementara ahli sosiologi Dr. Riga Adiwoso Suprapto, dalam tulisannya dalam Pertemuan Nasional Pembentukan Jaringan Universitas Pemantau Pemilu 1999, menegaskan kewajiban moral sivitas akademika untuk menyukseskan pemilu. "Kekuatan perguruan tinggi adalah independensinya, kemampuannya bersikap netral, ketekadannya untuk mencari dan menyuarakan apa yang benar dan kejeliannya meneliti serta mengamati tindakan yang menyimpang," tulis Dr. Riga.
Luwes, Bebas, Terkendali
Sesuai dengan namanya pengorganisasian kegiatan dari UNFREL mengambil struktur organisasi jaringan (network organization). Masing-masing simpul jaringan memiliki kebebasan dalam menentukan kegiatan inti, hal yang didasarkan pada analisis kekuatan utama yang dimiliki. Dengan strategi demikian diharapkan timbul kesatuan yang bersifat saling melengkapi dalam setiap rangkaian kegiatannya.
Organisasi ini juga menganut asas keluwesan dan kebebasan (desentralisasi) dari setiap simpul untuk menentukan tata cara dan program kerja. Ikatan dengan simpul akan berupa koordinasi, kebersamaan dan komunikasi antar simpul, sehingga pada akhirnya aktivitas organisasi menjadi sejalan dan senada tanpa masing-masing saling mengintervensi. Sifat hubungan dengan induk akan lebih berupa pemberian pertanggung jawaban terhadap kegiatan. Hubungan dengan induk tidak berupa upaya mendapatkan ketentuan yang baku dari kegiatan yang akan dilaksanakan.
Organisasi induk (biasa disebut sebagi Tim Nasional) bertugas memfasilitasi proses komunikasi dan koordinasi dengan lembaga di luar jaringan serta jika perlu hubungan antar simpul. Dalam struktur organisasi, tim nasional dapat dianggap sebagai Information Clearing House sehingga kebutuhan informasi mengenai proses pemantauan yang diinginkan simpul-simpul dalam jaringan dapat diberikan begitu juga sebaliknya.
Secara organisasional, tim nasional tidak berhak turut campur dalam setiap kebijakan simpul. Namun, secara operasional, tim nasional memberikan gagasan prinsip, kriteria serta prosedur pemantauan yang perlu dipelajari, diperhatikan dan diolah oleh masing-masing simpul dengan pertimbangan kondisi dan konteks setempat. Tim nasional berisikan presidium inti yang berkewajiban mengembangkan dan mengadakan kontak dengan pihak dan lembaga lain di luar jaringan. Disamping itu tim nasional juga terdiri dari simpul-simpul program kegiatan yang melayani setiap simpul dalam jaringan.
Bukan Pemilu Belaka
Sebagai lembaga yang bersifat nasional dan didirikan dengan tujuan mewujudkan kedaulatan rakyat, UNFREL melakukan hubungan yang mutualistis baik dengan pihak perguruan-perguruan tinggi, pemerintah maupun dengan lembaga pemantau lainnya.
Tatanan organisasi UNFREL sendiri bersifat terbuka, bebas dan independen. Setiap anggota sivitas akademika boleh terlibat menjadi relawan gugus kerja, asalkan tidak terlibat secara aktif sebagai pengurus partai, tidak punya kepentingan golongan atau partai dan bukan anggota ABRI.
Sesuai dengan namanya yang merupakan jaringan antar perguruan tinggi, UNFREL lebih memprioritaskan mahasiswa dan dosen sebagai relawan, "Karena mereka merupakan kalangan civitas academica yang masih aktif terlibat dalam dunia akademis," ujar salah seorang pengurus.
Lingkup pantauan UNFREL tidak melulu berada pada urusan pemilu belaka. Lembaga ini memulai pekerjaannya semenjak masa-masa pra pemilu, yakni ketika proses penetapan UU pemilu, UU parpol dan UU Susunan dan Kedudukan sampai dengan proses registrasi pemilih dimulai hingga pada tahapan akhir pemilu. Tujuannya tentu demi menjamin agar pemilih dapat memilih dengan bebas tanpa tekanan dan dengan kerahasiaan yang terjamin sekaligus memastikan agar proses penghitungan suara dilakukan dengan jujur tanpa kecurangan.
Sebagai lembaga yang sifatnya swadaya, sumber pendanaan UNFREL berasal dari sumbangan donatur yang dapat berupa individu maupun lembaga dengan beberapa syarat sesuai dengan semangat reformasi. Segala bentuk sumbangan, baik yang berupa uang maupun barang diterima dengan perjanjian yang pada intinya menjamin ketiadaan intervensi dari donatur. Sementara sebagai upaya transparansi penggunaan dana, UNFREL menggunakan jasa akuntan profesional untuk melakukkan pencatatan audit. Pencatatan yang dilakukan minimal dua kali dalam setahun tersebut akan selalu dipublikasikan secara terbuka melalui media massa dalam negeri.

Gerakan Mahasiswa sebagai Gerakan Pemberdayaan dan Identitas (Bagian Pertama dari Dua Tulisan)

2006-04-03T01:53:00.000-07:00

http://www.transparansi.or.id/majalah/edisi20/20berita_4.html

Diskurkus tentang mahasiswa dan gerakannya sudah lama menjadi pokok bahasan dalam berbagai kesempatan pada hampir sepanjang tahun. Begitu banyaknya forum-forum diskusi yang diadakan, telah menghasilkan pula pelbagai tulisan, makalah, maupun buku-buku yang diterbitkan tentang hakikat, peranan, dan kepentingan gerakan mahasiswa dalam pergulatan politik kontemporer di Indonesia. Terutama dalam konteks keperduliannya dalam meresponi masalah-masalah sosial politik yang terjadi dan berkembang di tengah masyarakat.
Bahkan, bisa dikatakan bahwa gerakan mahasiswa seakan tak pernah absen dalam menanggapi setiap upaya depolitisasi yang dilakukan penguasa. Terlebih lagi, ketika maraknya praktek-praktek ketidakadilan, ketimpangan, pembodohan, dan penindasan terhadap rakyat atas hak-hak yang dimiliki tengah terancam. Kehadiran gerakan mahasiswa --- sebagai perpanjangan aspirasi rakyat ---- dalam situasi yang demikian itu memang amat dibutuhkan sebagai upaya pemberdayaan kesadaran politik rakyat dan advokasi atas konflik-konflik yang terjadi vis a vis penguasa. Secara umum, advokasi yang dilakukan lebih ditujukan pada upaya penguatan posisi tawar rakyat maupun tuntutan-tuntutan atas konflik yang terjadi menjadi lebih signifikan. Dalam memainkan peran yang demikian itu, motivasi gerakan mahasiswa lebih banyak mengacu pada panggilan nurani atas keperduliannya yang mendalam terhadap lingkungannya serta agar dapat berbuat lebih banyak lagi bagi perbaikan kualitas hidup bangsanya.
Dengan demikian, segala ragam bentuk perlawanan yang dilakukan oleh gerakan mahasiswa lebih merupakan dalam kerangka melakukan koreksi atau kontrol atas perilaku-perilaku politik penguasa yang dirasakan telah mengalami distorsi dan jauh dari komitmen awalnya dalam melakukan serangkaian perbaikan bagi kesejahteraan hidup rakyatnya. Oleh sebab itu, peranannya menjadi begitu penting dan berarti tatkala berada di tengah masyarakat. Saking begitu berartinya, sejarah perjalanan sebuah bangsa pada kebanyakkan negara di dunia telah mencatat bahwa perubahan sosial (social change) yang terjadi hampir sebagian besar dipicu dan dipelopori oleh adanya gerakan perlawanan mahasiswa.
Alasan utama menempatkan mahasiswa beserta gerakannya secara khusus dalam tulisan singkat ini lantaran kepeloporannya sebagai "pembela rakyat" serta keperduliannya yang tinggi terhadap masalah bangsa dan negaranya yang dilakukan dengan jujur dan tegas. Walaupun memang tak bisa dipungkiri, faktor pemihakan terhadap ideologi tertentu turut pula mewarnai aktifitas politik mahasiswa yang telah memberikan konstribusinya yang tak kalah besar dari kekuatan politik lainnya. Oleh karenanya, penulis menyadari bahwa deskripsi singkat dalam artikel ini belum seutuhnya menggambarkan korelasi positif antara pemihakan terhadap ideologi tertentu dengan kepeloporan yang dimiliki dalam menengahi konflik yang ada. Mungkin bisa dikatakan artikel ini lebih banyak mengacu pada refleksi diskursus-diskursus politik kekuasaan otoritarian Orde Baru yang sengit dilakukan di kalangan aktifis mahasiswa dalam dekade 90-an. Di mana sebagian besar gerakan-gerakan mahasiswa yang terjadi kala itu, penulis ikut terlibat di dalamnya. Tentunya, pendekatan analisis dalam artikel ini lebih mengacu pada gerakan mahasiswa pro-demokrasi jauh sebelum maraknya gerakan mahasiswa dalam satu tahun terakhir ini, yang akhirnya mengantarkan pada pengunduran diri Presiden Soeharto.
Pemihakan terhadap ideologi tertentu dalam gerakan mahasiswa memang tak bisa dihindari. Pasalnya, pada diri mahasiswa terdapat sifat-sifat intelektualitas dalam berpikir dan bertanya segala sesuatunya secara kritis dan merdeka serta berani menyatakan kebenaran apa adanya. Maka, diskursus-diskursus kritis seputar konstelasi politik yang tengah terjadi kerap dilakukan sebagai sajian wajib yang mesti disuguhkan serta dianggap sebagai tradisi yang melekat pada kehidupan gerakan mahasiswa.
Pada mahasiswa kita mendapatkan potensi-potensi yang dapat dikualifikasikan sebagai modernizing agents. Praduga bahwa dalam kalangan mahasiswa kita semata-mata menemukan transforman sosial berupa label-label penuh amarah, sebenarnya harus diimbangi pula oleh kenyataan bahwa dalam gerakan mahasiswa inilah terdapat pahlawan-pahlawan damai yang dalam kegiatan pengabdiannya terutama (kalau tidak melulu) didorong oleh aspirasi-aspirasi murni dan semangat yang ikhlas. Kelompok ini bukan saja haus edukasi, akan tetapi berhasrat sekali untuk meneruskan dan menerapkan segera hasil edukasinya itu, sehingga pada gilirannya mereka itu sendiri berfungsi sebagai edukator-edukator dengan cara-caranya yang khas".
Masa selama studi di kampus merupakan sarana penempaan diri yang telah merubah pikiran, sikap, dan persepsi mereka dalam merumuskan kembali masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya. Kemandegan suatu ideologi dalam memecahkan masalah yang terjadi merangsang mahasiswa untuk mencari alternatif ideologi lain yang secara empiris dianggap berhasil. Maka tak jarang, kajian-kajian kritis yang kerap dilakukan lewat pengujian terhadap pendekatan ideologi atau metodologis tertentu yang diminati. Tatkala, mereka menemukan kebijakan publik yang dilansir penguasa tidak sepenuhnya akomodatif dengan keinginan rakyat kebanyakan, bagi mahasiswa yang committed dengan mata hatinya, mereka akan merasa "terpanggil" sehingga terangsang untuk bergerak.
Dalam kehidupan gerakan mahasiswa terdapat adagium patriotik yang bakal membius semangat juang lebih radikal. Semisal, ungkapan "menentang ketidakadilan dan mengoreksi kepemimpinan yang terbukti korup dan gagal" lebih mengena dalam menggugah semangat juang agar lebih militan dan radikal. Mereka sedikit pun takkan ragu dalam melaksanakan perjuangan melawan kekuatan tersebut. Pelbagai senjata ada di tangan mahasiswa dan bisa digunakan untuk mendukung dalam melawan kekuasaan yang ada agar perjuangan maupun pandangan-pandangan mereka dapat diterima. Senjata-senjata itu, antara lain seperti; petisi, unjuk rasa, boikot atau pemogokan, hingga mogok makan. Dalam konteks perjuangan memakai senjata-senjata yang demikian itu, perjuangan gerakan mahasiswa --- jika dibandingkan dengan intelektual profesional ---- lebih punya keahlian dan efektif.
Kedekatannya dengan rakyat terutama diperoleh lewat dukungan terhadap tuntutan maupun selebaran-selebaran yang disebarluaskan dianggap murni pro-rakyat tanpa adanya kepentingan-kepentingan lain meniringinya. Adanya kedekatan dengan rakyat dan juga kekauatan massif mereka menyebabkan gerakan mahasiswa bisa bergerak cepat berkat adanya jaringan komunikasi antar mereka yang aktif ( ingat teori snow bowling)..Oleh karena itu, sejarah telah mencatat peranan yang amat besar yang dilakukan gerakan mahasiswa selaku prime mover terjadinya perubahan politik pada suatu negara. Secara empirik kekuatan mereka terbukti dalam serangkaian peristiwa penggulingan, antara lain seperti : Juan Peron di Argentina tahun 1955, Perez Jimenez di Venezuela tahun 1958, Soekarno di Indonesia tahun 1966, Ayub Khan di Paksitan tahun 1969, Reza Pahlevi di Iran tahun 1979, Chun Doo Hwan di Korea Selatan tahun 1987, Ferdinand Marcos di Filipinan tahun 1985, dan Soeharto di Indonesia tahun 1998. Akan tetapi, walaupun sebagian besar peristiwa pengulingan kekuasaan itu bukan menjadi monopoli gerakan mahasiswa sampai akhirnya tercipta gerakan revolusioner. Namun, gerakan mahasiswa lewat aksi-aksi mereka yang bersifat massif politis telah terbukti menjadi katalisator yang sangat penting bagi penciptaan gerakan rakyat dalam menentang kekuasaan tirani.

Arah Gerakan Mahasiswa Islam

2006-04-03T01:51:00.000-07:00

http://www.hidayatullah.com/2001/01/kolom2.shtml

Oleh: Andi Rahmat*

Di Era Represi
Satu penelitian pernah dilakukan oleh Dekmeijian terhadap fenomena maraknya gerakan Islam di berbagai kampus di Turki, sekitar era 80'an. Dalam penelitiannya, Dekmeijian menemukan bahwa terdapat hubungan yang erat antara dinamika aktivisme Islam dengan situasi politik yang berkembang pada saat itu. Dalam situasi dimana penguasa menerapkan kebijakan politik yang represif, menurut Dekmeijian, biasanya gerakan Islam lebih bisa eksis dan malahan makin memperlihatkan pertumbuhan yang luar biasa ketimbang gerakan-gerakan ideologis lainnya.
Pada kasus Turki, sebelum militer melakukan kudeta, di era 70'an, aktivisme kampus-kampus pada umumnya di dominasi oleh kelompok “kiri”. Pada masa itu simbol-simbol aktivisme “kiri” demikian menonjol. Kumis yang dibiarkan memanjang, tanpa jenggot, dan penampilan yang lusuh merupakan “trade mark” aktivis kampus. Namun demikian, ketika represi politik menjadi lebih kuat memasuki tahun 80'an, secara pelan-pelan simbol-simbol ini berubah dan digantikan oleh simbol-simbol baru yang dibawa oleh aktivis-aktivis Islam. Jilbab, jenggot dan sebagainya dengan cepat menjadi fenomena yang mendominasi berbagai kampus di Turki.
Mengapa hal yang demikian itu terjadi? Banyak jawaban yang bisa diberikan. Di antaranya yang relevan adalah bahwa fenomena maraknya aktivisme Islam pada era represi politik seperti itu sesungguhnya menunjukkan kemampuan bertahan dan adaptasi “wacana politik Islam” dalam beragam situasi yang berkembang. Islam menyediakan ruang yang relatif aman bagi banyak orang untuk mengartikulasikan ide-ide politiknya, yang paling oposan sekalipun. Dan memberinya kesempatan untuk memperluas gagasan tersebut menjadi satu formulasi sikap dan tindakan, yang dapat kita sebut sebagai “gerakan”, di bawah perlindungan citra religius yang kuat. Itu yang pertama.
Kedua, biasanya bersamaan dengan menguatnya represi politik, terlihat pula usaha-usaha untuk mengobjektifkan ajaran-ajaran Islam ke dalam bentuk kehidupan praktis masyarakat juga kian marak. Pada saat seperti itu, biasanya penerbitan-penerbitan Islam, setelah melalui sensor yang ketat, dibiarkan tumbuh secara terbatas sebagai bentuk akomodasi yang mungkin bagi penguasa di negeri-negeri Islam untuk memperlihatkan “toleransinya” terhadap pelaksanaan kehidupan keagamaan yang dianut oleh mayoritas rakyatnya. Namun begitu, sekalipun dibatasi, tumbuhnya penerbitan Islam ini tetap menjadi suatu alternatif yang paling sehat dan aman bagi perluasan aspirasi-aspirasi Islam, sekaligus juga relatif dapat mengobjektivisikan gagasan-gagasan keIslaman dalam bentuk-bentuk yang tidak kelihatan konfrontatif.
Kedua hal di atas tidak bisa dilakukan oleh gerakan-gerakan ideologis lainnya, seperti gerakan-gerakan “kiri”. Perlu pula diingat, sekalipun begitu, dalam situasi politik yang serba represif, hanya gerakan Islam yang membawa format moderat sajalah yang paling mungkin untuk tumbuh dan marak dikampus-kampus. Sebaliknya, gerakan-gerakan Islam yang cenderung radikal, biasanya juga menemui nasib mirip dengan gerakan-gerakan kiri.
Alasannya, pertama, karena gerakan-gerakan radikal itu tidak memberi satu ruang yang aman bagi masyarakat yang tengah dikungkung oleh teror represi penguasa. Dan kedua, karenanya, gerakan-gerakan tersebut menjadi kelihatan tidak realistis dan jauh dari kenyataan sehari-hari yang dihadapi oleh mayoritas masyarakat, khususnya mahasiswa.
Untuk konteks Indonesia, apa yang diteliti oleh Dekmeijian itu sedikit banyak memiliki hubungan-hubungan yang layak kita pertimbangkan. Betapapun juga, maraknya aktivisme Islam di berbagai kampus-kampus sejak era 80'an dan kemudian menjadi fenomena dominan di era 90'an, menunjukkan beberapa gejala yang mirip dengan apa yang dialami di Turki. Terlepas dari pelbagai teori mengenai sumbangsih politik akomodatif yang dilancarkan oleh Orde Baru terhadap ummat Islam, kita tetap saja dapat melihat bahwa sifat pertumbuhan tersebut sangatlah khas dan memiliki ciri-ciri independensi tertentu yang tidak cukup dijelaskan semata-mata dari sudut pandang teori-teori akomodasi Orde Baru semacam itu. Kita menemukan pada aktivisme Islam itu gejala oposan yang kuat terhadap Orde Baru, baik dari sudut wacana yang dikembangkannya, maupun dari sudut ide-ide dasar yang dianutnya, terutama sekali dalam menilai hubungan-hubungan mereka dengan penguasa Orde Baru. Dan ini terbukti dari sikap yang ditampakkan oleh mayoritas aktivis Islam yang tumbuh dikampus-kampus disepanjang era tersebut. Yakni pada saat menjelang akhir kekuasaan Orde Baru dan berlanjut hingga ke masa-masa berikutnya, pada era Habibie dan Abdurrahman Wahid.
Di Era Liberalisasi
Kalau kita melihat sepanjang era represi Orde Baru aktivisme Islam di kampus-kampus sedemikian marak, maka di era dimana keterbukaan politik menjadi suatu keniscayaan seperti yang tampak pada hari ini, kita perlu pula mencermati sejauhmana sesungguhnya kemampuan gerakan Islam untuk mempertahankan dominasinya dalam aktivisme di kampus-kampus. Hal ini penting, mengingat dari penelitian Dekmeijian diperoleh kesimpulan bahwa pada keterbukaan politik biasanya aktivisme Islam akan mengalami kemerosotan. Dan kemerosotan ini biasanya pula diikuti oleh bangkitnya aktivisme jenis lain, sebagai alternatif bagi aktivisme Islam yang dominan itu, yang pada umumnya merupakan varian-varian dari ide-ide gerakan “kiri”.
Akhir-akhir ini terlihat maraknya kembali mahasiswa di berbagai kampus yang menampakkan dan mempergunakan atribut-atribut dan simbol-simbol dari gerakan kiri. Tidak hanya itu, kita pun melihat bangkitnya antusiasme di kalangan mahasiswa untuk terlibat atau melibatkan diri dalam wacana-wacana kiri. Berbagai buku diterbitkan mengiringi bangkitnya antusiasme tersebut. Satu kemarakan yang menyerupai kemarakan yang sama dengan gairah aktivisme Islam di era 80 dan 90'an. Pada saat yang sama, nampak pula satu gejala dimana aktivisme Islam seperti kehilangan daya cengkramnya. Sekalipun barangkali masih dalam wujud kekhawatiran-kekhawatiran, namun melihat kecenderungan yang berkembang di kalangan aktivis Islam yang terlihat tidak serius menanggapi persoalan ini, bukan tidak mungkin dalam beberapa waktu mendatang, bandul fenomena aktivisme mahasiswa akan bergerak ke “kiri”.
Mengapa demikian? Dalam hemat kami, era liberalisasi politik ini sedikit banyak telah pula menyedot perhatian mayoritas aktivis Islam untuk segera terlibat di dalamnya. Dan ini yang paling klasik. Biasanya, keterlibatan seperti ini mengandung implikasi sosial berupa biaya yang mesti ditanggung oleh Gerakan Islam dalam bentuk tersedotnya banyak tenaga dan pemikiran untuk mengiringi keterlibatan tersebut. Selain itu, pada saat yang sama, seringkali pula kita lupa. Yakni sekalipun aktivisme Islam di kampus-kampus tersebut berangkat dari suatu kesadaran yang memiliki bentuk dan arah yang jelas (manifest), akan tetapi kerangka kerja dari bentuk kesadaran tersebut masihlah berbentuk bahan baku yang mesti diolah lebih jauh lagi menjadi produk-produk jadi yang siap dikonsumsi. Dan di sinilah problem klasik gerakan Islam muncul, yaitu memformulasikan gagasan-gagasan politiknya menjadi serangkaian program dan tindakan-tindakan nyata, yang dapat diukur secara terbuka oleh masyarakat luas untuk diberi nilai, apakah gagasan tersebut realistis bagi mereka atau tidak.
Masalahnya, kebiasaan-kebiasaan yang berkembang selama era represi militer dimana ide-ide pada umumnya dikembangkan dalam bentuk formulasi normatif, demi menjaga ruang aman gerakan dari intimidasi penguasa, berdampak pula hingga pada era liberalisasi. Salah satu kebiasaan tersebut adalah penawaran gagasan-gagasan dalam bentuk slogan dan jargon yang seringkali pula tidak realistis. Misalnya, yang paling sering ditemukan adalah jargon semisal “Hukum Islam Tegak Maksiat Hilang”. Dari sudut pandang syar'i saja jargon ini sudah bermasalah. Sebab sesungguhnya tujuan penerapan hukum Islam bukanlah melawan sunnatullah, yaitu hilangnya maksiat itu sendiri, tetapi tujuan sesungguhnya adalah membuat agar maksiat-maksiat tersebut tidak nampak secara terang-terangan di dalam masyarakat dan tidak menjadi fenomena yang umum. Kemudian dari sudut strategis, jargon ini juga bersifat millenerianistis, mengobral janji-janji dan karena itu mudah mengundang kekecewaan. Hemat kami, alangkah baiknya jika gerakan Islam lebih konsentrasi pada peneloran ide-ide yang terkait langsung dengan kehidupan praktis masyarakat.
Karena hal-hal di atas, di era liberalisasi politik seperti sekarang ini, gerakan mahasiswa Islam (GMI) potensial untuk mengalami kebekuan manakala konsentrasi dan formulasi ide-idenya tidak berhasil dikukuhkan ulang. Perhatian yang sedemikian besar terhadap gejolak-gejolak sosial dan politik kontemporer yang mengiringi perubahan-perubahan besar dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia saat ini, selain merupakan kewajiban “kesejarahan” GMI, pada sisi lain sesungguhnya pula mengandung ancaman-ancaman serius. Bentuk ancaman ini beragam, mulai dari kemungkinan mengecilnya basis konstituen hingga pada bentuk kegagalan dalam mengadvokasi kepentingan-kepentingan ummat. Dalam hal mengadvokasi kepentingan ummat, lubang terbesar yang paling berpeluang menjerat GMI adalah keragu-raguan yang timbul dari ketiadaan rasa percaya diri terhadap usaha-usaha untuk mengangkat isu-isu ummat Islam, baik nasional maupun global, sebagai “isu identitas” yang dominan.
Kerangka Kerja Gerakan Mahasiswa Islam
Menghadapi perubahan-perubahan seperti di atas, GMI tidak pelak lagi mesti merumuskan kerangka kerjanya yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Ringkasnya, kerangka kerja ini merupakan rangkaian agenda-agenda mendasar yang secara sistematis menunjukkan Gamis untuk beradabtasi secara tepat dengan kondisi dan situasi yang terus berubah.
Pada kesempatan ini, kami menganjurkan agar GMI mulai secara proaktif memandang keterlibatannya dalam setiap peristiwa sejarah sebagai satu kewajiban yang tidak terelakkan. Pertama, karena GMI hakikinya adalah manifestasi langsung dari cita-cita kebangkitan Islam yang memikul beban untuk menggerakkan kebangkitan itu mengikuti gerak waktu yang selalu kedepan. Kedua, bahwa GMI juga mewakili aspirasi paling mendasar yang dibawakan oleh cita-cita normatif Islam dalam mewujudkan masyarakat Islami yang menjamin terbentuknya formasi sosial yang mencerminkan cita-cita tersebut. Ketiga, terkait dengan isu-isu perubahan kontemporer, GMI juga memikul tanggung jawab sebagai garda depan (vanguard) dari usaha-usaha ummat Islam untuk mengarahkan bandul sejarah kearahm mereka, yang selama sekian lamanya berpihak pada kepentingan-kepentingan yang tidak sejalan dengan Islam.
Dan untuk mewujudkan itu, usaha-usaha seperti mengkonsolidasikan formasi gerakan kedalam bentuk-bentuk yang lebih mengakar pada orisinalitas gagasan-gagasan dan metodologi gerakan Islam yang modern menjadi hal penting yang perlu dikedepankan. Betapapun juga eksistensi GMI memiliki ketergantungan yang sangat besar terhadap orisinalitas gagasan-gagasannya. Dalam hal ini, makin orisinil ia berpijak pada Islam dalam pertumbuhannya, maka akan makin mungkin baginya untuk tetap mempertahankan eksistensinya. Kemudian, agar pada saat yang sama GMI tidak terjebak dalam bahaya kebekuan, ketidak fleksibelan, ketidakrealistisan dan semacamnya, orisinalisme tersebut haruslah diarahkan pada bentuk-bentuk yang lebih dinamis. Artinya, GMI yang paling mungkin diwujudkan adalah gerakan yang mampu menampakkan sikap-sikap moderasi, toleran terhadap perubahan, dan cepat beradabtasi dengan situasi. Kedua hal tersebut akan semakin mungkin manakala ditopang pula oleh konsistensi gerakan mahasiswa Islam dalam membina dan melahirkan kader-kadernya. Hanya dengan konsistensi pembinaan kader maka gerakan tidak akan kehilangan iron stock-nya, dan pada saat yang sama akan lebih mudah baginya untuk mengantisipasi dampak pertumbuhan gerakan-gerakan yang tidak sejalan dengan Islam. Wallahu `alam bissawab.

* Penulis adalah Ketua Umum KAMMI Pusat periode 2000-2002

Dilema Gerakan Mahasiswa Metropolitan

2006-04-03T01:44:00.000-07:00

http://www.hidayatullah.com/sahid/9812/ihwal3.htm

Siapapun yang mencermati gerakan mahasiswa saat ini, terutama di Jakarta, sebenarnya sulit untuk tidak mengatakan bahwa agenda politik mahasiswa sangat bersinggungan dengan agenda politik di luar kelompok mahasiwa. Sebab, meskipun muncul pernyataan bahwa gerakan mahasiswa tidak ditunggangi, kenyataan di lapangan menunjukkan ada keterkaitan yang erat sebagian gerakan mahasiswa dengan sejumlah LSM.
Saat ini ada sejumlah gerakan mahasiswa antara lain, Forum Kota (Forkot), Forum Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Famred), Komite Mahasiswa dan Rakyat Anti Dwifungsi ABRI (Komrad), Forum Bersama (Forbes), Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jabotabek (FKSMJ), Keluarga Besar Universitas Indonesia (KBUI), Front Jakarta, Forum Salemba (Forsal), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan banyak lagi.
Massa berbagai gerakan mahasiswa ini biasanya bersifat lintas universitas. Meski demikian ada universitas tertentu yang menjadi kantong-kantong utama. Paling tidak itu terlihat pada saat penggempuran Sidang Istimewa MPR-RI yang lalu. Misalnya kelompok mahasiswa Forbes, berintikan mahasiswa Universitas Nasional dan Universitas Trisakti. Forum Kota, meskipun anggotanya dari berbagai universitas, tapi basis massanya berasal dari Universitas Kristen Indonesia dan Universitas Katolik Atmajaya.
Demikian juga Famred yang merupakan 'pecahan' dari Forkot sebagian besar massanya dari Universitas YAI Persada. Meski aspirasi gerakan mahasiswa tidak selalu seragam tetapi pola yang dipakai sering kali sama. Misalnya, Front Jakarta dan Famred yang merupakan pecahan dari Forkot, pola gerakan mereka sama dengan Forum Kota karena mereka satu induk.
Dalam pelaksanaan di lapangan koordinasi mereka tergolong rapi. Misalnya dalam menggempur DPR selama berlangsungnya sidang istimewa mereka membagi berbagi rute menuju DPR menurut kelompoknya. Misalnya Famred, Komrad dan Kobar menggempur dari jalan Diponegoro. Forkot di samping menembus dari jalan Sudirman juga menggempur dari arah Jembatan Slipi yang sebelumnya mengambil jalan memutar dari Cawang ke tol Tanjung Priok. Sedangkan FKSMJ yang bermarkas di Universitas Dr Moestopo mengambil jalan Asia Afrika dan lain-lain. Ketika melakukan aksi menolak SI, berbagai elemen gerakan mahasiswa ini sempat menyatukan diri dalam wadah yang bernama Akrab.
Keterkaitan gerakan mahasiswa dengan kelompok di luar mahasiswa yang paling mudah dilihat pada saat aksi bersama. Forbes dan Komrad misalnya sering menggelar aksi bersama dengan kelompok Aldera (Aliansi Demokrasi Rakyat, yang tokohnya Pius Lustrilanang pernah diculik), Yayasan Pijar, Partai Rakyat Demokratik (PRD). Ini terlihat pada aksi di depan gedung DPR dan Taman Suropati.
Komrad dan Kobar malah sering menggunakan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) sebagai posko gerakan mereka. Forkot kabarnya sering menggunakan kantor sebuah surat kabar di Jakarta sebagai tempat rapat.
Menurut Fahri Hamzah, mantan Ketua KAMMI, massa mahasiswa sebenarnya mudah diciptakan, apalagi ketika demonstrasi dan aksi massa menjadi kegiatan ekstra kuliah baru bagi mahasiswa. Karena itu untuk memperoleh massa yang berjumlah besar lebih banyak dipengaruhi isu yang dikedepankan pada saat demonstrasi berlangsung. Sementara pembuatan isu lebih banyak ditentukan oleh elit gerakan mahasiswa. Dengan kata lain, menurut Fahri, gerakan mahasiswa sangat ditentukan oleh elit mahasiswa pada kelompok itu.
Meskipun massa mahasiswa tidak berhubungan dengan kelompok di luar gerakan mahasiswa, tetapi elit mahasiswa inilah yang sering mengintrodusir ide-ide dari luar ke dalam gerakan mahasiswa. "Mereka sering mendapatkan data-data yang baru dari sejumlah LSM," tambah Fahri Hamzah. LSM merupakan institusi yang paling banyak menampung persoalan yang berkembang di masyarakat, mulai dari kasus tanah sampai korupsi mega trilyun.
Meskipun mereka nampak sering menyatu dalam berbagai aksi mahasiswa bahkan menyatukan diri dalam wadah yang bernama Akrab namun bukan berarti mereka tanpa konflik. Misalnya dalam menyikapi Deklarasi Ciganjur yang dicetuskan oleh empat tokoh yakni M Amien Rais, Abdurrahman Wahid, Megawati, dan Sri-Sultan Hamengkubuwono. Sebagian dari mereka tegas-tegas menolak deklarasi Ciganjur, karena dianggap terlalu lembek terhadap rejim Habibie.
Demikian juga pecahnya Forkot menjadi Famred dan Front Jakarta menunjukkan adanya ketidaksamaan langkah dalam gerakan mahasiswa. Sebagaimana firman Allah, "Tahsyabuhum jamiah waqulubuhum satta, mereka seakan-akan menyatu padahal hati-hati mereka tercerai-berai." ·
--Haryono

Politik Mogok Makan

2005-03-22T07:55:00.000-08:00

Didik Supriyanto - detikcom

Jakarta - Berita mogok makan menentang kenaikan harga BBM, mengingatkan saya akan kejadian di Kampus Bulaksumur, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, pada pertengahan 1991. Saat itu, aktivis mahasiswa UGM sedang terbelah, menyusul keluarnya kebijakan SMPT (Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi) dari Menteri Fuad Hassan.

Keberadaan SMPT sebetulnya sudah lama dinantikan mahasiswa. Maklum, sejak diterapkannya kebijakan NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaa)oleh Menteri Daoed Joesoef pada 1978, praktis tiada lagi lembaga representasi mahasiswa di tingkat universitas. Dewan Mahasiswa yang memotori gerakan mahasiswa 1978 dibubarkan pemerintah, menyusul serbuan tentara ke kampus untuk menumpas gerakan anti-Soeharto menjelang SU-MPR 1978.

Meski demikian, penerapan kebijakan SMPT ternyata menimbulkan prokontra. Di satu pihak, sekelompok mahasiswa, yang dimotori oleh Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) dan Badan Perwakilan Mahasisswa Fakultas (BPMF), bersikeras agar Senat Mahasiswa (SM) UGM segera dioperasionalisasikan. Kelompok ini percaya bahwa SM UGM akan efektif menyalurkan aspirasi mahasiswa dan mengontrol kebijakan rektorat.

Di lain pihak, muncul sekelompok mahasiswa yang menentang operasionalisasi SM UGM, karena lembaga ini dinilai tidak memiliki otonomi sebagaimana dulu pernah dimiliki Dewan Mahasiswa. Kelompok ini khawatir, kehadiran SM UGM hanya akan dijadikan stempel oleh pejabat-pejabat kampus, sebagaimana DPR dijadikan stempel oleh pemerintah.

Prokontra itu berlangsung berbulan-bulan, lewat diskusi formal maupun nonformal. Pers mahasiswa UGM mendokumentasikan masalah ini dengan baik, demikian juga dengan media lokal, seperti Kedaulatan Rakyat dan Bernas. Namun diskusi mesti diakhiri, dan aksi harus dimulai. Dan ketika rektor UGM mengesahkan SM UGM, kelompok yang tidak setuju pun memulai aksi penentangan.

Kelompok penentang ini, menggelar aksi lewat demo keliling kampus dan orasi-orasi di halaman Balairung Gedung Pusat UGM. Demi menjaga kelanjutan aksi penetangan mereka berkemah, mendirikan tenda di halaman Balairung. Ini pun masih belum cukup. Untuk menunjukkan keseriusan aksi penentangan, beberapa aktvis melakukan aksi mogok makan.

Jadilah, di bawah bohon bodi di halaman Balairung Gedung Pusat UGM, berdiri tenda kemah yang di dalamnya 'dihuni' beberapa mahasiswa yang sedang mogok makan.

Mungkin aksi mogok makan itu bukan kali yang pertama dalam rentang gerakan penentangan pada zaman Orde Baru. Namun, aksi ini cukup memperkenalkan bentuk-bentuk perlawanan baru yang diusung mahasiswa, selain yang konvensional, seperti orasi, demonstrasi dan juga apa yang disebut dengan happening art.

Namun jenis aksi baru ini segera kehilangan maknanya, paling tidak di lingkungan kampus UGM. Kenapa? Pertama, aksi mogok makan itu tidak sampai pada titik yang dramatik, misalnya pelakunya sampai meninggal, atau setidak-tidaknya sampai merepotkan tenaga medis sehingga publikasi runtutan kejadian tersebut bisa mengharibiru banyak orang; kedua, kenyataanya kebijakan yang ditentang tetap berjalan karena pengambil kebijakan 'tak tersentuh' oleh aksi mogok makan.

Sejak dimulainya aksi mogok makan menetang penerapan SMPT sebetulnya publikasi media lokal dan penyebarluasan infomasi dari mulut ke mulut lumayan seru. Namun, ketika memasuki hampir sepekan ternyata 'tidak terjadi apa-apa' dengan si palaku aksi mogok makan, maka keseriusan aksi mogok makan itu dipertanyakan. Mereka benar-benar cuma mau main gertak. Celakanya, ketika yang digertak tidak surut, mereka pun menurunkan derajat aksinya jadi sekadar main-main.

Mereka mengaku hanya mogok makan. "Ini kan aksi mogok makan, jadi minum dan merokok jalan terus," kata aktivis yang mendampingi mereka yang mogok makan. "Setiap malam kita kasih minum sari kacang hijau, biar fisiknya kuat....."

(diks/)

Sumber

Rekonstruksi Soliditas Gerakan Mahasiswa

2004-08-04T08:03:00.000-07:00

Oleh R. Andriadi Achmad
Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa KM Universitas Andalas

Mobilisasi pergerakan mahasiswa setiap dekade zaman dilekati karakteristik dan tantangan yang berbeda-beda. Terlihat pada masing-masing zaman menampilkan figur, isu, problem yang berbeda. Menarik benang example, pergerakan mahasiswa Angkatan 66 membumikan isu otoritarian state dengan ‘Ikon tritura’. Angkatan 74 (Malari) mengusung isu NKK/BKK dengan ‘Ikon otonomisasi’. Angkatan 78 mengangkat isu perlunya merealisasi demokrasi, transparansi, akuntabilitas, bahkan pelaksanaan pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dengan ‘Ikon menolak Soeharto sebagai calon presiden’ (Demokrasi Suatu Keharusan, Anwari WMK, 2004). Angkatan 98 mengumbar isu reformasi dengan ‘Ikon enam visi reformasi’. Angkatan 2001 dengan isu reformasi jilid 2 berikon ‘Demokratisasi’. Akankah, angkatan 2004 harus mengusung isu revolusi dengan ‘Ikon Cut Generation (potong generasi) ?.

Power pergerakan mahsiswa, terdeskripsi sungguh menakjubkan. Membukakan memori kita pada tesis filsuf Hanna Arendt ‘The Human Condition’ (New York 1956) bahwa instrumentalisasi dan degradasi politik takkan pernah berhasil membungkam pergerakan atau menghancurkan realitas masalah-masalah kemanusian terbukti dalam setiap gelombang pergerakan mahasiswa tiap-tiap angkatan. Hal itu juga, lantaran gerakan mahasiswa terbangun diatas etika no blesse oblige (Burhan D. Magenda, 1997) yang didefinisikan suatu previlese atau etika yang terbangun atas dasar semangat militansi dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.

Menggali alasan lain penyebab tumbuhnya kepekaan mahasiswa terhadap persoalan yang bertitik fokus pada perjuangan membela kepentingan rakyat. Menurut Arbi Sanit (1985) lima hal yang melatar belakanginya. Pertama, mahasiswa sebagai kelompok masyarakat yang memperoleh pendidikan terbaik memiliki persepektif atau pandangan yang cukup luas untuk dapat bergerak di semua lapisan masyarakat.

Kedua, mahasiswa sebagai golongan yang cukup lama bergelut dengan dunia akademis dan telah mengalami proses sosialisasi politik terpanjang di antara generasi muda.Ketiga, kehidupan kampus membentuk gaya hidup unik di kalangan mahasiswa, dan terjadi akulturasi sosial budaya tinggi di antara mereka. Keempat, mahasiswa sebagai golongan yang akan memasuki lapisan atas dari susunan kekuasan, struktur ekonomi, dan memiliki keistimewaan tertentu dalam masyarakat sebagai kelompok elit di kalangan kaum muda.

Kelima, mahasiswa rentan terlibat dalam pemikiran, perbincangan, dan penelitian pelbagai masalah yang timbul di tengah kerumunan masyarakat, memungkinkan mereka tampil dalam forum yang kemudian mengangkatnya ke jenjang karier sesuai dengan keahliannya.

Rapor Merah Gerakan Mahasiswa

Ralita membahasakan 'reformasi jalan ditempat'. Artinya, mahasiswa gagal dalam mengisi dan mengawal reformasi. Padahal, daya dobrak Gerakan mahasiswa 1998 yang berhasil menggulingkan rezim Orde Baru merupakan momen penting sebagai starting point dalam rangka menyelamatkan bangsa dalam kondisi sedang sekarat. Pada kenyataan, mahasiswa lengah dan membuang kesempatan tersebut

Fenomena pergerakan melempemnya pergerakan mahasiswa pasca reformasi seolah kehingan roh merupakan rapor merah yang harus dihitamkan. Menurut hemat penulis, terdapat beberapa akar penyebab gerakan mahasiswa pasca reformasi kehilangan vitalitas perjuangan. Pertama, terjadinya fragmentasi (perpecahan) intern dalam gerakan mahasiswa. Menurut Dr. Alfian, dosen UI dan peneliti katalis menyebutkan bahwa salah satu penyebab terjadinya problema dalam pergerakan mahasiswa adalah fragmentasi lantaran prinsip ideologi yang menancap pada sekelompok mahasiswa yang condong mengarah pada “perbedaan Idealisme” sehingga mengerucut menjadi perpecahan dalam pergerakan.

Kedua, muncul kelompok mahasiswa oportunis, sehingga posisi mahasiswa dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok/individu tertentu. Gejala ini, terlihat pada isu terbaru yang mengatakan gerakan mahasiswa ---antimiliterisme, anti Orde Baru, anti pelanggar HAM atau anti yang lainnya --- ditunggangi kelompok tertentu. Padahal gerakan mahasiswa harus independen dan kudu konsisten dengan gerakan moral. Perihal inilah, membuat lemahnya pergerakan mahasiswa hari ini.

Ketiga, apatisme kebanyakkan mahasiswa akan posisi dan peranya sebagai agent of change (agen perubah), moral force (kekuatan moral) dan iron stock (perangkat keras) suatu bangsa. Di tambah dengan sekelompok Mahasiswa melakukan pergerakan cenderung atas dasar kepentingan tertentu saja, problema ini membuat gerakan mahasiswa kehilangan roh dan mengalami dekadensi eksistensi di tengah masyarakat.

Pandangan miring terlihat dari pernyataan Misbah Shoim Haris (1997) dikutip dalam bukunya. "Namun, selama ini yang kita lihat, realitas tidaklah seindah bayangan (idealisme) kita. Masih terlalu banyak mahasiswa yang tidak tahu atau pura-pura tidak tahu tanggung jawabnya sebagai pengemban rakyat. Pandangan tersebut, tentunya berimplikasi pada posisi dan peran mahasiswa, sehingga eksistensi mahasiswa di mata masyarakat memudar." (Media Kampus, Senin, 15 /03/04)

Rekonstruksi Soliditas Gerakan Mahasiswa

Mengutip pepatah para ilmuwan francis La Historie Se Pete ( sejarah akan selalu berulang), mengoptimisisasi akan kembalinya roh pergerakan mahasiswa sebagaimana gerakan mahasiswa dekade sebelumnya . Adapaun lampu hijau yang harus ditempuh.. Pertama, membudayakan pemahaman sisi persamaan perjuangan dengan menerapkan sikap toleransi dalam perbedaan. Kedua, menjalin komunikasi antar sesama kelompok mahasiswa. Ketiga, meruntuhkan sikap saling curiga, dengki serta menepis jauh-jauh sikap high egoisme yang rentan menghinggapi mahasiswa. keempat, mengikis infantilisme (kekanak-kanakan) mahasiswa. kelima, membangun indepedensi pergerakan mahasiswa. Mengingat, mahasiswa adalah kelompok sejati, abadi, dan berada di barisan terdepan dalam jajaran generasi muda. keenam, membangun sikap kritis dan arif dalam memandang suatu permasalahan.

Mengevaluasi format pergerakan mahasiswa selama ini, cendrung stagnan, vakum dan mengalami fragmentasi. The big work (pekerjaan besar) mahasiswa hari ini adalah merekonstruksi soliditas pergerakan, memulai gerakan yang lebih sistematis dengan menepis fragmentasi wacana, menghindari fragmentasi gerakan, menuju sinergitas bersama. Sekaligus mengawasi dan mempresure siapa pun pemimpin bangsa Indenesia dalam pemilu putaran pertama 5 Juli dan kedua 21 September mendatang agar merealisasi enam visi reformasi yang pernah ditawarkan mahasiswa. Sebagai pertanggungjawaban mahasiswa yang telah berani memulai ‘Reformasi 1998’.

Bersimpul pada langkah dan tujuan pergerakan yang sama yaitu membawa bangsa ini keluar dari keterpurukan krisis multidimensi dan intimidasi kekuasan menuju titik Enlightment (pencerahan).

Tulisan ini, pernah di muat di Kolom Mahasiswa Majalah SAKSI, Edisi 4 Agustus 2004

Sumber ditulis oleh Al-Biruni

Eskalasi Unjuk Rasa

2003-02-10T08:18:00.000-08:00

Eskalasi Unjuk Rasa
Editorial Harian Pontianak Post, Kalimantan Barat

UNJUK rasa mahasiswa memperlihatkan perubahan arah dan tujuan. Awalnya, aksi-aksi yang melibatkan badan eksekutif mahasiswa (BEM), OKP (organisasi kemahasiswaan pemuda), dan eksponen mahasiswa lain itu hanya memprotes kebijakan pemerintah.

Misalnya, keputusan pemerintah menaikkan harga BBM, tarif dasar listrik (TDL), dan telepon --meski kenaikan yang terakhir ini melalui Menhub Agum Gumelar dinyatakan ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan-- dinilai merugikan masyarakat sehingga didemo agar kenaikan itu dibatalkan.

Belakangan, dengan eskalasi yang terus meningkat, isu yang diusung gerakan mahasiswa bukan lagi penentangan terhadap kenaikan tiga komponen kebutuhan vital publik itu. Tema baru gerakan mereka adalah gagalnya duet kepemimpinan Presiden Megawati-Wapres Hamzah Haz dalam menjalankan pemerintahan dengan benar dan, karena itu, mereka menuntut keduanya mundur.

Perkembangan lebih baru, sebagaimana diberitakan Pontianak Post, gerakan mahasiswa lebih fokus lagi, yakni menargetkan jatuhnya pemerintahan Mega-Hamzah sebelum 2004.

Artinya, Mega-Hamzah tak perlu lagi diberi mosi tidak percaya melalui pemilu -dengan tidak mencoblos PDIP dan PPP-- melainkan harus didongkel di tengah jalan sebelum 2004.

Kita memahami mahasiswa masih merupakan kekuatan politik dan massa yang militan. Mereka sebagai orang muda memiliki semangat dan vitalitas tinggi untuk menciptakan perubahan politik.

Karya terakhir mahasiswa yang patut ditulis sejarah --meski tidak sendirian-- ialah menjatuhkan pemerintahan Presiden Soeharto bersama rezim Orde Baru yang berkuasa 32 tahun pada 21 Mei 1998.

Persoalannya ialah apakah setiap perubahan mendasar di negeri ini harus melalui gerakan di luar parlemen? Melalui aksi massa kaum muda dan jaringan pendukungnya?

Sangat banyak kalangan yang sepakat agar kita bersabar, tidak emosional dan terburu-buru menjatuhkan rezim Mega-Hamzah sebelum periode kekuasaannya berakhir pada 2004.

Benar, aksi mahasiswa cukup berhasil menciptakan perubahan dan melahirkan rezim politik baru. Namun, cara demikian bukanlah pilihan paling tepat. Mengapa? Sebab, jika cara-cara menghentikan kekuasaan rezim yang berkuasa senantiasa melalui aksi di luar parlemen, melalui mosi tidak percaya di luar pemilu, kita selalu berada dalam situasi tidak normal. Selalu menjalani keadaan darurat sehingga harus menempuh cara atau mekanisme darurat pula.

Tetapi, menafikan gerakan mahasiswa merupakan kebodohan yang berlanjut. Sebab, aksi-aksi mereka dalam sejarah negeri ini telah terbukti mendorong perubahan politik, sekaligus melahirkan rezim penguasa baru.

Karena itu, pilihan paling bijaksana ialah merespons gerakan mahasiswa sebelum aksi-aksi mereka menjadi masif dengan eskalasi yang sulit diredam. Perlu tenggang rasa politis untuk mendengarkan tuntutan gerakan mahasiswa. Perlu kesabaran untuk merespons berbagai aksi mereka, betapapun panasnya kecaman, cacian, dan tudingan anak-anak muda itu terhadap penguasa.

Kini eskalasi aksi-aksi mahasiswa mulai membuat kita waswas. Sebab, tingkat pelibatan massa pendukungnya sudah sangat luas dan besar. Karena itu, aksi-aksi tersebut tidak bisa dihadapi dengan cara-cara represif yang sekadar mengatasnamakan hukum. Perlu respons politis untuk membuka ruang lebih terbuka guna mendorong akomodasi yang demokratis.**

Sumber

GERAKAN MAHASISWA SEBAGAI GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN IDENTITAS

2000-05-29T03:15:00.000-07:00

GERAKAN MAHASISWA SEBAGAI GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN IDENTITAS
(Bagian Pertama dari Dua Tulisan)

Diskurkus tentang mahasiswa dan gerakannya sudah lama menjadi pokok bahasan dalam berbagai kesempatan pada hampir sepanjang tahun. Begitu banyaknya forum-forum diskusi yang diadakan, telah menghasilkan pula pelbagai tulisan, makalah, maupun buku-buku yang diterbitkan tentang hakikat, peranan, dan kepentingan gerakan mahasiswa dalam pergulatan politik kontemporer di Indonesia. Terutama dalam konteks keperduliannya dalam meresponi masalah-masalah sosial politik yang terjadi dan berkembang di tengah masyarakat.

Bahkan, bisa dikatakan bahwa gerakan mahasiswa seakan tak pernah absen dalam menanggapi setiap upaya depolitisasi yang dilakukan penguasa. Terlebih lagi, ketika maraknya praktek-praktek ketidakadilan, ketimpangan, pembodohan, dan penindasan terhadap rakyat atas hak-hak yang dimiliki tengah terancam. Kehadiran gerakan mahasiswa --- sebagai perpanjangan aspirasi rakyat ---- dalam situasi yang demikian itu memang amat dibutuhkan sebagai upaya pemberdayaan kesadaran politik rakyat dan advokasi atas konflik-konflik yang terjadi vis a vis penguasa. Secara umum, advokasi yang dilakukan lebih ditujukan pada upaya penguatan posisi tawar rakyat maupun tuntutan-tuntutan atas konflik yang terjadi menjadi lebih signifikan. Dalam memainkan peran yang demikian itu, motivasi gerakan mahasiswa lebih banyak mengacu pada panggilan nurani atas keperduliannya yang mendalam terhadap lingkungannya serta agar dapat berbuat lebih banyak lagi bagi perbaikan kualitas hidup bangsanya.

Dengan demikian, segala ragam bentuk perlawanan yang dilakukan oleh gerakan mahasiswa lebih merupakan dalam kerangka melakukan koreksi atau kontrol atas perilaku-perilaku politik penguasa yang dirasakan telah mengalami distorsi dan jauh dari komitmen awalnya dalam melakukan serangkaian perbaikan bagi kesejahteraan hidup rakyatnya. Oleh sebab itu, peranannya menjadi begitu penting dan berarti tatkala berada di tengah masyarakat. Saking begitu berartinya, sejarah perjalanan sebuah bangsa pada kebanyakkan negara di dunia telah mencatat bahwa perubahan sosial (social change) yang terjadi hampir sebagian besar dipicu dan dipelopori oleh adanya gerakan perlawanan mahasiswa.

Alasan utama menempatkan mahasiswa beserta gerakannya secara khusus dalam tulisan singkat ini lantaran kepeloporannya sebagai "pembela rakyat" serta keperduliannya yang tinggi terhadap masalah bangsa dan negaranya yang dilakukan dengan jujur dan tegas. Walaupun memang tak bisa dipungkiri, faktor pemihakan terhadap ideologi tertentu turut pula mewarnai aktifitas politik mahasiswa yang telah memberikan konstribusinya yang tak kalah besar dari kekuatan politik lainnya. Oleh karenanya, penulis menyadari bahwa deskripsi singkat dalam artikel ini belum seutuhnya menggambarkan korelasi positif antara pemihakan terhadap ideologi tertentu dengan kepeloporan yang dimiliki dalam menengahi konflik yang ada. Mungkin bisa dikatakan artikel ini lebih banyak mengacu pada refleksi diskursus-diskursus politik kekuasaan otoritarian Orde Baru yang sengit dilakukan di kalangan aktifis mahasiswa dalam dekade 90-an. Di mana sebagian besar gerakan-gerakan mahasiswa yang terjadi kala itu, penulis ikut terlibat di dalamnya. Tentunya, pendekatan analisis dalam artikel ini lebih mengacu pada gerakan mahasiswa pro-demokrasi jauh sebelum maraknya gerakan mahasiswa dalam satu tahun terakhir ini, yang akhirnya mengantarkan pada pengunduran diri Presiden Soeharto.

Pemihakan terhadap ideologi tertentu dalam gerakan mahasiswa memang tak bisa dihindari. Pasalnya, pada diri mahasiswa terdapat sifat-sifat intelektualitas dalam berpikir dan bertanya segala sesuatunya secara kritis dan merdeka serta berani menyatakan kebenaran apa adanya. Maka, diskursus-diskursus kritis seputar konstelasi politik yang tengah terjadi kerap dilakukan sebagai sajian wajib yang mesti disuguhkan serta dianggap sebagai tradisi yang melekat pada kehidupan gerakan mahasiswa.

Pada mahasiswa kita mendapatkan potensi-potensi yang dapat dikualifikasikan sebagai modernizing agents. Praduga bahwa dalam kalangan mahasiswa kita semata-mata menemukan transforman sosial berupa label-label penuh amarah, sebenarnya harus diimbangi pula oleh kenyataan bahwa dalam gerakan mahasiswa inilah terdapat pahlawan-pahlawan damai yang dalam kegiatan pengabdiannya terutama (kalau tidak melulu) didorong oleh aspirasi-aspirasi murni dan semangat yang ikhlas. Kelompok ini bukan saja haus edukasi, akan tetapi berhasrat sekali untuk meneruskan dan menerapkan segera hasil edukasinya itu, sehingga pada gilirannya mereka itu sendiri berfungsi sebagai edukator-edukator dengan cara-caranya yang khas".

Masa selama studi di kampus merupakan sarana penempaan diri yang telah merubah pikiran, sikap, dan persepsi mereka dalam merumuskan kembali masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya. Kemandegan suatu ideologi dalam memecahkan masalah yang terjadi merangsang mahasiswa untuk mencari alternatif ideologi lain yang secara empiris dianggap berhasil. Maka tak jarang, kajian-kajian kritis yang kerap dilakukan lewat pengujian terhadap pendekatan ideologi atau metodologis tertentu yang diminati. Tatkala, mereka menemukan kebijakan publik yang dilansir penguasa tidak sepenuhnya akomodatif dengan keinginan rakyat kebanyakan, bagi mahasiswa yang committed dengan mata hatinya, mereka akan merasa "terpanggil" sehingga terangsang untuk bergerak.

Dalam kehidupan gerakan mahasiswa terdapat adagium patriotik yang bakal membius semangat juang lebih radikal. Semisal, ungkapan "menentang ketidakadilan dan mengoreksi kepemimpinan yang terbukti korup dan gagal" lebih mengena dalam menggugah semangat juang agar lebih militan dan radikal. Mereka sedikit pun takkan ragu dalam melaksanakan perjuangan melawan kekuatan tersebut. Pelbagai senjata ada di tangan mahasiswa dan bisa digunakan untuk mendukung dalam melawan kekuasaan yang ada agar perjuangan maupun pandangan-pandangan mereka dapat diterima. Senjata-senjata itu, antara lain seperti; petisi, unjuk rasa, boikot atau pemogokan, hingga mogok makan. Dalam konteks perjuangan memakai senjata-senjata yang demikian itu, perjuangan gerakan mahasiswa --- jika dibandingkan dengan intelektual profesional ---- lebih punya keahlian dan efektif.

Kedekatannya dengan rakyat terutama diperoleh lewat dukungan terhadap tuntutan maupun selebaran-selebaran yang disebarluaskan dianggap murni pro-rakyat tanpa adanya kepentingan-kepentingan lain meniringinya. Adanya kedekatan dengan rakyat dan juga kekauatan massif mereka menyebabkan gerakan mahasiswa bisa bergerak cepat berkat adanya jaringan komunikasi antar mereka yang aktif ( ingat teori snow bowling)..

Oleh karena itu, sejarah telah mencatat peranan yang amat besar yang dilakukan gerakan mahasiswa selaku prime mover terjadinya perubahan politik pada suatu negara. Secara empirik kekuatan mereka terbukti dalam serangkaian peristiwa penggulingan, antara lain seperti : Juan Peron di Argentina tahun 1955, Perez Jimenez di Venezuela tahun 1958, Soekarno di Indonesia tahun 1966, Ayub Khan di Paksitan tahun 1969, Reza Pahlevi di Iran tahun 1979, Chun Doo Hwan di Korea Selatan tahun 1987, Ferdinand Marcos di Filipinan tahun 1985, dan Soeharto di Indonesia tahun 1998. Akan tetapi, walaupun sebagian besar peristiwa pengulingan kekuasaan itu bukan menjadi monopoli gerakan mahasiswa sampai akhirnya tercipta gerakan revolusioner. Namun, gerakan mahasiswa lewat aksi-aksi mereka yang bersifat massif politis telah terbukti menjadi katalisator yang sangat penting bagi penciptaan gerakan rakyat dalam menentang kekuasaan tirani.

Sumber

Sang Pandito Orde Baru

1997-11-15T07:50:00.000-08:00

Oleh Syamsuddin Haris

SEPANJANG sejarah kebangsaan kita, paling kurang ada dua pihak yang menolak, dan karena itu bisa dianggap sebagai "penghambat" berkembangnya gagasan demokrasi. Pertama, pemerintah kolonial Belanda yang setiap saat berupaya mematikan ide, gerakan, dan aktivitas dari kalangan elite pergerakan kebangsaan kita yang menuntut persamaan derajat, kebebasan, dan kemerdekaan. Melalui politik rust en orde, kaum pergerakan yang mencoba mengangkat harkat rakyat nusantara dibungkam dan ditindas, dan tokoh-tokohnya dibuang serta dipenjarakan. Atas nama ketertiban, persamaan hak-hak politik dan ekonomi di antara berbagai unsur masyarakat, Hindia Belanda dinafikan. Masyarakat kita bahkan diperlakukan sebagai inlander, yang memiliki hak-hak terbatas dan berbeda dengan golongan Eropa dan Timur Asing.

Hambatan kedua datang dari sebagian elite pergerakan sendiri yang menolak ide demokrasi sebagai alternatif terbaik bagi susunan masyarakat Indonesia yang dibayangkan. Selama periode awal abad ke-20, kalangan yang paling vokal menentang ide demokrasi ini berkumpul di dalam organisasi Comitee voor het Javaansche Nationalisme (Komite Nasionalisme Jawa) yang dipimpin oleh Raden Mas Soetatmo Soerjokoesoemo. Melalui komite yang sengaja dibentuk untuk menyebarluaskan gagasan "nasionalisme Jawa" ini Soetatmo menjadi juru bicara bagi upaya pembangunan kembali kebudayaan dan tradisi Jawa.

Dalam perdebatannya dengan Tjipto Mangoenkoesoemo--seorang demokrat dan penganjur emansipasi politik bagi kaum bumiputera--pada tahun 1918 misalnya, Soetatmo mempersoalkan kemampuan ide demokrasi mencapai masyarakat yang dicita-citakan. Menurut Soetatmo, ide persamaan dan pemerintahan rakyat merupakan khayalan belaka. Di dalam demokrasi, kata Soetatmo selanjutnya, "tidak akan ada persatuan, hanya perpecahan, tidak ada ketertiban, hanya kekacauan" (Sabdo Pandito Ratoe, 1929). Keadaan tertib, tenteram, adil, dan makmur (tata tentrem karta raharja) hanya bisa dicapai apabila prinsip kearifan dan kebijaksanaan dikembangkan oleh sang ayah di dalam keluarga. Apa pun yang dikatakan ayah adalah arif dan ideal, baik untuk keluarga, demikian juga bagi negara.

Cara berpikir Soetatmo memang berangkat dari penyamaan keluarga dengan negara. Soetatmo mengibaratkan negara sebagai sebuah keluarga, dan sang ayah yang berlaku sebagai kepala keluarga dianggap identik dengan kedudukan kepala negara. Bagi Soetatmo, tidak mungkin seorang anak mempunyai hak-hak yang sama dengan seorang ayah. Sebab, jika demikian itu yang terjadi, anak-anak akan melawan orang tuanya, dan itu berarti pertentangan serta ketidakstabilan di dalam keluarga atau negara. Karena itu, untuk menjamin ketenteraman dan ketertiban, keluarga (negara) harus dipimpin oleh seorang ayah, bapak, atau sang pandito yang bijaksana. Tanpa seorang pandito yang bijaksana, keluarga atau negara akan mengalami kekacauan.

Negara Integralistik

Simplifikasi atas konsep negara seperti inilah yang kemudian dilanjutkan oleh Profesor Soepomo ketika mengemukakan pemikirannya mengenai "negara integralistik" di dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Sumber dan rujukan Soepomo memang tidak seluruhnya berasal dari Soetatmo. Tapi jelas sekali, Soepomo menentang hak-hak dasar manusia selaku warga negara khususnya, dan kedaulatan rakyat pada umumnya yang menjadi arus utama perjuangan kaum pergerakan dan diperjuangkan dengan gigih oleh Bung Hatta di dalam BPUPKI. Bagi Soepomo--yang didukung pula oleh Bung Karno, tidak ada dualisme antara negara dan individu, juga antara susunan hukum negara dan susunan hukum individu. Karena itu, negara harus bersatu dengan seluruh rakyatnya mengatasi seluruh golongan di dalam lapangan apa pun.

Akar-akar geneologis pemikiran Soetatmo dan Soepomo bersumber dari gagasan bersatunya hamba dan tuan (jumbuhing kawula-gusti) dalam pemikiran tradisional Jawa tentang negara ideal. Menurut perspektif yang berkembang pesat pada abad ke-16 sampai ke-19 itu, negara yang tenteram dan sejahtera hanya dapat dicapai apabila kawula dan gusti bersatu, sebagaimana menyatunya manusia dengan sang Pencipta.

Gagasan yang kemudian "dipinjam" oleh Soekarno melalui Demokrasi Terpimpinnya, serta tumbuh subur di bawah Orde Baru itu, memang tidak bertolak dari ide demokrasi. Bahkan, seperti di atas, pemikiran yang kemudian dikenal sebagai konsep "negara kekeluargaan" ini dikembangkan untuk menolak ide persamaan, kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat, kebebasan berserikat, dan kedaulatan rakyat pada umumnya yang menjadi benang merah gagasan demokrasi. Dalam pertumbuhan ide kebangsaan selama periode 1908-1945, kerangka pemikiran model Soetatmo dan Soepomo sebenarnya merupakan arus pinggiran yang "menyempal" di tengah arus utama perdebatan intelektual kaum pergerakan mengenai Indonesia yang dicita-citakan.

Oleh karena itu, agak mengherankan sekaligus memprihatinkan jika banyak kalangan, termasuk intelektual, ternyata merasa safe dengan keinginan simbolik Pak Harto menjadi pandito. Seakan-akan selama ini Pak Harto belum menjadi pandito dalam arti yang sesungguhnya. Suka atau tidak, sejak dipilih kembali untuk ketiga kalinya sebagai presiden (1978), kita secara kolektif melalui MPR sebenarnya telah memperlakukan Pak Harto sebagai sang pandito Orde Baru. Segenap kekuatan politik resmi dan para elite pemerintahan kehilangan kreativitas politik mereka, karena setiap kali harus memohon "restu", "petunjuk", dan wicaksono dari Pak Harto selaku pandito. Lebih dari itu, pernyataan dan pilihan politik Pak Harto hampir selalu dipandang sebagai cermin dari kearifan, kebajikan, dan kebijaksanaan beliau selaku "Bapak" bagi keluarga Orde Baru.

"Negara Kekeluargaan"

Akibatnya, pertama, hampir tidak ada sikap korektif dan kritis terhadap Pak Harto selaku Presiden Republik kita. Sikap demikian telanjur dipandang sebagai perlawanan terhadap "bapak" atau sang pandito yang dianggap bisa membawa ketidakstabilan di dalam negara.

Sejak gerakan mahasiswa bangkrut pada akhir 1970-an, kritik terbuka masyarakat terhadap Pak Harto bisa dikatakan berkurang secara drastis. Kritik terhadap Orde Baru hampir selalu berputar di sekitar partai dan DPR yang mandul, birokrasi (sipil dan ABRI) yang over-acting, dan berbagai kebijakan politik serta ekonomi yang tidak fair dan diskriminatif. Lembaga kepresidenan sebagai faktor determinan malah menjadi institusi politik yang sensitif dan seolah-olah "tabu" untuk dikritik. Pengalaman dan nasib kelompok Petisi 50 sejak tahun 1980--beberapa anggotanya bahkan akhirnya "bertobat"--sampai Sri-Bintang Pamungkas (1996) dan Subadio Sastrosatomo (1997) memperlihatkan dengan jelas kecenderungan tersebut.

Kedua, dalam praktiknya, "negara kekeluargaan" benar-benar menjadi milik keluarga. Prioritas pertama bagi posisi-posisi politik adalah para anggota keluarga sendiri: anak, istri, menantu, dan seterusnya. Kalau bukan anggota keluarga, mereka harus memiliki komitmen untuk melindungi "keselamatan" keluarga utama, dengan sang pandito di pucuknya. Kecenderungan serupa berlaku pula dalam pemberian fasilitas, proteksi, dan monopoli atas sumber-sumber ekonomi yang penting di dalam negara.

Pada gilirannya, kecenderungan yang dikemukakan di atas berimplikasi luas. Batas-batas antara kepentingan negara dan vested interest keluarga menjadi begitu kabur, sehingga acap tidak jelas, apakah titik berat loyalitas birokrat dan ABRI, misalnya, lebih kepada negara, atau justru untuk keluarga. Dan, dalam kerangka demikian, pilihan-pilihan politik yang mengatasnamakan negara hampir pasti terbebani dan terkait dengan kepentingan keluarga.

Oleh karena itu, nasib Republik kita harus menjadi agenda serius para politisi dan anggota MPR dewasa ini. Kalau tidak, kita selamanya akan mengaku sebagai Republik dan negara demokrasi, tapi masih terperangkap pada sindrom pandito negara patrimonial.

Majalah D&R, 15 November 1997

Sumber